1 Kendaran dengan 2 Merek Berbeda: Kekayaan Intelektual Apa yang Mungkin Dilanggar? - AFFA IPR

1 Kendaran dengan 2 Merek Berbeda: Kekayaan Intelektual Apa yang Mungkin Dilanggar?

Kita mungkin sudah cukup familiar dengan istilah ODM (Original Design Manufacturer), sebuah skema produksi di mana satu pabrikan memproduksi barang yang sama secara desain, tetapi dipasarkan dengan Merek yang berbeda oleh berbagai perusahaan. Fenomena ini lazim ditemukan pada produk elektronik seperti charger, earphone, hingga smartphone.   Namun, bagaimana jika praktik serupa terjadi pada produk yang jauh lebih kompleks seperti kendaraan bermotor?   Apakah mungkin satu motor atau mobil yang secara fisik identik beredar di pasar dengan dua merek yang berbeda? Jawabannya “bisa,” tetapi tidak selalu legal.   Desain Industri: Perlindungan terhadap Tampilan Estetika Produk   Dalam konteks kendaraan, aspek yang paling krusial bukan hanya fungsi, tetapi juga tampilan visual yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual Desain Industri. Desain industri melindungi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk.   Artinya, jika terdapat dua kendaraan dengan desain identik tetapi menggunakan Merek berbeda, maka konflik hukumnya akan sangat kuat mengarah pada pelanggaran Desain Industri.   Desain Industri Melindungi Hingga Komponen Terkecil   Dalam hukum Desain Industri, kendaraan dikategorikan sebagai “complex product,” dimana setiap komponen yang terlihat, seperti bumper, lampu, atau velg, dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai desain yang berdiri sendiri.   Oleh karena itu, pelanggaran terhadap satu kendaraan tidak selalu bersifat tunggal, tetapi dapat melibatkan beberapa pelanggaran desain sekaligus. Implikasinya signifikan, yakni jika suatu pihak memproduksi kendaraan yang secara keseluruhan “mirip”, dan ternyata:   bumper-nya melanggar Desain Industri terdaftar A velg-nya melanggar Desain Industri terdaftar B lampunya melanggar Desain Industri terdaftar C   Maka potensi pelanggaran yang terjadi bukan satu, tetapi banyak pelanggaran!   Kenapa Praktik Ini Bisa Terjadi?   Ada beberapa kemungkinan yang perlu dianalisis secara objektif:   Kerja Sama Resmi (Legal Co-Branding / Rebadging) Dalam industri otomotif, praktik seperti ini dikenal sebagai rebadging atau OEM partnership. Contohnya satu pabrikan memproduksi kendaraan, sedangkan perusahaan lain menjualnya dengan merek berbeda, berdasarkan perjanjian lisensi atau distribusi resmi. Dalam skenario ini tidak ada pelanggaran, karena Hak Desain Industri digunakan secara sah melalui perjanjian.  Produksi Tanpa Izin (Unauthorized Copying) Ini adalah skenario yang paling berisiko. Karena desain kendaraan ditiru tanpa izin, dan/atau dipasarkan dengan Merek lain, tanpa ada hubungan hukum dengan pemilik desain asli. Dalam kondisi ini, potensi pelanggaran meliputi Desain Industri dan Merek (jika ada unsur peniruan identitas/dijual dengan nama yang mirip).  Area Abu-Abu: Eks-ODM atau Kebocoran Dalam Alur Produksi Dalam beberapa kasus, produsen yang sebelumnya bekerja sama (ODM/OEM): Memiliki akses ke desain; Kemudian memproduksi ulang dengan Merek lain tanpa persetujuan lanjutan.  Sialnya, praktik ini sering terjadi dalam skema manufaktur global dan menjadi sumber sengketa yang kompleks.   Bagaimana Sikap Kita sebagai Pembeli?   Bagi konsumen, fenomena ini tidak selalu mudah dikenali. Namun ada beberapa prinsip kehati-hatian:   Waspadai Harga yang Terlalu Jauh Berbeda Jika ada dua kendaraan identik secara visual, tetapi jauh lebih murah, atau bahkan jauh lebih mahal, patut dipertanyakan legalitasnya.  Periksa Distribusi Resmi Apakah produk tersebut dijual melalui dealer resmi dan memiliki jaringan purna jual yang jelas? Karena jika sudah ada kerja sama resmi, penerima lisensi atau distributor pasti secara terbuka mencantumkan informasi tersebut melalui website atau media sosialnya.  Risiko Bukan Hanya Hukum, Tapi Juga Kualitas Produk yang melanggar IP sering kali tidak melalui quality control yang baik dan tidak memiliki jaminan keamanan.  1 Kendaraan 2 Brand Bukan Masalah Merek, Tapi Ekosistem IP yang Kompleks   Fenomena ini ternyata bukan sekadar isu branding. Tapi dibaliknya terdapat potensi pelanggaran serius terhadap Desain Industri, Merek, hingga transparansi publik.   Bagi pelaku usaha, ini menjadi pengingat penting bahwa melindungi Kekayaan Intelektual bukan hanya soal registrasi, tetapi juga soal kontrol terhadap rantai produksi dan distribusi, yang dikunci melalui perjanjian lisensi.    Sedangkan bagi konsumen, memilih produk yang legal bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal keamanan, kualitas, dan keberlanjutan industri.   Jika Anda adalah pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk berbasis manufaktur global, memastikan perlindungan Desain Industri dan Merek sejak awal adalah langkah krusial.   Untuk informasi lebih lanjut terkait perlindungan Desain Industri, Merek, juga Perjanjian Lisensi di dalam dan luar negeri, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Hati-Hati, Membeli Perusahaannya Belum Tentu Membeli Mereknya - AFFA IPR

Hati-Hati, Membeli Perusahaannya Belum Tentu Membeli Mereknya

Di akhir 1990-an, pernah terjadi transaksi akuisisi otomotif yang sangat legendaris, dimana VW dan BMW bersaing untuk memiliki Rolls-Royce, yang statusnya saat itu memang sedang dijual oleh Vickers kepada peminat tertinggi. VW akhirnya memenangkannya dengan nilai sekitar £430 juta (± USD 790 juta).  Dengan transaksi ini, VW resmi memiliki: Pabrik bersejarah di Inggris Seluruh fasilitas produksi Desain grille khas Rolls Royce Ornamen kap mobil ikonik Aset manufaktur dan operasional lainnya Secara kasat mata VW memiliki semuanya, sampai mereka menemukan fakta kalau mereka telah membeli perusahaan pembuat mobilnya, tapi tidak membeli Mereknya. Bagaimana itu bisa terjadi?   Sejak Awal Vickers Tidak Memiliki Rolls-Royce Ternyata, hak atas nama dan logo merek Rolls-Royce dimiliki oleh entitas lain yang terpisah secara hukum, yaitu Rolls Royce PLC yang bergerak di industri mesin pesawat. Artinya, ketika Vickers menjual Roll-Royce kepada VW, hak atas namanya tidak otomatis ikut berpindah. BMW melihat ini sebagai peluang besar. Dengan track record sebagai penyedia dan pengembang mesin Rolls-Royce sejak lama, mereka mendekati pemilik sah merek dan menegosiasikan hak penggunaan nama dan logo tersebut. Hasilnya? BMW sukses mendapatkan Merek tersebut hanya dengan £40 juta (± USD 66 juta). Akibatnya: VW memiliki pabrik dan mobil, tetapi tidak bisa menggunakan namanya. BMW memiliki nama dan mereknya, tetapi belum memiliki fasilitas produksi. Situasi ini menciptakan kebuntuan bisnis, apalagi mesin mobil Rolls-Royce masih dipasok oleh BMW, dan mereka mengancam akan menghentikan pasokan. Dalam posisi terjepit, VW akhirnya melepas produksi mobil Rolls-Royce, namun tetap memiliki pabriknya. Sejak tahun 2003, Rolls-Royce resmi dimiliki oleh BMW, dan diproduksi oleh pabrik baru yang diberi nama Rolls-Royce Motor Cars.   Pentingnya Penelusuran Kepemilikian Aset Kasus ini menjadi contoh klasik kegagalan due diligence atas aset tidak berwujud, khususnya Merek. Dimana terdapat empat poin krusial yang harus diperhatikan: Perusahaan ≠ Merek Membeli saham atau aset perusahaan tidak otomatis berarti Anda membeli hak atas nama dagangnya. Kepemilikan Merek harus diperiksa secara terpisah. Struktur Korporasi Bisa Kompleks Sering kali sejarah penamaan dan perkembangannya digunakan oleh beberapa entitas berbeda. Tanpa audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan dan lisensi, risiko kesalahannya bisa sangat besar. Merek Bisa Lebih Bernilai dari Aset Fisik Pabrik dapat dibangun kembali, namun nilai dari sebuah brand, tidak bisa diciptakan ulang dalam semalam. Hak Kekayaan Intelektual Harus Di-Audit Secara Spesifik Dalam transaksi akuisisi, pemeriksaan wajib memastikan: Siapa pemilik terdaftar merek? Apakah ada perjanjian lisensi? Apakah hak tersebut dapat dialihkan? Di yurisdiksi mana saja Merek tersebut terdaftar?   Karena Merek dalam sebuah perusahaan itu ibarat pintu depan dari sebuah rumah. Jangan sampai Anda memiliki rumah, tapi tidak memiliki hak atas akses pintu depannya. Tanpa due diligence yang tepat atas Kekayaan Intelektual, nilai ratusan juta dolar bisa berubah menjadi kerentanan strategis. Dan dalam banyak kasus, yang menentukan kemenangan bukan siapa yang membayar paling mahal, tapi siapa yang memahami nilai hukumnya lebih dalam. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait kepemilikan dan perlindungan Merek? Langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

AI di Jalan Raya: Antara Inovasi Kendaraan dan Jerat Hukum - AFFA IPR

AI di Jalan Raya: Antara Inovasi Kendaraan dan Jerat Hukum

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mengubah cara kendaraan beroperasi, tetapi juga merevolusi lanskap Kekayaan Intelektual (KI) di dunia otomotif. Karena jika kita amati nilai dari sebuah perusahaan otomotif saat ini tidak lagi hanya terletak pada mesin dan desain fisik. Tapi dari kemampuannya dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Dan level kecerdasan buatan dari sebuah perusahaan otomotif itu dinilai dari algoritma, dataset pelatihan, sistem sensor seperti LiDAR, software update, dan nama fitur AI itu sendiri. Karena kini kendaraan telah berevolusi menjadi software-defined vehicles. Dan ketika software menjadi jantung produk, maka strategi KI harus ikut berevolusi.   Dari Mekanik ke Algoritma: Pergeseran Nilai Di masa lalu, perlindungan otomotif didominasi oleh: Paten dari Invensi Mekanik Desain Industri Perlindungan Merek Konvensional Kini, pusat perlindungan bergeser ke: Paten Algoritma dan Sistem AI Rahasia Dagang atas Data & Arsitektur Sistem Perlindungan Merek atas Fitur Digital Kepatuhan terhadap Regulasi Data Perubahan ini bukan kosmetik, tapi struktural yang tidak dapat dihindarkan.   Pelajaran dari Sengketa Global Hak Cipta Tidak Melindungi Fungsi Dari sengketa yang melibatkan SAS Institute v. World Programming Ltd., pengadilan menegaskan bahwa fungsi dan logika software tidak dilindungi Hak Cipta, yang dilindungi hanyalah source code dan ekspresinya. Artinya, jika perusahaan AI hanya mengandalkan perlindungan Hak Cipta, perlindungannya bisa sangat terbatas. Strategi Paten menjadi jauh lebih penting.  Drafting Paten yang Tidak Presisi Bisa Berakibat Fatal Dari sengketa Quanergy v. Velodyne, definisi teknis mengenai LiDAR (Light Detection and Ranging: teknologi penginderaan jauh aktif yang menggunakan pulsa cahaya laser untuk mengukur jarak, kecepatan, dan bentuk objek secara presisi) masih menjadi perdebatan. Detail teknis dalam klaim Paten yang akan menentukan arah putusannya. Dalam teknologi AI kendaraan otonom, satu frasa dalam klaim bisa bernilai miliaran dolar.  Rahasia Dagang Lebih Berbahaya dari Paten Dari kasus Waymo v. Uber menunjukkan bahwa kebocoran data dan desain internal bisa memicu sengketa besar. Di era AI, dataset dan arsitektur sistem sering kali lebih bernilai daripada Patennya sendiri. Manajemen akses internal dan perlindungan Rahasia Dagang kini menjadi strategi utama, bukan pelengkap.  Branding AI Bisa Berujung Liability Penggunaan istilah seperti “Autopilot” atau “Full Self Driving” kemudian memunculkan pertanyaan hukum: Apakah istilah tersebut menyesatkan publik?  Karena branding fitur AI bukan sekadar strategi marketing. Ia dapat memicu gugatan tanggung jawab produk dan kelalaian.   Tantangan KI di Era Kendaraan AI Pada akhirnya Industri ini menghadapi beberapa isu fundamental: Patentability AI Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam mematenkan algoritma dan machine learning. Kepemilikan Invensi yang Dihasilkan AI Siapa inventor yang sah ketika AI menciptakan inovasi? Perlindungan Data Kendaraan otonom mengumpulkan data masif. Perlindungan data harus berjalan seiring dengan kepatuhan regulasi. Risiko Lintas Negara Regulasi KI dan standar keselamatan berbeda-beda di tiap yurisdiksi. Strategi KI tidak lagi bisa bersifat lokal. Ia harus dirancang secara global.   Ketika AI Masuk ke Ranah Tanggung Jawab Hukum Kasus kecelakaan yang melibatkan sistem otonom menunjukkan bahwa gugatan atas kelalaian (tort), tanggung jawab produk (product liability), dan klaim cacat sistem akan semakin sering terjadi. Karena KI kini bukan hanya alat perlindungan inovasi, ia telah menjadi bagian dari manajemen risiko hukum.   Perlindungan Merek pun Merambah AI AI juga telah mengubah cara perusahaan membangun Merek: Nama fitur AI sebagai identitas produk; Voice assistant sebagai diferensiasi brand; Software update sebagai service mark; dan Pengalaman digital sebagai aset komersial. Perlindungan Merek tidak lagi berhenti pada logo, tapi juga sudah diperluas ke pengalaman pengguna berbasis AI.   Lalu Siapa yang Akan Memimpin? Masa depan otomotif berbasis KI dituntut untuk meningkatkan pemahaman dan eksekusi pada tiga poin berikut ini: Kolaborasi erat antara engineer dengan profesional KI yang memahami inovasi dan teknologi sebagai aset utama; Kemampuannya dalam mempengaruhi sistem regulasi yang mampu mengikuti kecepatan evolusi teknologi AI dan kendaraan otonom tanpa menghambat inovasi.; dan Menerapkan keseimbangan antara inovasi dan keselamatan publik.   Pada akhirnya, perusahaan yang mampu mengelola AI-driven KI secara strategis akan memimpin generasi mobilitas berikutnya. Lantas, apakah strategi KI Anda sudah dirancang untuk era kendaraan otonom? Jika Anda membutuhkan bantuan terkait strategi perlindungan KI yang tidak hanya defensif, tapi juga komprehensif, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.