Bisnis yang Diambil, Tanpa Kamu Sadari

Bisnis yang Diambil, Tanpa Kamu Sadari - AFFA

Tidak semua kehilangan dalam bisnis terjadi secara tiba-tiba. Ada yang berlangsung perlahan, tanpa konflik terbuka, tanpa peringatan, bahkan ketika bisnis sedang berkembang pesat. Hingga suatu hari, sang pendiri menyadari bahwa usaha yang dibangunnya selama bertahun-tahun ternyata tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dan semuanya bermula dari sebuah keputusan yang terlihat sederhana: mempercayakan bisnis kepada orang lain tanpa memastikan perlindungan hukumnya. DISCLAIMER: Seluruh cerita dalam konten ini merupakan fiksi yang disusun untuk kepentingan ilustratif dan edukatif. Tidak ada maksud untuk menggambarkan, merujuk, atau menyiratkan hubungan dengan individu, perusahaan, atau peristiwa nyata. Segala kesamaan yang mungkin muncul bersifat tidak disengaja. Bisnis yang Berkembang Berkat Kepercayaan Di sebuah kota wisata yang ramai, terdapat toko es krim yang sangat populer. Antrean pelanggan hampir tidak pernah sepi, namanya semakin dikenal, dan bisnisnya terus berkembang. Dibalik kesuksesan tersebut, ada seorang pengusaha yang kita sebut saja Mister X. Seiring pertumbuhan bisnis, Mister X tidak lagi dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional secara langsung. Ia membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan bisnis ketika dirinya tidak berada di tempat. Salah satu orang yang kemudian mendapatkan kepercayaan tersebut adalah Madam Y. Awalnya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Madam Y membantu menjalankan operasional, mengelola kegiatan usaha, dan memastikan toko tetap berjalan dengan baik. Bahkan, selama dua tahun berikutnya, bisnis tersebut berkembang semakin pesat. Pelanggan bertambah, reputasi meningkat, dan nama toko menjadi semakin dikenal. Bagi Mister X, semua itu merupakan bukti bahwa keputusan untuk mempercayakan bisnis kepada orang lain sudah tepat. Namun, ia tidak menyadari adanya satu persoalan penting yang belum pernah ia sadari: pentingnya  pendaftaran Merek dan siapa yang menjadi pemegang hak hukum atas Merek bisnis tersebut. Ketika Nama yang Sama Muncul di Tempat Berbeda Suatu hari, Mister X mengetahui keberadaan sebuah toko baru yang menggunakan nama, konsep, dan identitas bisnis yang sama dengan toko miliknya. Awalnya, ia mengira toko tersebut merupakan bagian dari pengembangan usaha yang telah direncanakan. Namun, setelah ditelusuri, ternyata toko baru tersebut tidak berada di bawah kendalinya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mister X kembali untuk memeriksa keadaan bisnisnya. Ia menelusuri dokumen perusahaan, hubungan kerja sama, dan berbagai catatan yang selama ini dianggap sebagai urusan administratif biasa. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar keberadaan toko baru. Merek yang selama ini digunakan untuk menjalankan bisnisnya ternyata telah didaftarkan atas nama Madam Y. Bukan atas nama Mister X sebagai pendiri. Bukan pula atas nama badan usaha yang selama ini ia anggap sebagai pemilik bisnis. Nama yang telah ia bangun, promosikan, dan kembangkan selama bertahun-tahun kini tercatat sebagai Merek milik pihak lain. Mendirikan Bisnis Tidak Otomatis Berarti Memiliki Mereknya Inilah persoalan yang masih sering disalahpahami oleh para pelaku usaha. Banyak pengusaha beranggapan bahwa karena mereka menciptakan nama bisnis, membuka toko pertama, mengembangkan produk, dan membangun reputasi, maka secara otomatis mereka memiliki seluruh hak atas Merek tersebut. Padahal, kepemilikan usaha dan kepemilikan hak atas Merek merupakan dua hal yang berbeda. Dalam sistem hukum Merek Indonesia yang menganut prinsip first-to-file, hak atas Merek pada dasarnya diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Artinya, pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan dan memperoleh pendaftaran Merek dapat memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai pemegang hak. Namun, perlu dipahami bahwa pendaftaran Merek bukan berarti memberikan hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, misalnya dengan sengaja mengambil Merek milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak patut, dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila seseorang mendaftarkan Merek yang dikembangkan oleh pihak lain tanpa hak, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan melihat siapa yang pertama kali mendaftarkan. Riwayat penggunaan, hubungan bisnis, bukti kepemilikan, serta iktikad para pihak juga perlu diperiksa. Ketika Sengketa Merek Berakhir di Pengadilan Mister X tentu tidak tinggal diam. Ia berusaha mempertahankan haknya melalui jalur hukum. Menurutnya, bisnis tersebut merupakan hasil kerja keras dan investasi yang telah dibangunnya jauh sebelum Madam Y terlibat dalam kegiatan operasional. Namun, dalam sengketa Merek, pengakuan sebagai pendiri bisnis saja belum tentu cukup. Mister X harus dapat membuktikan dasar hak dan kepentingan hukumnya, termasuk hubungan antara dirinya, badan usaha, dan Merek yang disengketakan. Sementara itu, Madam Y memiliki dokumen pendaftaran Merek yang menjadi dasar klaim kepemilikannya. Pada akhirnya, dalam kisah fiktif ini, Mister X gagal meyakinkan pengadilan untuk membatalkan pendaftaran Merek tersebut. Akibatnya, kendati bisnis yang dirintisnya masih beroperasi dan tetap dikenal pelanggan, Mister X kehilangan kendali hukum atas identitas komersial yang selama ini menjadi bagian penting dari usahanya. Bisnisnya tidak hilang secara fisik. Namun, Merek yang menjadi identitas bisnis tersebut tidak lagi berada dalam penguasaannya. Bagaimana Mencegah Hal Serupa Terjadi Pada Bisnismu? Kisah Mister X menunjukkan bahwa kepercayaan dalam hubungan bisnis harus disertai dengan tata kelola dan perlindungan Kekayaan Intelektual yang tepat. Setidaknya, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha: Kepercayaan Penting, tetapi Perlindungan Hukum Tidak Boleh Diabaikan Kisah Mister X bukan sekadar cerita tentang toko es krim atau hubungan bisnis yang berubah menjadi konflik. Ini merupakan pengingat bahwa salah satu aset terpenting dalam bisnis justru sering kali tidak terlihat secara fisik: identitas dan reputasi yang melekat pada sebuah Merek. Bangunan dapat disewa, peralatan dapat dibeli kembali, dan produk dapat dikembangkan ulang. Namun, kehilangan hak atas Merek yang telah dikenal konsumen dapat menimbulkan persoalan hukum dan komersial yang jauh lebih rumit. Karena itu, jangan menunggu munculnya sengketa untuk memastikan siapa pemilik Merek yang sebenarnya. Kepercayaan dapat membantu bisnis berkembang, tetapi perlindungan hukum memastikan bahwa hasil perkembangan tersebut tetap berada di tangan yang berhak. Jangan sampai bisnismu menjadi “IP Horror Story” selanjutnya… Untuk informasi lebih lanjut terkait perlindungan dan pendaftara Merek, juga Perjanjian Lisensi yang tepat, yang dapat membantu melindungi kepentingan bisnis, dan mengurangi risiko sengketa Kekayaan Intelektual, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS: 📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 83793812💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu

RUU Kekayaan Intelektual Disetujui: Perlindungan Merek, Paten, dan Desain Industri di Timor-Leste Siap Masuki Era Baru

RUU Kekayaan Intelektual Disetujui: Perlindungan Merek, Paten, dan Desain Industri di Timor-Leste Siap Masuki Era Baru - AFFA IPR

Parlemen Nasional Timor-Leste secara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kode Kekayaan Industri (Industrial Property Code) pada 22 September 2026. Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang lebih komprehensif, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan investor di Timor-Leste. RUU Nomor 18/VI (2.ª) yang diajukan Pemerintah tersebut telah memperoleh 49 suara mendukung, tanpa suara menolak maupun abstain dalam pemungutan suara akhir di Parlemen Nasional. Apa Saja yang Akan Dilindungi? “Kode Kekayaan Industri” dirancang untuk menyediakan landasan hukum khusus bagi perlindungan berbagai aset Kekayaan Intelektual, terutama: Kerangka hukum ini melengkapi sistem Kekayaan Intelektual Timor-Leste yang sebelumnya telah memiliki pengaturan Hak Cipta dan Hak Terkait melalui Undang-Undang Nomor 14/2022 tanggal 21 Desember 2022. Mendukung Perdagangan Internasional dan Investasi Pembentukan Kode Kekayaan Industri merupakan bagian dari upaya Timor-Leste menyelaraskan peraturan nasional dengan standar internasional, termasuk ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam kerangka World Trade Organization (WTO), serta komitmen integrasi ASEAN. Bagi perusahaan Indonesia dan internasional yang berencana memasuki pasar Timor-Leste, perkembangan ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum dalam pengembangan bisnis, pemanfaatan teknologi, dan perlindungan identitas komersial. Dengan adanya sistem perlindungan Kekayaan Industri yang lebih terstruktur, pemilik Merek dan inventor juga berpotensi memperoleh mekanisme hukum yang lebih jelas untuk melindungi aset Kekayaan Intelektual mereka. Kapan Pendaftaran Merek dan Paten Mulai Dapat Dilakukan? Meskipun telah memperoleh persetujuan Parlemen Nasional, Kode Kekayaan Industri masih memerlukan penyelesaian proses konstitusional dan publikasi resmi sebelum ketentuannya dapat diberlakukan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Timor-Leste juga tengah mempersiapkan peraturan pelaksanaan, prosedur administratif, sumber daya manusia, serta pembentukan lembaga yang akan bertanggung jawab atas administrasi Kekayaan Industri. Persiapan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk World Intellectual Property Organization (WIPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), dan Danish Patent and Trademark Office. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memantau perkembangan pengundangan dan kesiapan sistem administrasi sebelum mengajukan pendaftaran melalui mekanisme baru. Bagaimana AFFA Dapat Membantu? Sebagai firma Kekayaan Intelektual yang melayani kebutuhan klien di Indonesia dan Timor-Leste, juga manca negara, AFFA Intellectual Property Rights menyambut positif perkembangan regulasi ini. AFFA siap membantu pelaku usaha Indonesia maupun internasional dalam memahami perkembangan peraturan, mempersiapkan strategi pelindungan Kekayaan Intelektual, serta merencanakan pendaftaran Merek, Paten, dan Desain Industri di Timor-Leste sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual di Timor-Leste, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS:  📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 83793812💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Sumber:– Pemerintah Timor-Leste Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.

DJKI Luncurkan IP Bridge: Penghubung Inovasi Perguruan Tinggi & Hilirisasi Paten Nasional

DJKI Luncurkan IP Bridge: Penghubung Inovasi Perguruan Tinggi & Hilirisasi Paten Nasional - AFFA IPR

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 November 2026 resmi meluncurkan IP Bridge (Intellectual Property Business Bridge), platform digital yang menghubungkan inventor dan pemegang Paten dari perguruan tinggi dengan pelaku industri serta investor untuk mempercepat hilirisasi dan komersialisasi Paten di Indonesia. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat menemukan berbagai invensi hasil penelitian dalam negeri yang berpotensi dikembangkan menjadi produk atau teknologi bernilai komersial, sekaligus menjajaki kerja sama lisensi secara langsung. Ratusan Invensi dari Berbagai Sektor IndustriBerdasarkan informasi yang ditampilkan pada platform IP Bridge, terdapat: Katalog invensi tersebut dikelompokkan berdasarkan sektor industri, termasuk pertanian, pertambangan, manufaktur, energi, pengelolaan limbah, konstruksi, perdagangan, serta berbagai sektor jasa. Dengan pengelompokan tersebut, perusahaan dapat lebih mudah menemukan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, mempelajari tingkat kesiapan teknologi, dan menjajaki peluang lisensi atau kerja sama komersialisasi. Membuka Peluang bagi Inventor dan Pelaku Industri IP Bridge tidak hanya berfungsi sebagai katalog Paten, tetapi juga sebagai sarana mempertemukan pemilik teknologi dengan calon pengguna atau mitra komersial. Perguruan tinggi, Sentra Kekayaan Intelektual, dan inventor dapat mendaftarkan diri untuk memperkenalkan invensinya kepada industri. Sementara itu, perusahaan dan investor dapat memanfaatkan platform ini untuk mencari peluang penggunaan teknologi, pengembangan produk, maupun investasi. Diluncurkan pada Penutupan Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 Peluncuran IP Bridge menjadi salah satu agenda penting dalam penutupan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026, yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Selama tiga hari penyelenggaraan, forum tersebut berhasil menarik 5.863 pengunjung, serta mencatat penyediaan 143 layanan Licensing, 168 layanan Financing, dan 209 layanan Valuasi Paten. Kehadiran IP Bridge diharapkan dapat melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun selama forum berlangsung, sehingga hasil penelitian perguruan tinggi tidak berhenti pada pendaftaran Paten, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh industri dan memberikan nilai ekonomi. AFFA Intellectual Property Rights mendukung penguatan ekosistem komersialisasi Paten nasional melalui pelindungan Kekayaan Intelektual, penyusunan Perjanjian Lisensi, serta pendampingan pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan bisnis. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Paten, lisensi teknologi, atau komersialisasi Kekayaan Intelektual, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS:  📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 83793812💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Sumber:Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), IP Bridge, dan Forum Bisnis Paten Indonesia 2026. Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.

Akhir yang Baik, Tapi Awal dari Pertikaian yang Brutal

Akhir yang Baik, Tapi Awal dari Pertikaian yang Brutal - AFFA IPR

Tidak semua hubungan bisnis berakhir dengan pertengkaran. Ada yang berakhir dengan jabat tangan dan senyuman. Namun, bagaimana jika mitra yang dahulu kamu percaya justru menjadi pesaing yang paling memahami seluruh rahasia bisnismu? DISCLAIMER: Cerita ini merupakan karya fiksi untuk tujuan ilustrasi dan edukasi Kekayaan Intelektual. Seluruh tokoh, perusahaan, produk, dan peristiwa bersifat rekaan serta tidak dimaksudkan untuk menggambarkan pihak atau peristiwa nyata. Segala kemiripan yang mungkin muncul bersifat tidak disengaja. Sebuah Kerja Sama yang Sempurna Di sebuah negara yang dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, berdiri perusahaan minuman kesehatan yang telah membangun reputasinya selama puluhan tahun. Produknya terkenal, tetapi perusahaan tersebut ingin memperluas pasarnya ke negara tetangga. Daripada membangun pabrik sendiri, mereka memilih bekerja sama dengan perusahaan lokal yang memiliki fasilitas produksi dan jaringan distribusi luas. Keduanya menandatangani Perjanjian Lisensi. Sang pemilik Merek memberikan hak penggunaan Merek dan produksi sesuai perjanjian. Mitra lokal menjalankan kegiatan produksi serta distribusinya. Semua terlihat sempurna, dan benar saja, bisnis berkembang pesat. Produk tersebut memenuhi rak-rak toko. Penjualan meningkat. Keuntungan terus bertambah. Namun, tanpa disadari, selama bertahun-tahun mitra lokal bukan hanya mempelajari cara memproduksi minuman tersebut. Mereka juga mengenal jaringan pemasok, strategi pemasaran, perilaku konsumen, hingga hampir seluruh ekosistem bisnis di balik kesuksesannya. Saat itu, semua dianggap sebagai bagian dari kerja sama. Tidak ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Akhir yang Seharusnya Bahagia Tahun demi tahun berlalu. Perbedaan kepentingan mulai muncul. Kedua perusahaan memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan bisnis mereka. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada ancaman, hanya sebuah keputusan bisnis. Perjanjian Lisensi berakhir, kedua perusahaan berpisah secara baik-baik. Pemilik Merek merasa lega. Mereka dapat melanjutkan bisnis dengan strategi baru. Namun, beberapa bulan kemudian, sebuah foto dari distributor tiba di meja manajemen. Foto sebuah produk minuman kesehatan. Namanya berbeda, Mereknya berbeda. Tetapi warna, kemasan, dan tampilannya terasa begitu familiar. Ketika mereka memeriksa siapa produsennya, sebuah kenyataan mengejutkan terungkap: produk itu dibuat oleh mantan mitra bisnis mereka sendiri. Bayangan yang Tidak Mau Pergi Produk baru tersebut mulai bermunculan di toko-toko, dipasarkan melalui jaringan distribusi yang serupa, menyasar konsumen yang sama pula, bahkan diletakkan berdampingan dengan produk lama. Sebagian konsumen mulai bertanya, “Apakah kedua produk itu berasal dari perusahaan yang sama?” Bagi pemilik Merek, situasi ini terasa seperti mimpi buruk. Mereka tidak sedang menghadapi pesaing yang baru mempelajari pasar. Tapi mereka menghadapi perusahaan yang pernah bekerja bersama mereka selama bertahun-tahun. Perusahaan yang mengenal proses bisnis, kebiasaan konsumen, serta kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka mulai membuka kembali dokumen-dokumen lama: Dan semakin lama mereka membacanya, semakin besar kekhawatiran yang muncul. Apakah semua batas penggunaan identitas produk dan informasi bisnis setelah kerja sama berakhir sudah diatur dengan jelas? Ketika Mantan Mitra Menjadi Pesaing Dua produk kini bersaing di pasar yang sama. Satu membawa nama yang telah dikenal selama puluhan tahun. Satu lagi tampil sebagai pendatang baru, tetapi dengan pengalaman dan pengetahuan pasar yang tidak kalah dalam. Bagi konsumen, kemiripan tertentu mungkin menimbulkan kebingungan, tapi bagi perusahaan pemilik Merek, persoalannya terasa jauh lebih pribadi. Karena mereka pernah memberikan akses kepada perusahaan yang kini menjadi pesaingnya. Namun, apakah kemunculan produk baru tersebut merupakan pelanggaran hukum? Belum tentu. Mantan mitra bisnis pada prinsipnya tetap dapat menjalankan usaha dan mengembangkan produk pesaing setelah kerja sama berakhir. Namun, penggunaan Merek milik pihak lain tanpa hak, peniruan yang melanggar ketentuan Kekayaan Intelektual, atau penyalahgunaan informasi yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang dapat menimbulkan persoalan hukum. Dan di sinilah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Teror yang Tersembunyi dalam Perjanjian Lisensi Perjanjian Lisensi bukan sekadar izin untuk menggunakan Merek selama jangka waktu tertentu. Perjanjian tersebut juga perlu mengatur batas penggunaan Merek, kepemilikan aset Kekayaan Intelektual, kerahasiaan informasi bisnis, serta kewajiban para pihak setelah kerja sama berakhir. Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis. Karena itu, sebelum memberikan akses kepada mitra bisnis, pastikan hak, kewajiban, dan batas-batas penggunaan aset Kekayaan Intelektual telah diatur secara jelas. Sebab, ketika Perjanjian Lisensi berakhir, tidak semua pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kerja sama dapat begitu saja ditarik kembali. Akhir yang Baik, atau Awal dari Mimpi Buruk? Bayangkan melihat produk yang terasa begitu familiar terpampang di rak toko, dijual kepada pelanggan yang selama ini kamu layani, diproduksi oleh perusahaan yang dahulu kamu percaya, tapi sekarang, mereka bukan mitramu lagi. Mereka adalah pesaingmu! Kamu kembali membuka Perjanjian Lisensi yang dahulu ditandatangani dengan penuh optimisme. Mencari satu ketentuan yang dapat melindungi bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, kamu baru menyadari bahwa ada banyak kemungkinan yang tidak pernah diperhitungkan ketika hubungan itu dimulai. Dalam bisnis, tidak semua yang kamu bagikan dapat dengan mudah kamu ambil kembali. Dan terkadang, mimpi buruk terbesar bukanlah ketika mitra bisnis meninggalkanmu. Melainkan ketika mereka kembali sebagai pesaing yang mengetahui hampir seluruh rahasia bisnismu. Jangan sampai bisnismu menjadi “IP Horror Story” selanjutnya… Untuk informasi lebih lanjut terkait Perjanjian Lisensi yang tepat, yang dapat membantu melindungi kepentingan bisnis, dan mengurangi risiko sengketa Kekayaan Intelektual, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS: 📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 83793812💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.

Saat Namamu Tidak Lagi Jadi Milikmu

Saat Namamu Tidak Lagi Jadi Milikmu - AFFA IPR

Bayangkan membangun sebuah bisnis bersama orang yang paling kamu cintai. Bertahun-tahun kemudian, ketika hubungan itu berakhir, kamu baru menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang dan bangunan telah hilang. Sesuatu yang selama ini kamu anggap tidak mungkin direbut oleh siapa pun: namamu sendiri. DISCLAIMER: Cerita berikut sepenuhnya merupakan karya fiksi yang disusun untuk kepentingan ilustrasi dan edukasi Kekayaan Intelektual. Tokoh, tempat, nama usaha, serta seluruh peristiwa dalam cerita ini bersifat rekaan dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan individu, perusahaan, sengketa, maupun peristiwa nyata. Segala kemiripan yang mungkin muncul tidak disengaja. Semua Berawal dari Cinta Dahulu, di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah makan sederhana yang terkenal dengan bebek gorengnya. Tak ada bangunan megah. Tak ada interior mewah. Hanya beberapa meja kayu, aroma rempah dari dapur, dan antrean pelanggan yang setiap hari semakin panjang. Rumah makan itu didirikan oleh sepasang suami istri. Sang istri menciptakan resep yang kelak membuat restoran mereka terkenal. Sementara sang suami mengurus pembelian bahan, keuangan, dan pengembangan usaha. Mereka bekerja bersama, dari pagi hingga malam. Hingga suatu hari, sang suami mengusulkan sesuatu, “Bagaimana kalau restoran ini memakai namamu saja?” Sang istri tersenyum. Ia tidak pernah membayangkan nama yang diberikan orang tuanya akan terpampang besar di depan sebuah restoran. Mereka kemudian memilih logo bergambar dua ekor bebek yang berdiri berdampingan. Sederhana, namun memiliki arti yang mendalam. Dua bebek itu melambangkan dua orang yang membangun mimpi bersama. Dan untuk waktu yang cukup lama, semua berjalan seperti yang mereka harapkan. Ketika Nama Itu Menjadi Terkenal Tahun demi tahun berlalu. Rumah makan kecil itu berkembang menjadi jaringan restoran yang dikenal di berbagai kota. Pelanggan datang silih berganti. Sebagian bahkan rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi bebek goreng yang namanya sudah begitu akrab di telinga masyarakat. Nama sang istri kini bukan lagi sekadar identitas seseorang. Nama itu telah menjadi sebuah Merek. Sebuah identitas bisnis yang memiliki reputasi dan nilai ekonomi. Namun, di tengah kesibukan mengembangkan restoran, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar diperhatikan sang istri: dokumen kepemilikan Merek. Ia tahu nama itu telah didaftarkan. Ia bahkan pernah melihat sertifikatnya. Tetapi ia tidak pernah bertanya secara mendalam tentang siapa yang tercantum sebagai pemilik. Baginya, semua itu tidak penting.  Bukankah mereka membangun bisnis tersebut bersama? Bukankah mereka adalah keluarga? Dan bukankah nama yang terpampang di setiap restoran itu adalah namanya sendiri? Ia tidak menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kelak akan menghantuinya. Perpisahan yang Mengubah Segalanya Tak ada yang tahu persis kapan hubungan mereka mulai memburuk. Mungkin sejak pertengkaran kecil yang terus berulang. Mungkin sejak pekerjaan membuat mereka semakin jarang berbicara sebagai suami istri. Yang jelas, kehangatan yang dulu memenuhi dapur perlahan menghilang. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Rumah tangga yang dahulu menjadi fondasi kesuksesan restoran itu runtuh. Pembagian harta dan urusan bisnis pun dimulai. Bangunan dihitung. Peralatan dicatat. Rekening diperiksa. Kepentingan masing-masing pihak dibicarakan. Sang istri mengira kehilangan rumah tangganya sudah cukup menyakitkan. Ternyata, ada satu kehilangan lain yang belum ia sadari. Ketika dokumen-dokumen usaha diperiksa kembali, terungkap bahwa Merek restoran tersebut terdaftar atas nama sang suami. Bukan atas nama dirinya, bukan pula atas nama mereka berdua. Sang istri terdiam cukup lama, “Tapi… itu namaku.” Tidak ada yang langsung menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami betapa berbedanya memiliki sebuah nama sebagai manusia dengan memiliki hak atas nama tersebut sebagai identitas komersial. Restoran Baru, Wajah Baru, tetapi Bayangan yang Sama Setelah perpisahan itu, sang istri berusaha memulai kehidupan baru. Ia mendirikan restoran lain. Resep yang dimasaknya masih sama lezatnya. Tangannya masih mengenal setiap bumbu. Ingatannya masih menyimpan seluruh pengalaman selama bertahun-tahun menjalankan usaha. Namun kali ini, ia tidak lagi menggunakan logo dua ekor bebek yang berdiri berdampingan. Ia memilih lambang baru, wajahnya sendiri. Mungkin karena ia ingin para pelanggan mengetahui siapa yang selama ini berada di balik rasa yang mereka cintai. Mungkin juga karena ia tidak ingin kehilangan identitasnya untuk kedua kalinya. Di depan restoran barunya, terpampang sebuah papan nama. Setiap kali menatap papan itu, ia teringat pada restoran pertama yang dahulu dibangun bersama suaminya. Nama yang membuatnya dikenal banyak orang, nama yang kini menjadi bagian dari bisnis yang berbeda. Ia masih bisa memperkenalkan dirinya dengan nama yang sama. Tetapi menggunakan nama tersebut sebagai Merek dalam perdagangan ternyata memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih rumit. Bayangan masa lalu itu rupanya belum benar-benar pergi. Teror yang Datang dalam Sebuah Amplop Suatu sore, ketika restoran baru mulai dipenuhi pelanggan, seorang pegawai menghampiri sang istri, ada surat untuknya. Bukan surat dari pelanggan, bukan pula undangan kerja sama. Surat itu berasal dari sebuah kantor hukum. Di dalamnya terdapat keberatan atas penggunaan nama dan identitas komersial restoran barunya, yang dianggap memiliki persamaan dengan Merek yang telah terdaftar. Ia membaca surat itu berulang kali. Setiap kalimat terasa semakin berat. Nama yang dahulu ia gunakan dengan penuh kebanggaan kini justru menjadi sumber persoalan. Ia menatap papan nama restorannya melalui jendela, lalu menatap surat di tangannya. Untuk sesaat, seluruh suara di sekelilingnya seolah menghilang. Bukan karena ada hantu yang berdiri di luar restoran, bukan karena terdengar bisikan dari dapur kosong. Melainkan karena ia sedang menghadapi kemungkinan yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya: harus berhenti menggunakan nama yang identik dengan dirinya sendiri, sebagai Merek bisnis yang telah dibangunnya kembali. Dan yang paling menakutkan, persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunjukkan kartu identitas atau menjelaskan kenangan tentang masa lalu. Ketika Hukum Tidak Selalu Mengikuti Kenangan Dalam sengketa Merek, kenangan tentang siapa yang pertama kali membangun sebuah usaha dapat memiliki nilai pembuktian dalam keadaan tertentu. Namun, kenangan tersebut tidak otomatis menentukan siapa yang berhak menggunakan suatu Merek. Karena hak atas Merek memiliki dasar hukumnya tersendiri. Identitas pihak yang mendaftarkan Merek, riwayat penggunaan, perjanjian antara para pihak, serta kemungkinan adanya itikad tidak baik dapat menjadi faktor penting dalam menentukan posisi hukum masing-masing. Karena itu, Merek yang terdaftar atas nama seseorang tidak serta-merta menjadi tidak dapat digugat. Namun bagi sang istri dalam cerita ini, pemahaman tersebut datang ketika persoalan sudah berkembang menjadi konflik yang melelahkan. Ia telah kehilangan rumah tangganya, ia harus membangun kembali bisnisnya. Dan kini, ia juga harus mempertahankan identitas komersial yang begitu erat dengan perjalanan hidupnya.

RUU Hak Cipta Akan Akomodir Skema Pelatihan AI: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?

RUU Hak Cipta Akan Akomodir Skema Pelatihan AI: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha? - AFFA IPR

Pemerintah Indonesia mengusulkan kewajiban lisensi atas penggunaan Ciptaan untuk pelatihan kecerdasan artifisial (AI) yang bersifat komersial. Usulan ini menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang juga mengatur transparansi data pelatihan AI dan pelindungan terhadap Ciptaan yang dihasilkan menggunakan AI. Pada 27 Oktober 2026, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah terkait RUU Hak Cipta dalam kegiatan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Sulawesi Selatan. Usulan tersebut bertujuan menyesuaikan perlindungan Hak Cipta dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga hak dan kepentingan Pencipta serta Pemegang Hak Cipta. Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pengaturan tersebut juga berpotensi membuka peluang lisensi atas penggunaan karya untuk pelatihan AI komersial. Dalam pembahasan RUU, Universitas Hasanuddin turut mengusulkan adanya kewajiban izin dan pemberian imbalan bagi penggunaan Ciptaan untuk pelatihan AI komersial, disertai transparansi data dan hak Pencipta untuk menolak penggunaan karyanya. Usulan perubahan UU Hak Cipta menunjukkan semakin besarnya perhatian Pemerintah terhadap pelindungan hak Pencipta di tengah perkembangan teknologi AI. Apabila disahkan, kewajiban lisensi dan transparansi data pelatihan berpotensi memengaruhi cara perusahaan mengembangkan AI serta menggunakan Ciptaan milik pihak lain untuk kepentingan komersial. Namun, seluruh ketentuan tersebut masih merupakan usulan dalam pembahasan RUU Hak Cipta dan belum menjadi kewajiban hukum yang berlaku. Pelaku usaha tetap harus memperhatikan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini, sambil mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan regulasi. Untuk informasi lebih lanjut terkait perlindungan Hak Cipta, penyusunan perjanjian lisensi, atau permasalahan Kekayaan Intelektual terkait penggunaan AI di Indonesia, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS:  📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 83793812💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.

Menggugat Pihak Asing dalam Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia? Pahami Prosedur Panggilan Sidang Melalui Rogatori

Menggugat Pihak Asing dalam Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia? Pahami Prosedur Panggilan Sidang Melalui Rogatori - AFFA IPR

Bagaimana jika sebuah perusahaan di Indonesia ingin menggugat perusahaan asing atas dugaan pelanggaran Merek, Paten, atau Hak Cipta, tetapi pihak yang digugat berkedudukan di luar negeri? Apakah pengadilan di Indonesia dapat langsung mengirimkan surat panggilan sidang ke negara tempat perusahaan tersebut berada? Ternyata, ada prosedur khusus yang harus diperhatikan, yang disebut dengan Panggilan Rogatori.  Dalam sengketa Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP), keterlibatan pihak asing bukan hal yang luar biasa. Perusahaan asing dapat menjadi pemilik Merek atau pemegang Paten yang haknya dilanggar di Indonesia. Sebaliknya, perusahaan asing juga dapat menjadi pihak yang digugat karena diduga melakukan pelanggaran terhadap hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia. Persoalannya, ketika Tergugat berkedudukan di luar Indonesia, pengadilan harus memastikan bahwa panggilan sidang disampaikan secara sah dan patut sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, hal ini memerlukan bantuan penyampaian dokumen peradilan lintas negara, melalui mekanisme kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Prosedur tersebut penting dipahami karena berkaitan langsung dengan kelancaran persidangan, hak para pihak untuk membela diri, serta keabsahan proses peradilan. Apa Itu Surat Rogatori? Secara umum, istilah rogatori (letters rogatory) merujuk pada permintaan bantuan hukum dari pengadilan suatu negara kepada otoritas yang berwenang di negara lain untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam proses peradilan. Dalam perkara perdata lintas negara, bantuan tersebut dapat mencakup permintaan untuk memperoleh alat bukti, pemeriksaan saksi atau ahli, maupun tindakan bantuan hukum lainnya. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, terdapat perbedaan penting antara: Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan asing menjadi Tergugat dalam perkara Kekayaan Intelektual di Indonesia, dan alamatnya berada di luar negeri, pengadilan perlu menentukan prosedur pemanggilan lintas negara yang sesuai. Penting untuk dipahami bahwa dalam pengertian hukum yang lebih tepat, penyampaian surat panggilan kepada Tergugat asing tidak selalu merupakan permintaan rogatori, melainkan dapat berupa permintaan bantuan penyampaian dokumen peradilan. Apa Dasar Hukum Pemanggilan Pihak yang Berada di Luar Negeri? Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, setiap pihak yang berperkara pada prinsipnya harus memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menanggapi perkara yang melibatkan dirinya. Kewajiban melakukan pemanggilan tersebut berkaitan dengan asas audi et alteram partem, yaitu prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk didengar. Beberapa dasar hukum dan ketentuan yang relevan adalah: Dengan adanya ketentuan tersebut, pemanggilan Tergugat asing tidak dapat disamaratakan. Pengadilan perlu mempertimbangkan alamat, domisili elektronik, serta mekanisme yang berlaku untuk perkara dan negara tujuan. Bagaimana Prosedur Pemanggilan Tergugat di Luar Negeri? Apabila pemanggilan harus dilakukan melalui mekanisme bantuan penyampaian dokumen peradilan lintas negara, secara umum prosesnya melibatkan beberapa tahapan. Apakah Semua Tergugat Asing Harus Dipanggil Melalui Rogatori? Jawabannya “tidak selalu.” Keberadaan Tergugat di luar negeri tidak otomatis berarti seluruh panggilan harus dilakukan melalui mekanisme bantuan penyampaian dokumen secara fisik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, apabila pihak yang berkediaman di luar negeri memiliki domisili elektronik yang telah diketahui, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan secara elektronik dalam kerangka ketentuan administrasi perkara dan persidangan elektronik. Sebaliknya, jika domisili elektronik tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Perlu juga dibedakan antara Tergugat yang memiliki alamat jelas di luar negeri dan Tergugat yang alamatnya benar-benar tidak diketahui. Dengan demikian, kewarganegaraan asing saja bukan penentu penggunaan mekanisme rogatori. Faktor yang relevan adalah keberadaan atau domisili Tergugat, informasi alamat yang tersedia, serta ketentuan hukum acara yang berlaku. Mengapa Prosedur Ini Penting dalam Sengketa Kekayaan Intelektual? Sengketa Kekayaan Intelektual sering kali melibatkan hubungan bisnis lintas negara. Karena itu, pemanggilan Tergugat di luar negeri dapat menjadi persoalan prosedural yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Beberapa contoh situasi yang relevan antara lain: Apa Risikonya Jika Pemanggilan Tergugat Tidak Dilakukan Secara Sah? Pemanggilan bukan sekadar formalitas administratif. Keabsahan pemanggilan merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin hak para pihak selama proses persidangan. Kesalahan dalam proses pemanggilan dapat menimbulkan beberapa konsekuensi: Bagaimana jika Tergugat asing tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil? Dalam hukum acara perdata Indonesia, Pasal 125 HIR pada prinsipnya memungkinkan pengadilan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) apabila persyaratan hukumnya terpenuhi. Namun, ketidakhadiran Tergugat tidak secara otomatis menyebabkan gugatan dikabulkan. Hakim tetap harus menilai keabsahan pemanggilan serta apakah gugatan memiliki dasar hukum yang memadai. Berapa Lama Proses Pemanggilan Tergugat di Luar Negeri? Tidak terdapat satu jangka waktu yang dapat diberlakukan secara seragam untuk seluruh pemanggilan lintas negara. Prosesnya dapat dipengaruhi oleh negara tujuan, kelengkapan dokumen, persyaratan penerjemahan, metode pengiriman, serta respons otoritas terkait. Oleh karena itu, Penggugat sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa pemanggilan perusahaan di luar negeri akan berlangsung secepat pemanggilan terhadap perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Dalam sengketa Kekayaan Intelektual yang melibatkan pihak asing, perencanaan strategi litigasi harus mempertimbangkan waktu yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan proses pemanggilan lintas negara. Hal ini menjadi semakin relevan ketika perkara melibatkan kepentingan bisnis yang mendesak, seperti dugaan pelanggaran yang masih berlangsung, peredaran produk yang dipermasalahkan, atau potensi kerugian komersial yang terus meningkat. Apa yang Sebaiknya Dipersiapkan Sebelum Menggugat Perusahaan Asing? Sebelum mengajukan gugatan Kekayaan Intelektual terhadap pihak yang berkedudukan di luar negeri, terdapat sejumlah aspek yang sebaiknya diperhatikan. Persiapan sejak awal dapat membantu mengurangi hambatan administratif dan prosedural yang berpotensi mengganggu kelancaran penanganan perkara. Jika Anda membutuhkan pendampingan hukum dalam sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia, termasuk perkara yang melibatkan perusahaan atau pihak asing, AFFA siap membantu merumuskan strategi perlindungan dan penegakan hak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS: 📩 E-Mail : [email protected]📳 Book a Call : +62 21 8379381💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024

AFFA Sukses Dampingi DR.WU Menangkan Sengketa Merek atas Pendaftaran dengan Iktikad Tidak Baik

AFFA Sukses Dampingi DR.WU Menangkan Sengketa Merek atas Pendaftaran dengan Iktikad Tidak Baik - AFFA IPR

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran Merek DR.WU milik perusahaan Indonesia setelah menyatakan adanya persamaan secara keseluruhan dan iktikad tidak baik. Walaupun perusahaan Indonesia tersebut sudah mengajukan pendaftaran Merek lebih dulu daripada pemilik asli DR.WU di Taiwan. Bagaimana kronologi kasusnya, dan mengapa pengadilan tetap memenangkan perusahaan asal Taiwan tersebut? Melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 8 September 2026, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan DR. WU Skincare Co., Ltd., perusahaan asal Taiwan, terhadap PT Adhi Bintang Sempurna terkait pendaftaran Merek DR.WU di Indonesia. Dalam perkara ini, pengadilan menegaskan bahwa pendaftaran Merek yang lebih dahulu dilakukan di Indonesia tidak otomatis mengesampingkan hak pihak lain, terutama ketika terdapat bukti bahwa pendaftaran tersebut dilandasi iktikad tidak baik. Awal Mula Sengketa – Dua Perusahaan, Satu Merek: DR.WU DR.WU merupakan Merek produk perawatan kulit yang dikembangkan oleh perusahaan asal Taiwan, DR. WU Skincare Co., Ltd., yang didirikan pada tahun 2003 oleh dokter kulit Dr. Yin-Chin Wu bersama putranya, Wu, I-JU (Eric Wu). Perusahaan ini telah mendaftarkan Merek DR.WU di Taiwan sejak 2005, termasuk untuk produk yang tergolong dalam Kelas 3. Seiring perkembangannya, Merek DR.WU juga memperoleh perlindungan di berbagai negara, antara lain Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Namun, persoalan muncul ketika perusahaan tersebut mengembangkan perlindungan Mereknya di Indonesia. Ternyata sudah ada PT Adhi Bintang Sempurna telah terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Merek DR.WU di Indonesia pada 22 Oktober 2018, untuk produk kosmetik dan perawatan kulit di kelas yang sama (Kelas 3). Permohonan tersebut kemudian terdaftar pada 20 Mei 2020 dengan Nomor IDM000754032. Sementara itu, DR. WU Skincare Co., Ltd. memiliki pendaftaran Merek DR.WU di Indonesia dengan tanggal penerimaan 21 Februari 2019, yang kemudian terdaftar pada 19 Februari 2026 dengan Nomor IDM001429929 untuk kelas 3 dan 5. Dengan demikian, jika hanya dibandingkan berdasarkan tanggal penerimaan permohonan di Indonesia, PT Adhi Bintang Sempurna memang mengajukan pendaftarannya lebih dahulu. Akan tetapi, fakta tersebut bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pihak yang berhak atas Merek DR.WU di Indonesia. Mengapa DR.WU Taiwan Menggugat? Pada 12 Maret 2026, DR.WU Skincare Co., Ltd., menunjuk AFFA Intellectual Property Rights sebagai kuasa hukumnya untuk mendaftarkan gugatan pembatalan Merek terhadap DR.WU milik PT Adhi Bintang Sempurna. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut ditarik sebagai Turut Tergugat untuk kepentingan pelaksanaan putusan. Gugatan tersebut pada pokoknya dibangun atas dua argumentasi hukum: Perlawanan dari DJKI: Gugatan Dinilai Telah Kedaluwarsa Salah satu bagian paling menarik dari perkara ini justru muncul dari jawaban DJKI selaku Turut Tergugat. Dalam persidangan, PT Adhi Bintang Sempurna tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sementara itu, DJKI menyampaikan jawaban dan mengajukan bukti untuk mempertahankan argumentasi mengenai pendaftaran Merek yang disengketakan. DJKI mengajukan keberatan bahwa gugatan pembatalan Merek telah melewati batas waktu. Menurut DJKI, Merek milik PT Adhi Bintang Sempurna telah terdaftar sejak 20 Mei 2020, sedangkan gugatan baru diajukan pada 12 Maret 2026. Artinya, gugatan diajukan hampir enam tahun setelah tanggal pendaftaran Merek. DJKI merujuk Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan pembatalan Merek selama lima tahun sejak tanggal pendaftaran. Selain itu, DJKI menyampaikan bahwa Merek milik Tergugat telah melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substantif sebelum memperoleh sertifikat. Menurut argumentasi DJKI, dalam proses pemeriksaan tersebut juga telah dipertimbangkan aspek persamaan Merek maupun iktikad baik pemohon. DJKI turut menyatakan bahwa selama masa pengumuman tidak terdapat keberatan terhadap permohonan tersebut. Dengan demikian, DJKI meminta agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Pertanyaan hukumnya kemudian menjadi: apakah pendaftaran Merek yang telah berlangsung lebih dari lima tahun masih dapat dibatalkan? Pertimbangan Hakim: Iktikad Tidak Baik Membuka Jalan Pembatalan Tanpa Batas Waktu Majelis Hakim menolak keberatan mengenai kedaluwarsa tersebut. Pertimbangannya merujuk pada Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang memungkinkan gugatan pembatalan Merek diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau alasan tertentu lainnya yang diatur dalam undang-undang. Majelis mencermati bahwa Penggugat secara tegas mendalilkan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran Merek DR.WU oleh Tergugat dan meminta agar hal tersebut dinyatakan dalam putusan. Oleh karena itu, gugatan tidak dapat begitu saja dinyatakan kedaluwarsa hanya karena pendaftaran Merek telah berusia lebih dari lima tahun. Pertimbangan ini penting karena menunjukkan bahwa batas waktu lima tahun bukanlah perlindungan mutlak bagi setiap pendaftaran Merek. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengecualian tersebut harus memiliki dasar hukum yang relevan. Dalil iktikad tidak baik tetap harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Bagaimana DR.WU Taiwan Membuktikan Haknya? Dalam persidangan, Penggugat mengajukan 32 bukti surat, sedangkan Turut Tergugat hanya mengajukan dua bukti surat. Para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli. Bukti Penggugat antara lain mencakup sertifikat pendaftaran Merek di berbagai negara, dokumen pendaftaran Merek di Indonesia, serta bukti penggunaan dan promosi Merek DR.WU. Dari keseluruhan bukti tersebut, terdapat tiga kelompok fakta yang menjadi penting dalam pertimbangan Majelis Hakim. Mengapa Hakim Menyatakan Adanya Iktikad Tidak Baik? Setelah menemukan persamaan secara keseluruhan antara kedua Merek, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pendaftaran oleh PT Adhi Bintang Sempurna dilandasi iktikad tidak baik. Dalam pertimbangannya, Majelis menilai bahwa akses informasi melalui internet memungkinkan pelaku usaha mengetahui keberadaan Merek yang telah terdaftar dan digunakan di negara lain. Majelis bahkan menyatakan bahwa sulit diterima apabila pelaku usaha pada bidang industri sejenis tidak mengetahui keberadaan Merek DR.WU yang sebelumnya telah terdaftar di Taiwan dan beberapa negara lainnya. Penilaian tersebut kemudian dikaitkan dengan kesamaan identitas Merek, kesamaan jenis barang, dan bukti mengenai keberadaan serta penggunaan DR.WU secara internasional. Dari rangkaian fakta itu, Majelis menyimpulkan bahwa pendaftaran Merek oleh Tergugat merupakan tindakan beriktikad tidak baik yang dimaksudkan untuk membonceng reputasi Merek milik Penggugat. Inilah titik penentu perkara: Pengadilan tidak semata-mata melihat siapa yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran di Indonesia, tetapi juga menilai asal-usul Merek, riwayat penggunaannya, dan iktikad pihak yang mendaftarkan. Meskipun Tergugat mempunyai tanggal penerimaan permohonan lebih awal di Indonesia, fakta tersebut tidak cukup untuk mempertahankan pendaftarannya setelah Majelis menyimpulkan adanya iktikad tidak baik. Putusan Pengadilan: Pendaftaran Merek DR.WU Milik PT Adhi Bintang Sempurna Dibatalkan Pada 8 September 2026, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan DR. WU Skincare Co., Ltd.

Mulai 8 Oktober 2026 Daftar Merek di Arab Saudi Bisa Melalui Protokol Madrid – Apa Keuntungannya bagi Pebisnis Indonesia?

Mulai 8 Oktober 2026 Daftar Merek di Arab Saudi Bisa Melalui Protokol Madrid - Apa Keuntungannya bagi Pebisnis Indonesia? - AFFA IPR

Kabar gembira bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin memperluas bisnis ke Arab Saudi. Mulai 8 Oktober 2026, Arab Saudi resmi menjadi bagian dari Sistem Madrid, yaitu sistem pendaftaran Merek internasional yang dikelola oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia  (WIPO). Keanggotaan ini memungkinkan pemilik Merek dari Indonesia untuk mengajukan perlindungan Merek di Arab Saudi melalui Protokol Madrid, tanpa harus selalu menggunakan jalur pendaftaran nasional secara terpisah. Langkah tersebut menjadi perkembangan penting bagi pelaku usaha yang ingin memasuki pasar Arab Saudi maupun memperluas perlindungan Merek ke kawasan Timur Tengah. Dengan bergabungnya Arab Saudi, cakupan Sistem Madrid kini mencapai 133 negara, memberikan kemudahan bagi pemilik Merek untuk mengelola perlindungan internasional melalui satu sistem terpusat. Keanggotaan Arab Saudi juga melengkapi partisipasi lima dari enam negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) dalam SIstem Madrid, yaitu: Dengan demikian, Kuwait menjadi satu-satunya negara anggota GCC yang belum bergabung dengan SIstem Madrid. Apa Keuntungan Protokol Madrid bagi Pebisnis Indonesia? Sebelumnya, pelaku usaha yang ingin mendapatkan perlindungan Merek di Arab Saudi harus menempuh jalur pendaftaran nasional melalui Kantor Merek atau otoritas setempat. Dengan berlakunya Protokol Madrid, kini tersedia alternatif yang lebih praktis, khususnya bagi perusahaan yang memang sudah memiliki rencana ekspansi ke beberapa negara sekaligus. Berikut sejumlah keuntungannya: Apakah Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid Otomatis Disetujui? Tentu saja tidak. Walaupun memberikan sejumlah kemudahan, pengajuan internasional melalui Protokol Madrid yang menunjuk Arab Saudi tidak otomatis disetujui dan mendapatkan perlindungan. Karena pemeriksaan substantif tetap dilakukan oleh Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP) berdasarkan perundang-undangan Merek yang berlaku di Arab Saudi. Artinya, Merek yang didaftarkan melalui Protokol Madrid tetap dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan hukum setempat. Karena itu, penelusuran Merek sebelum pengajuan tetap sangat disarankan untuk mengidentifikasi potensi persamaan dengan Merek yang sudah terdaftar atau diajukan sebelumnya. Arab Saudi Menetapkan Batas Waktu Pemeriksaan 18 Bulan Salah satu ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Arab Saudi telah menyatakan jangka waktu 18 bulan untuk menyampaikan pemberitahuan penolakan sementara (provisional refusal) terhadap Pendaftaran Merek Internasional yang menunjuk negaranya. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 5(2)(b) Protokol Madrid. Namun, terdapat pengecualian untuk penolakan yang timbul akibat keberatan pihak ketiga (opposition), yang dalam kondisi tertentu dapat diberitahukan setelah berakhirnya jangka waktu 18 bulan. Apabila terjadi penolakan sementara, pemilik Merek perlu menanggapi sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum Arab Saudi, termasuk menggunakan Konsultan untuk mewakili semua proses pendaftarannya. Oleh karena itu, penggunaan Sistem Madrid tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan terhadap pendampingan Konsultan Kekayaan Intelektual, khususnya apabila terjadi penolakan atau sengketa Merek. Bagaimana dengan Biaya Pendaftaran Merek di Arab Saudi? Arab Saudi juga menerapkan sistem individual fee, yaitu biaya khusus yang ditetapkan untuk penunjukan negara tersebut melalui Sistem Madrid. Dengan mekanisme ini, biaya penunjukan Arab Saudi tidak menggunakan tarif pelengkap standar yang berlaku bagi sejumlah anggota Sistem Madrid lainnya. Biaya tersebut perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendaftaran Merek internasional, terutama bagi Anda yang ingin melindungi Merek dalam beberapa kelas barang atau jasa sekaligus. Karena itu, Protokol Madrid ini tidak selalu menjadi pilihan yang paling murah dalam setiap situasi. Anda tetap perlu membandingkan biaya, cakupan perlindungan, dan kebutuhan bisnis sebelum menentukan strategi pendaftaran. Sudah Punya Merek Terdaftar di Arab Saudi, Apakah Harus Daftar Ulang? Jawabannya tidak perlu. Karena bergabungnya Arab Saudi ke Sistem Madrid tidak menyebabkan pendaftaran Merek nasional yang telah ada menjadi tidak berlaku. Pemilik Merek yang sudah memiliki perlindungan nasional di Arab Saudi tetap dapat mempertahankan dan memperpanjang pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perusahaan yang memiliki rencana ekspansi ke negara-negara lain dapat mempertimbangkan Sistem Madrid untuk pengajuan berikutnya agar pengelolaan portofolio Merek internasional menjadi lebih terstruktur. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Merek di Arab Saudi melalui Protokol Madrid, langsung hubungi kami melalui kanal-kanal berikut dan dapatkan konsultasi 15-menit GRATIS: 📩 E-Mail                   : [email protected] 📳 Book a Call          : +62 21 83793812 💬 WhatsApp           : +62 812 87000 889 Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.

Panduan Daftar Merek di Vietnam untuk Pebisnis Indonesia

Panduan Daftar Merek di Vietnam untuk Pebisnis Indonesia - AFFA IPR

Vietnam kini semakin dipandang sebagai salah satu destinasi investasi paling strategis di Asia, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, basis manufaktur yang berkembang pesat, serta perannya dalam diversifikasi rantai pasok global.  Bagi pebisnis Indonesia, kondisi ini membuka peluang besar untuk ekspansi, distribusi, kemitraan, dan penetrasi pasar. Namun, semakin menarik suatu pasar, semakin penting pula mengamankan aset merek sejak awal. Terlebih lagi, Vietnam menerapkan prinsip first-to-file, sehingga pendaftaran Merek sebaiknya dilakukan sebelum produk diluncurkan, distributor ditunjuk, atau brand diperkenalkan kepada calon mitra bisnis. Lalu, siapa yang dapat mendaftarkan Merek di Vietnam, apa saja persyaratannya, bagaimana prosesnya, dan berapa lama masa perlindungannya? Merek Apa Saja yang Dapat Didaftarkan di Vietnam? Secara umum, suatu tanda dapat didaftarkan sebagai Merek di Vietnam apabila memenuhi persyaratan perlindungan berdasarkan hukum Vietnam dan mampu membedakan barang atau jasa suatu pihak dari barang atau jasa pihak lainnya. Tanda yang dapat memperoleh perlindungan mencakup tanda yang dapat dilihat secara visual maupun tanda suara yang direpresentasikan dalam bentuk grafis. Selain itu, Merek tersebut harus memiliki daya pembeda dan tidak termasuk dalam kategori tanda yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, beberapa tanda dapat ditolak, antara lain apabila identik atau memiliki persamaan yang membingungkan dengan: Tanda yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal, fungsi, atau kualitas barang atau jasa juga tidak dapat memperoleh perlindungan.  Selain itu, tanda yang hanya menggambarkan karakteristik barang, bentuk alami produk, atau kemasan biasa dapat mengalami masalah dari sisi daya pembeda. Penggunaan istilah promosi seperti “best”, “high quality”, atau “premium” secara berdiri sendiri juga pada umumnya memiliki daya pembeda rendah dan berpotensi ditolak.  Apakah Perusahaan Indonesia Bisa Langsung Mendaftarkan Merek di Vietnam? Bisa, tetapi terdapat ketentuan mengenai perwakilan. Pemohon asing yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di Vietnam, serta organisasi atau individu asing yang tidak memiliki fasilitas produksi atau kegiatan usaha di Vietnam, wajib menjalankan proses pendaftaran melalui perwakilan yang sah di Vietnam. Dengan demikian, perusahaan Indonesia yang tidak memiliki establishment di Vietnam, pada umumnya perlu menggunakan perwakilan lokal untuk mengajukan dan menangani proses pendaftaran. Apabila permohonan diajukan melalui perwakilan, diperlukan “Power of Attorney” atau Surat Kuasa yang diberikan kepada Konsultan Merek terpercaya, yang setidaknya memuat informasi para pihak, ruang lingkup dan jangka waktu pemberian kuasa, tanggal penandatanganan, tanda tangan, dan stempel apabila ada.  Dokumen Apa Saja yang Dibutuhkan? Secara umum, dokumen dan informasi dasar untuk mengajukan Merek di Vietnam meliputi: Daftar barang dan jasa wajib diklasifikasikan berdasarkan Nice Classification yang berlaku di Vietnam. Berdasarkan panduan yang berlaku per Oktober 2026, Vietnam menggunakan Nice Classification versi 13-2026. Apabila klasifikasi tidak dicantumkan atau tidak tepat, Intellectual Property Office of Vietnam (Kantor Merek Vietnam) dapat melakukan klasifikasi dan mengenakan biaya yang ditentukan kepada pemohon.  Vietnam juga memperbolehkan pengajuan multi-class application, sehingga satu permohonan dapat mencakup lebih dari satu kelas. Namun, daftar barang/jasa yang terlalu panjang dalam satu kelas dapat menambah biaya resmi. Pentingnya Menentukan Kelas Barang dan Jasa yang Tepat Pemilihan kelas dan penyusunan spesifikasi barang/jasa sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan produk yang saat ini sedang dijual. Karena daftar barang dan/atau jasa idealnya mencerminkan kegiatan bisnis yang sedang dijalankan maupun yang secara wajar akan dikembangkan dalam waktu mendatang. Sebagai contoh, Kelas 35 dapat dipertimbangkan apabila perusahaan memang memberikan layanan retail, wholesale, advertising, business services, atau import-export agency services. Namun, Kelas 35 tidak otomatis wajib hanya karena suatu perusahaan (juga) mengimpor atau mengekspor barang. Strategi klasifikasi yang tepat membantu perusahaan memperoleh ruang lingkup perlindungan yang sesuai tanpa menambah biaya untuk kelas atau jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Mengapa Sebaiknya Merek Didaftarkan Sebelum Masuk Pasar Vietnam? Salah satu prinsip paling penting yang perlu dipahami pebisnis Indonesia adalah bahwa Vietnam juga menganut sistem “first-to-file.” Oleh karena itu, pemilik Merek sebaiknya mempertimbangkan pendaftaran sebelum: Penggunaan Merek sebelumnya memang masih dapat relevan dalam kondisi tertentu, misalnya terkait Merek terkenal, Merek yang telah digunakan secara luas, atau permohonan yang diajukan untuk menghadapi pendaftaran Merek dengan itikad tidak baik. Namun, penggunaan sebelumnya ini sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk menunda pendaftaran. Hal ini menjadi sangat penting bagi perusahaan Indonesia yang akan bekerja dengan distributor, pabrik, atau mitra bisnis lainnya di Vietnam. Lakukan Penelusuran Merek Sebelum Ajukan Permohonan Pendaftaran Vietnam tidak mewajibkan pemohon melakukan proses penelusuran sebelum pengajuan. Namun, penelusuran tetap sangat direkomendasikan untuk mengidentifikasi potensi konflik dengan hak yang telah ada sebelumnya. Penelusuran sebaiknya tidak terbatas pada Merek yang identik. Pemeriksaan juga perlu mencakup Merek yang berpotensi dianggap memiliki persamaan dari sisi: Hasil penelusuran tidak menjamin bahwa Merek pasti akan diterima, tetapi dapat membantu memperkirakan risiko sebelum biaya pendaftaran dan investasi yang lebih besar dikeluarkan.  Bagaimana Proses Pendaftaran Merek di Vietnam? Permohonan diajukan kepada Intellectual Property Office of Vietnam (Kantor Merek Vietnam), dapat diajukan dalam bentuk fisik maupun secara online. Karena Vietnam menerapkan sistem first-to-file, tanggal pengajuan memiliki arti penting dalam menentukan prioritas hak. Secara umum, prosesnya adalah sebagai berikut: Apakah Bisa Mendaftar dengan Menggunakan Protokol Madrid? Ya, Pemohon asing dapat memperoleh perlindungan di Vietnam melalui dua jalur utama: Tidak ada satu jalur yang selalu lebih baik untuk semua pemohon. Dengan direct filing Pemohon dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyusunan spesifikasi dan penanganan proses secara lokal, sedangkan Protokol Madrid dapat memberikan efisiensi administratif bagi pemilik portofolio Merek internasional yang lebih luas.  Pemilihan jalur sebaiknya mempertimbangkan jumlah negara tujuan, ukuran portofolio, biaya, dan strategi ekspansi bisnis perusahaan. Bagaimana dengan Hak Prioritas? Apabila sebelumnya telah mengajukan Merek yang sama di negara anggota Paris Convention, Pemohon dapat mengklaim prioritas ketika mengajukan Merek di Vietnam sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk Merek, permohonan di Vietnam pada umumnya harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengajuan pertama untuk dapat memanfaatkan hak prioritas tersebut. Bagi perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi ke beberapa negara secara bersamaan, strategi prioritas ini dapat menjadi bagian penting dari pengelolaan portofolio internasional. Apakah Perlu Mendaftarkan Versi Bahasa Vietnam? Pendaftaran Merek dalam bahasa Inggris tidak otomatis memberikan hak eksklusif terhadap semua terjemahan, transliterasi, atau nama panggilan lokal dalam bahasa Vietnam. Jika sebuah perusahaan berencana menggunakan nama versi Vietnam, bentuk beraksen lokal, singkatan, atau variasi lain secara komersial, pengajuan terpisah dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu melakukan penelusuran.  Hal ini bukan merupakan kewajiban dalam setiap kasus, tetapi dapat menjadi strategi

Privacy Preference Center