Pemerintah Republik Indonesia telah resmi memberlakukan Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur pembaruan terhadap regulasi pendaftaran Merek di Indonesia. Peraturan ini hadir menggantikan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 (beserta perubahannya), yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.
Lebih lanjut, peraturan baru ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.
Apa Saja yang Baru dari Aturan Ini?
Perubahan umum dalam persyaratan banyak tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) yang mengatur tentang dokumen persyaratan permohonan. Berikut adalah rincian pembaruannya:
- Kartu Identitas Jadi Dokumen yang Wajib Dilampirkan
Dalam hal dokumen identitas Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) kini menjadi dokumen wajib bagi pemohon indovidu. Secara eksplisit aturan terbaru ini juga telah mengakui KIA sebagai dokumen yang sah. Sedangkan bagi Pemohon Asing, baik itu secara langsung atau melalui kuasa, harus melampirkan scan passpor.
- KTP Direktur & Akta Pendirian Wajib Bagi Pemohon Badan Hukum
Jika Pemohon merupakan badan hukum atau perusahaan dari dalam dan/atau luar negeri, scan KTP dan Akta Pendirian Perusahaan telah menjadi dokumen wajib yang harus dilampirkan.
- Bukti Dukungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Lebih Spesifik:
Jika sebelumnya bukti UMK masih bersifat umum, kini Pasal 2 ayat (4) huruf e yang diperinci dalam ayat (8) mengakomodasi instrumen baru hasil UU Cipta Kerja, yaitu:
- Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan.
- Dokumen perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).
- Pengesahan koperasi desa atau kelurahan merah putih.
- Surat rekomendasi UMK dari kementerian atau dinas terkait yang harus ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan.
- Terjemahan Tersumpah untuk Hak Prioritas:
Jika permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dokumen bukti prioritas wajib disertai terjemahan bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah.
Dengan berlakunya peraturan ini, semua permohonan yang diajukan sejak tanggal pengundangan akan mengikuti ketentuan baru ini, sementara permohonan yang diajukan sebelum aturan ini ada akan tetap diproses dengan aturan lama.
Jika Anda memiliki pertanyaan terkait peraturan baru terkait pendaftaran dan perlindungan Merek Indonesia, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:
📩 E-Mail : [email protected]
📞 Book a Call : +62 21 83793812
💬 WhatsApp : +62 812 87000 889
Tentang AFFA:
Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.
AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.
Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.
