Apakah Kata Sifat Bisa Didaftarkan Sebagai Merek?
Agar unik dan memiliki nilai jual tinggi, terkadang pemilik bisnis ingin menambahkan Kata Sifat untuk Merek barang atau jasa yang mereka miliki. Makanya nama-nama seperti “Gaun Cantik”, “Kopi Panas”, “Makan Enak”, “Bawah Tangga”, “Atap Langit”, “Sukses Mandiri”, atau “Jaya Abadi” jadi lazim kita temui sebagai penamaan usaha. Tapi apakah nama-nama tersebut dapat didaftarkan sebagai Merek?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata Sifat atau disebut juga adjektiva adalah kata yang bisa menerangkan nomina atau kata benda, yang secara umum bisa bergabung dengan kata “lebih” dan “sangat.” Selain beberapa kata yang sudah disebutkan di atas, contoh lain dari Kata Sifat adalah manis-asin, sedikit-banyak, tua-muda, kaya-miskin, besar-kecil, sedih-bahagia, jauh-dekat, dan masih banyak lagi.
Jika kita merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak ada ketentuan khusus yang melarang penggunaan Kata Sifat dalam sebuah Merek, selama itu dapat ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembeda dari Merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Namun perlu dilihat juga apakah penggunaan Kata Sifat ini menjadi satu-satunya kata yang digunakan, atau hanya menjadi kata kedua yang berkaitan. Karena kalau benar demikian, akan bertentangan dengan Pasal 20 s/d 21 UU Merek yang membuat Merek tersebut tidak dapat didaftarkan (Dasar Penolakan Absolut) dan ditolak (Dasar Penolakan Relatif), sebagai berikut:
Dasar Penolakan Absolut (Pasal 20 UU Merek)
Merek tidak dapat didaftarkan atau tidak layak menjadi Merek, jika:
a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contoh: Merek yang menyinggung SARA atau vulgar, seperti “Bakar Makassar.”
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contoh: “Dark Chocolate” tidak dapat didaftarkan karena hanya menjelaskan tentang kualitas atau jenis cokelat. Aturan dari DJKI terkait dengan kata-kata yang hanya berkaitan dengan jenis barangnya, atau barangnya saja dalam satu kata, dalam hal ini “Chocolate,” harus tetap dapat digunakan oleh publik.
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Contoh: “Sate Papua” tapi berbahan baku Domba Garut, tidak dibuat oleh warga berdarah Papua, menggunakan resep Madura, dan dijual di wilayah Banten.
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Contoh: “Kerikil Enak.”
e. Tidak memiliki daya pembeda. Contoh: Merek yang tidak memiliki keunikan atau terlalu sederhana, seperti “Bubur Ayam.”
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Contoh: Logo “P Coret” yang berarti Dilarang Parkir, istilah “Rumah Makan” untuk restoran, “Warung Kopi” untuk cafe, atau “Lambang Tengkorak” untuk tanda bahaya.
g. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Contoh: Logo “Sendok-Garpu” untuk restoran.
Dasar Penolakan Relatif (Pasal 21 UU Merek)
Setelah Merek-Merek tersebut dianggap layak, maka akan lanjut ke proses penyortiran selanjutnya, dengan kriteria sebagai berikut:
-
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar.
- Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
Untuk mengetahui apakah Merek Anda dapat lolos dari Dasar Penolakan Relatif, dimana memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain, Anda harus melakukan proses “penelusuran.” Hanya dengan melakukan proses ini Anda dapat melihat pembanding yang nyata dan mendapatkan wawasan seberapa besar peluang Merek Anda diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Beberapa contoh Merek yang mengandung Kata Sifat dan sudah terdaftar di DJKI adalah:
-
- “Makmur” di kelas 30, terdaftar sejak 2009
- “Kisah Bawah Tanah” di kelas 41, terdaftar sejak 2019
- “Madu Enak” di kelas 5, terdaftar sejak 2019
- “Atas Bawah” di kelas 25, terdaftar sejak 2022
- “Cantik” di kelas 17, terdaftar sejak 2022
Jika dalam proses penelusuran ditemukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Anda dapat melakukan pengembangan fonetik sebagai salah satu tips-nya. Contoh:
-
- Mengganti Kata Sifat “Makmur” menjadi “Makmoor” atau “Makmore”.
- Mengganti Kata Sifat “Enak” menjadi “Enyaak” atau “En@@k”.
Jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait pendaftaran Merek dan penamaannya agar terhindar dari penolakan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui [email protected].
Sumber:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- IP Talks DJKI: Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha