Panduan Pendaftaran Merek Di Eropa

Trademark

Dengan semakin maraknya pemasaran produk-produk yang berasal dari Indonesia di luar negeri, maka kebutuhan untuk mendapatkan hak atas Merek dari produk-produk tersebut merupakan salah satu komponen keputusan bisnis yang tidak dapat dikesampingkan. Saat ini, negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Swiss, Perancis, dan Italia merupakan tujuan ekspor bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Berdasarkan pengalaman kami, maka produsen makanan dan minuman asal Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi untuk melindungi Mereknya di Eropa. Ada 2 cara untuk melindungi Merek anda di Eropa, di antaranya: 1. Permohonan Langsung ke Negara Tujuan Anda dapat melakukan permohonan pendaftaran Merek di negara tertentu yang merupakan pasar bagi produk anda. Kelebihan dari menggunakan cara ini adalah biaya yang relatif tidak terlalu mahal apabila anda hanya ingin mendapatkan hak atas Merek di negara-negara tertentu saja. Dengan cara ini, kami dapat menggunakan associate kami di negara-negara tertentu untuk melakukan permohonan pendaftaran Merek di negara-negara tertentu.  Biaya yang dibutuhkan bervariasi karena bergantung pada biaya resmi yang ditetapkan oleh Kantor Merek masing-masing negara. Jangka waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan sampai pencetakan sertifikat pendaftaran Merek berbeda di tiap negara. Menurut pengalaman kami, anda membutuhkan setidaknya 18 bulan di Italia sementara di Jerman dan Perancis hanya membutuhkan 4-7 bulan saja. Hal ini dipengaruhi oleh sistem birokrasi setiap negara.   Kami sangat menyarankan untuk menggunakan metode ini apabila anda hanya tertarik untuk mendapatkan hak atas Merek anda di negara tertentu saja, mengingat biaya yang diperlukan akan semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah negara yang diinginkan. 2. Permohonan Merek Uni Eropa Cara yang kedua adalah dengan mengajukan 1 permohonan pendaftaran Merek untuk 28 Negara Anggota Uni Eropa. Cara ini memang lebih murah apabila perusahaan memiliki pasar yang sangat luas di Eropa karena hanya membutuhkan 1 pendaftaran yang dapat melindungi hak atas Merek perusahaan anda di 28 Negara Anggota. Permohonan dapat diajukan di European Union Intellectual Property Office (EUIPO) atau di Kantor Merek Negara Anggota. Manajemen portfolio akan menjadi sangat mudah bagi anda karena anda hanya akan mendapatkan 1 sertifikat pendaftaran Merek, dibandingkan 28 sertifikat berbeda untuk 28 Negara Anggota. Namun, apabila permohonan Merek ini ditolak oleh salah satu Negara Anggota, maka permohonan Merek ini akan gugur untuk 27 Negara Anggota Lainnya. Anda juga tidak dapat memilih Negara Anggota tertentu saja apabila ingin menggunakan metode ini. Dengan demikian, maka sangat disarankan untuk melakukan pengecekan Merek secara menyeluruh di semua Negara Anggota Uni Eropa sebelum memutuskan untuk melakukan permohonan pendaftaran Merek. Waktu yang dibutuhkan mulai dari permohonan pendaftaran hingga pencetakan sertifikat pada umumnya adalah 6-12 bulan. Apabila ada oposisi dari pihak lain terhadap Merek anda, maka waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 12-18 bulan sampai adanya keputusan dari EUIPO. Setelah permohonan pendaftaran dikabulkan oleh EUIPO, maka Merek anda akan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Jika anda membutuhkan saran yang lebih detil dan spesifik mengenai pendaftaran dan perpanjangan  Merek di Eropa, silahkan hubungi kami di [email protected].

Draft Presidential Decree on the Implementation of Patents by Patent Holders

Patent

As a response to many critics of Article 20 of the Law No. 13 Year 2016 on Patents (Patent Law), the Government of the Republic of Indonesia has finally issued a draft Presidential Decree on the Implementation of Patents by Patent Holders. As you may be aware, Article 20 of the Patent Law puts an immense pressure on the Patent Holder to either use the patented process or manufacture the patented products in Indonesia. Failure to do so, the patent registration may be subject to invalidation. While Article 20 of the Patent Law may be seen to have noble purposes – such as to speed up the transfer of technology and to incentivize foreign direct investments in Indonesia, this Article was proven to be one of the Articles many Patent Applicants and/or Holders – especially from the pharmaceutical industry – criticized since in actual business practice, setting up manufacturing plants is not always feasible given many factors such as cost, labour law, and restrictions on shares that may be owned by foreign entities in particular industries. Article 3 of the draft Presidential Decree stipulates that Patent Holders that have not manufactured their patented products or use their patented process are able to request the postponement of the implementation of a Registered Patent as stipulated in Article 20 of the Patent Law as long as the Patent Holder meets the following conditions: The Patent Holder does not have the capability to implement the patent and/or The implementation of the patent does not have justifiable economy value. The Patent Holder may request the postponement after 24 months at the earliest and 30 months at the latest effective from the Registration Date. The postponement request shall be granted after 36 months from the Registration Date. Kindly be advised that the Ministry will conduct an examination and there is still a chance that they will reject the request. Please bear in mind that the draft will be subject to revisions. We will inform you once the Presidential Decree has been finally passed. For more information regarding Patent Law and Patent Practice in Indonesia, please contact us at [email protected].

The Indonesian Government to Issue Implementing Regulation for the Patent Law

Patent

Following several protests from various Chambers of Commerce around the world, the Government of the Republic of Indonesia is set to issue implementing regulation of Article 20 of Law No. 13 Year 2016 on Patents. The article stipulates that the Patent Holder shall manufacture the patented products or to use the patented process in Indonesia. The aim of this provision is not other than to support technology transfer and to increase the level of Direct Foreign Investment in Indonesia. This provision is meant to reflect the content of Article 7 of the TRIPS Agreement which stipulates that the IP enforcement shall contribute to the promotion of innovation and the dissemination of technology.   While the draft content remains out of public sight, we are adamant that the content of the Regulation will revolve on the authority of the Ministry of Law and Human Rights to form a specialized unit which role is to decide whether or not the Patent Holder can delay the manufacturing or the use of Patented Invention in Indonesia or not.   We shall update you with the draft bill once it is made available to public.   Should you have any question please contact us at [email protected] or visit our website for future updates regarding Patent Law in Indonesia.

Official Fees to Increase Before the End of 2017

Intellectual Property

The Government of the Republic of Indonesia is set to increase the official fees for several services carried out by the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia. The draft fees – which were only announced on August 15, 2017 – are expected to be in force before the end of this year. The “ever-increasing operational cost” is believed to be the main driver for the increase. Notable increases and additions include the Indonesia – Japan PPH request, recordal of license agreement, recordal of name and/or address change, annuity maintenance basic and claim fees, and additional claims during filing. It is worth mentioning that the official fees for filing will not be impacted since they have just been overhauled in November 2016. Should you wish to obtain full information regarding the proposed increase, please contact Mr. Emirsyah Dinar at [email protected].