Dasar-Hukum-Perlindungan-Merek-di-Indonesia-affa

Dasar Hukum Perlindungan Merek di Indonesia

Intellectual Property1 Comment

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dikenal sebagai “Undang-Undang Merek,” menjadi dasar hukum utama tentang Merek. Namun demikian, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur hal-hal terkait dengan lebih spesifik, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang biaya resmi untuk berbagai tindakan yang dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, yang mencakup semua aspek pendaftaran internasional yang diajukan di atau dari Indonesia; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019 terkait Komisi Banding Merek yang berlaku sejak 29 Agustus 1995, tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bidang Merek. Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur tentang persyaratan pendaftaran, golongan barang dan jasa, serta perbaikan sertifikat dan pencatatan yang diterbitkan.   Cakupan Merek Menurut Pasal 1 UU Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan penjabaran itu, hukum di Indonesia mengakui dua macam perbedaan merek, yakni Merek Tradisional dan Merek Non-Tradisional.   Pengajuan Pendaftaran Karena UU Merek mengadopsi prinsip ‘first-to-file’, maka secara umum setiap individu, organisasi atau perusahaan dapat mengajukan pendaftaran merek. Namun, undang-undang juga mengatur pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Pasal 21 UU Merek mengatur bahwa Permohonan ditolak apabila diajukan oleh Pemohon dengan itikad tidak baik. Walaupun pasal ini menjadi dasar pemeriksaan substantif dalam proses pengajuan yang memiliki kesamaan dengan merek yang sudah mapan dan terkenal, namun dalam praktiknya cukup sulit untuk menentukan apakah suatu pengajuan diajukan dengan itikad buruk atau tidak. Permohonan itikad buruk yang kemudian jatuh tempo untuk didaftarkan selalu dapat dibatalkan di Pengadilan Niaga, seperti yang dinyatakan pada Pasal 77 UU Merek, “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”   Permohonan Pendaftaran & Dokumen yang Dibutuhkan Penelusuran Merek sangat disarankan bagi siapa saja yang ingin mengajukan pendaftaran Merek. Hasil penelusuran ini dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan batu sandungan untuk proses pendaftaran yang berhasil. Dengan asumsi hasil penelusuran telah memberikan informasi bahwa Merek dapat dilanjutkan ke proses pengajuan pendaftaran, maka dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Nama Pemohon Alamat Daftar Barang dan Jasa Lampiran Merek yang ingin didaftarkan, yang dapat berupa kata, logo, atau merek non-tradisional. Setelah informasi yang diperlukan telah diberikan, Konsultan Kekayaan Intelektual akan menyiapkan dua dokumen untuk ditandatangani oleh klien, yakni Surat Kuasa dan Pernyataan Kepemilikan Merek. Sejak 2019, e-filing adalah satu-satunya metode pengajuan pendaftaran yang dapat diterima di Indonesia.   Jangka Waktu Dengan asumsi permohonan tidak mendapat tentangan dan penolakan sementara, maka hanya butuh waktu 10-13 bulan dari pengajuan hingga memperoleh nomor pendaftaran. Waktu perkiraan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya yang memakan waktu dua hingga tiga tahun.   Penolakan dan Pembatalan Pengajuan pendaftaran kemudian dipublikasikan selama dua bulan. Selama masa publikasi, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, dan jadi pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif. Setelah periode publikasi berakhir, tidak ada cara formal lain untuk mengajukan keberatan, termasuk permintaan perpanjangan. Agar proses keberatan berhasil, sangat disarankan agar pihak yang berkeberatan memiliki kedudukan hukum yang sah, yakni memiliki permohonan atau pendaftaran Merek sebelumnya di Indonesia. Jika tidak, kemungkinan Pemeriksa akan menolak sanggahan dengan mengutip prinsip “first-to-file.” Penghapusan dan pembatalan yang diprakarsai oleh pihak ketiga mana pun, yang harus diajukan ke Pengadilan Niaga, hanya dapat dilakukan setelah Merek yang dihapuskan atau dibatalkan telah didaftarkan.   Merek Asing Terkenal Merek hanya dapat dilindungi jika sudah terdaftar di Indonesia, terlepas dari ketenarannya. Namun, UU Merek memiliki mekanisme untuk melindungi merek asing terkenal dari pendaftaran dengan itikad buruk oleh pihak lain. Apabila ada pihak lain yang dengan niat jahat mencoba mengajukan permohonan merek yang identik atau mirip dengan merek asing terkenal, permohonan tersebut akan ditolak berdasarkan Pasal 21 UU Merek, yang mengatur sebagai berikut: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.” Masalah tadi kemudian bergeser ke pengertian dari Merek Terkenal. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bidang Merek telah menetapkan kriteria-kriteria yang membuat suatu Merek disebut Merek Terkenal: Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap   Merek tersebut di bidang usaha   yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam   hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; Jangkauan daerah penggunaan Merek Jangka waktu penggunaan Merek Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang    dipergunakan untuk promosi tersebut; Jumlah pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek,   khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek  Terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut. Namun, Merek yang terkenal di luar negeri belum tentu memiliki tingkat ketenaran yang sama di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilik Merek juga harus membangun ketenarannya di Indonesia sebelum mengambil tindakan (mengajukan keberatan) terhadap pihak lain.   Persyaratan Penggunaan Karena Indonesia menganut prinsip first-to-file, penggunaan sebelumnya tidak perlu diklaim sebelum pendaftaran. Bukti penggunaan juga tidak harus diserahkan. Jika pemohon telah mengajukan permohonan lain lebih awal di negara lain, pemohon memiliki waktu enam bulan sejak tanggal prioritas untuk mengklaim prioritasnya di Indonesia. Mengenai Merek yang tidak digunakan, menurut undang-undang, Merek dapat dibatalkan di Pengadilan Niaga jika Merek yang sudah…

TETRIS-Kisah-Perebutan-Lisensi-yang-Mengguncang-Uni-Soviet

TETRIS: Kisah Perebutan Lisensi yang Mengguncang Uni Soviet

Intellectual Property

Film Tetris pertama kali tayang di Apple TV Plus pada 31 Maret 2023 dan sejak saat itu telah memberikan gambaran yang menarik tentang pertarungan hukum Kekayaan Intelektual dari salah satu video game paling populer sepanjang masa. Film ini mengangkat kisah Henk Rogers, seorang desainer video game berdarah Belanda-Indonesia yang membantu menghadirkan Tetris ke Barat dari Uni Soviet. Rogers menghadapi banyak tantangan dalam mengamankan hak atas game tersebut, termasuk jaringan kompleks kepemilikan Kekayaan Intelektual di Uni Soviet. Film ini memberikan pandangan berharga tentang tantangan melindungi Kekayaan Intelektual di pasar global. Bagi para praktisi Kekayaan Intelektual, film Tetris menyajikan sejumlah wawasan. Pertama, film ini menunjukkan pentingnya mengamankan semua hak yang diperlukan atas suatu produk atau jasa sebelum membawanya ke pasar. Rogers berhasil mendapatkan hak Tetris di Jepang, tetapi ia menghadapi tantangan dalam mengamankan hak di negara lain. Ini adalah masalah umum untuk bisnis yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Kedua, film ini menunjukkan pentingnya memahami berbagai jenis perlindungan Kekayaan Intelektual yang tersedia. Rogers harus menavigasi jaringan rumit antara Hak Cipta, Merek Dagang, dan hukum Paten yang terkandung di dalam Tetris untuk mengamankan haknya. Praktisi Kekayaan Intelektual harus memahami semua jenis perlindungan Kekayaan Intelektual yang berbeda agar dapat memberi saran kepada klien mereka dengan efektif. Ketiga, film ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual. Rogers dapat mengamankan hak atas Tetris, tetapi ia menghadapi tantangan dalam menegakkan hak tersebut terhadap pelanggar. Praktisi Kekayaan Intelektual perlu bersiap untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak klien mereka. Selain ketiga hal tadi, film yang disutradarai oleh Jon S. Baird juga menunjukkan pentingnya bekerja sama dengan pengacara lokal di yurisdiksi asing, pentingnya menyadari perbedaan norma budaya yang dapat memengaruhi perlindungan Kekayaan Intelektual, dan pentingnya siap berkompromi untuk menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, film Tetris adalah materi yang berharga bagi para praktisi Kekayaan Intelektual, yang bisa menginspirasi para praktisi untuk melindungi hak Kekayaan Intelektual klien dengan lebih baik.   Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang cara melindungi IP Anda di Indonesia dan negara lain, jangan ragu untuk menghubungi kami di [email protected].

9-Tips-Daftar-Merek-di-Malaysia-affa

9 Tips Daftar Merek di Malaysia – Pebisnis Indonesia Wajib Baca

Intellectual Property, Trademark2 Comments

Menyasar pasar ekspor ke negara tetangga, sebetulnya bukan perkara sulit selama kita memahami seluk-beluknya. Karena selera regional yang kurang lebih sama, jika market lokal sudah dikuasai, peluang meningkatkan cuan ke sana menjadi sangat dimungkinkan. Apalagi mengingat merek-merek asal Indonesia sudah sangat banyak yang sukses diterima market Singapore dan Malaysia, seperti ABC, Aqua, Bango, Gery, Indomie, Kapal Api, Le Minerale, Mustika Ratu, Teh Botol Sosro, Tolak Angin, Sariwangi, Wardah, dan yang terbaru Kopi Kenangan. Namun ada satu aspek krusial yang tidak boleh dilupakan adalah pendaftaran Merek di Malaysia. Merek berperan penting dalam membangun identitas/branding, melindungi Kekayaan Intelektual, dan memastikan keunggulan kompetitif di pasar. Maka dari itu, memahami persyaratan dan prosedur pengajuan merek di Malaysia menjadi sangat penting bagi pebisnis Indonesia yang ingin sukses di negara tetangga ini.   Berikut ini adalah 9 faktor yang wajib diperhatikan dalam mendaftarkan Merek di Malaysia: 1. Merek yang Dapat Didaftarkan Mendaftarkan Merek di Malaysia, pilihannya cukup fleksibel. Karena Merek bisa berupa perangkat khusus, brand, judul, label, tiket, nama, tanda tangan, kata, huruf, angka, atau kombinasinya. Fleksibilitas ini memungkinkan pebisnis Indonesia untuk mengeluarkan kreativitas mereka dalam memilih merek dagang yang unik dan mudah diingat, yang akan beresonansi dengan konsumen Malaysia. Selain itu, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (the Malaysian Intelelctual Property Office) juga menawarkan opsi untuk mendaftarkan merek seri dan beberapa kelas sekaligus, yang memungkinkan perlindungan komprehensif di berbagai barang dan jasa, serta mengakomodir pengajuan pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid.    2. Rincian Informasi Pengajuan Untuk mengajukan pendaftaran merek di Malaysia, beberapa informasi berikut ini wajib disertakan. Informasi itu adalah nama merek/logo/ perangkat, nama dan alamat dari pihak yang mengajukan pendaftaran, serta menyertakan spesifikasi kelas dari barang dan jasa berdasarkan Klasifikasi NICE terbaru. Dalam hal ini, merek yang diajukan tidak dibatasi pengajuan jumlah kelasnya. 3. Dokumen Pernyataan Notaris Untuk mempersingkat proses pendaftaran, Malaysia telah menerapkan peraturan baru, dimana salah satunya adalah penghapusan persyaratan Pernyataan Notaris (Notarized Statutory Declaration) yang sebelumnya bersifat wajib. Perubahan ini menghemat waktu dan sumber daya bagi pebisnis Indonesia, menjadikan proses aplikasi lebih efisien dan hemat biaya.   4. Periode Publikasi Setelah aplikasi diajukan, periode publikasi adalah dua bulan berikutnya. Selama periode ini, jika ada pihak lain yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau penolakan terhadap pendaftaran merek yang diajukan. Periode ini menjadi sarana untuk memastikan proses pemeriksaan yang transparan dan adil, sekaligus periode untuk menyelesaikan potensi konflik.   5. Perpanjangan Waktu dalam Menanggapi Keberatan dari Kantor Merek Dalam menanggapi keberatan dari Kantor Merek, dimana klarifikasi atau tindakan lebih lanjut diperlukan dari pemohon, perpanjangan waktu untuk menanggapinya diperbolehkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perpanjangan ini membutuhkan biaya. Pebisnis Indonesia harus mempertimbangkan opsi ini jika mereka membutuhkan waktu tambahan untuk menanggapi secara efektif setiap tanggapan yang diberikan dari pendaftaran merek.   6. Masa Perlindungan Pendaftaran Setelah pendaftaran berhasil, merek di Malaysia diberikan masa perlindungan sepuluh tahun sejak tanggal permohonan. Perlindungan ini memastikan eksklusivitas dan mencegah orang lain menggunakan atau meniru merek dagang Anda tanpa izin. Ada pun masa berlaku pendaftaran Merek di Malaysia adalah 10 tahun.   7. Perpanjangan Merek Agar perlindungan merek dapat dilanjutkan, pengajuan perpanjangan masa perlindungannya dapat diajukan dalam waktu enam bulan sebelum tanggal kedaluwarsa. Namun, jika batas waktu perpanjangan terlewati, perpanjangan yang terlambat diperbolehkan, maksimal dua belas bulan sejak tanggal kedaluwarsa. Memastikan perpanjangan tepat waktu sangat penting untuk menghindari gangguan dalam perlindungan merek Anda.   8. Jangka Waktu Pengajuan Pendaftaran Jangka waktu dari pengajuan Merek hingga resmi terdaftar di Malaysia biasanya memakan waktu sekitar dua belas bulan, mengingat prosedur administrasi yang diperlukan.   9. Sertifikat Dokumen Prioritas Untuk pebisnis Indonesia yang mengklaim prioritas berdasarkan pengajuan yang sebelumnya sudah diajukan di negara lain, diperlukan salinan Dokumen Prioritas yang sah. Jika dokumen tidak dalam bahasa Inggris, terjemahan harus disediakan untuk memudahkan proses pemeriksaan.   Kesimpulannya, mendaftarkan Merek di Malaysia sangat penting bagi pebisnis Indonesia yang ingin hadir di pasar Malaysia. Merek dagang bukan hanya aset berharga yang membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif. Dengan mematuhi persyaratan dan prosedur pengajuan yang digariskan oleh otoritas Malaysia, pebisnis Indonesia dapat mengamankan reputasi Merek yang dimiliki, melindungi Kekayaan intelektual, dan berkembang di pasar Malaysia yang dinamis.   Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek di Malaysia, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui [email protected].

Katy-Perry-v-Katie-Perry-affa

Katy Perry v Katie Perry – Terkenal Bukan Garansi Menang!

Intellectual Property

Dalam sebuah sengketa merek, tidak selamanya nama besar jadi pemenang. Saat Katy Perry, pemilik lima Billboard Music Awards, juri American Idol dengan pengikut 108 juta di twitter mengadakan konser di Australia pada 2014 dan 2018, ia menjual banyak produk fashion melalui kanal retail & media sosial, dengan menggunakan merek “Katy Perry,” yang dimiliki oleh perusahaan miliknya Killer Queen, LLC. Namun di Australia ternyata sudah ada merek serupa, dengan penyebutan kurang lebih sama, yakni “Katie Perry” (dengan ie) yang sudah didaftarkan oleh seorang desainer bernama Katie Taylor, sejak 2008 di kelas 25 (fashion). Pada tahun 2009, sebetulnya pengacara Katy Perry sudah berusaha mengajukan pembatalan merek milik Katie dan mengirimkan surat “Cease and Desist Order” agar ia tidak menggunakan merek itu lagi, namun upaya tersebut tidak dilanjutkan. Setelah konser Katy Perry di tahun 2018 yang kembali menjual produk fashion, Katie memutuskan untuk melakukan serangan balik dengan melaporkan “Katy Perry,” karena sudah mengabaikan keberadaan “Katie Perry” yang memiliki persamaan bunyi (homophonous), dan sudah resmi terdaftar sebelumnya di IP Australia. Hingga akhirnya pada hari Kamis, 27 April 2023, hakim pengadilan federal Australia Brigitte Markovic memutuskan bahwa Killer Queen, LLC. terbukti melanggar sebagian merek milik Katie Taylor, dan mewajibkannya mengganti kerugian dengan sejumlah nominal yang akan diputuskan kemudian. Atas kemenangan ini, Katie Taylor membuat pernyataan melalui website-nya, “Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, tapi saya berjuang untuk bisnis kecil di negara ini, yang kebanyakan didirikan oleh perempuan. Ini adalah bukti bahwa kita bisa melawan pihak dari luar yang memiliki kekuatan finansial lebih daripada kami.” Kemenangan ini tentu tidak dapat diwujudkan jika Katie tidak mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Karena dengan terdaftarnya sebuah merek, pemilik mendapatkan haknya, dan negara memberikan perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dilanggar hak ekonominya. Di Indonesia sendiri, suatu Merek hanya dapat dilindungi apabila diajukan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya dan penggunaan terlebih dahulu dari Merek tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebagai perlindungan Merek tersebut. Hal ini dikarenakan pendekatan First to File yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek di Indonesia dan negara lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalu [email protected]. Sumber: Reuters.com Nine.com.au WIPO Global Brand Database

Paten-Merek-Desain-Industri-Hak-Cipta-affa.co

Paten, Merek, Desain Industri atau Hak Cipta? Kekayaan Intelektualmu Masuk Kategori Apa?

Patent

Kekayaan Intelektual (KI) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aset tidak berwujud atau ciptaan pikiran yang diberikan perlindungan hukum. Tiga objek utama Kekayaan Intelektual adalah Paten, Merek, Desain Industri dan Hak Cipta. Berikut penjelasan singkat masing-masing: 1. Paten Paten memberikan perlindungan hukum atas invensi atau penemuan. Paten memberi pemilik hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. 2. Merek Merek dagang adalah tanda khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari satu bisnis dari yang lain. Merek dagang dapat berupa kata, logo, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Merek yang terdaftar diberikan perlindungan selama 10 tahun, namun dapat diperpanjang selama pemilik terus menggunakan merek tersebut, dan membayar biaya perpanjangannya. 3. Desain Industri Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. 4. Hak Cipta Hak cipta melindungi karya asli kepenulisan, seperti buku, musik, seni, dan perangkat lunak. Hak Cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut untuk jangka waktu tertentu, biasanya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.   Memahami berbagai kategori Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk melindungi aset tak berwujud dan kreasi pikiran Anda. Paten memberikan perlindungan untuk penemuan yang bersifat teknologi baru, Merek melindungi tanda-tanda pembeda yang mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa, dan Hak Cipta melindungi setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum ini, individu dan bisnis dapat memastikan bahwa Kekayaan Intelektual mereka terlindungi dan aman. Jika Anda membutuhkan saran lebih lanjut tentang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dan negara lain, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui [email protected]. Sumber: UU No. 13 tahun 2016 tentang Patent; UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

inta-2023-singapore

See you at the upcoming INTA 2023 Annual Meeting in Singapore, May 16-20 | 2023

Event

AFFA Intellectual Property Rights – Indonesia & Timor Leste are delighted to announce that our team members, Emirsyah Dinar (Managing Partner), Fariz Syah Alam (Partner – Trademark), and Amelia Zafin (Associate – Trademark), will be attending the highly anticipated International Trademark Association (INTA)’s 145th Annual Meeting in Singapore this May.  As a leading global association of trademark owners and professionals, INTA’s annual meeting is a must-attend event for IP practitioners around the world. Our team members’ attendance provides a unique opportunity to network with other professionals in the industry, gain insights into the latest trends and best practices, and showcase our firm’s expertise. We look forward to meeting you during the course of the Annual Meeting.

Perlindungan Merek di Metaverse – apakah mungkin?

Intellectual Property

Beberapa hari yang lalu, Hermès mengajukan gugatan pelanggaran Merek melawan pencipta MetaBirkins NFT di New York Federal Court. Hermès mengklaim bahwa Mason Rotschild (pencipta MetaBirkins NFT) mendompleng ketenaran Mereknya dengan cara menyalah gunakan Merek BIRKIN untuk menjadi “kaya mendadak” dengan membuat, memasarkan, menjual, dan memfasilitasi pertukaran asset digital/NFT. NFT ini dijual melalui OpenSea dan menurut Hermès hal tersebut merupakan pelanggaran Merek yang sangat brutal. Dari sudut pandang hukum Merek, rasanya ini memang cukup jelas pelanggarannya – meskipun “produknya” bersifat “digital”. Pelanggaran Merek (dan kadang-kadang Hak Cipta) melalui NFT adalah satu hal – namun bagaimana dengan pelanggaran Merek di METAVERSE? Tidak dipungkiri bahwa Metaverse adalah masa depan – Anda bisa menggunakan headset yang akan membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi. Dan the best thing about Metaverse adalah Anda dapat melakukannya kapan pun – sesuka Anda. Anda juga dapat “pergi” ke mana pun! Ingin berada di Mars? Ingin balapan di F1? Tidak masalah; Anda akan berpikir bahwa Anda benar-benar ada di sana – dan semua teman Anda juga bisa berada di sana, semua dari kenyamanan rumah Anda. Banyak masalah hukum yang muncul (atau akan muncul) sehubungan dengan Metaverse yang dan masalah kekayaan intelektual yang sebenarnya tidak unik untuk Metaverse. Namun kita harus selalu ingat bahwa produk hukum akan selalu tertinggal dari praktik dunia usaha yang “kecepatannya” akan selalu sulit untuk diimbangi. Dari sudut pandang hukum Merek, sejatinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak bagi pemengang hak Merek untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.Yang tidak diatur di sini adalah apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dapat mencakup dunia digital paralel yaitu Metaverse. Bagaimana apabila Anda dapat membeli tas digital BIRKIN di Metaverse namun pada faktanya penjualnya itu bukanlah Hermès? Bahkan jika kita menggunakan pendekatan safe-harbour provision dalam Undang-Undang Merek di Amerika Serikat maupun dalam DMCA (Digital Millennium Copyright Act), kedua produk hukum tersebut tidak mengatur pelanggaran Merek dalam Metaverse! Namun jika kita menggunakan analogi yang sama dengan dunia nyata, semua pemegang hak Merek Sudha sepatutnya dilindungi dari pelanggaran Merek yang cenderung keji di dunia virtual – setidaknya dapat melakukan “content takedown” yang dapat difasilitasi oleh Metaverse. Ke depannya, pasti akan banyak sekali gugatan atas pelanggaran Merek di Metaverse. Namun saat ini, sepertinya belum ada contoh kasus yang dapat dijadikan contoh atau acuan di Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada dan akan menjadi berita yang sangat besar.

Indeks Inovasi Global 2021 – Indonesia di urutan berapa?

Intellectual Property

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau yang juga dikenal sebagai the World Intellectual Property Organization (WIPO) baru-baru ini merilis Indeks Inovasi Global 2021 (Global Innovation Index 2021). Indeks ini merupakan refleksi dari tren inovasi global terbaru dan memeringkat kinerja ekosistem inovasi ekonomi di seluruh dunia setiap tahun sambil menyoroti kekuatan dan kelemahan inovasi dan kesenjangan tertentu dalam metrik inovasi. Indeks ini terdiri dari sekitar 80 indikator, termasuk langkah-langkah pada lingkungan politik, pendidikan, infrastruktur, dan penciptaan pengetahuan dari setiap ekonomi. Metrik berbeda yang ditawarkan indeks ini dapat digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan benchmark terhadap ekonomi dalam klasifikasi wilayah atau kelompok pendapatan yang sama. Dalam laporan tahunan ini, ada 10 negara teratas dengan indeks inovasi global tertinggi. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: Swiss Swedia Amerika Serikat Inggris Raya Korea Selatan Belanda Finlandia Singapura Denmark Jerman Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menempati urutan ke 87 dari 132 negara yang disurvei. Dari berbagai faktor yang ditinjau, Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik dari segi market sophistication (57/132), namun masih perlu diperbaiki dari segi institutions (107/132) yang dipengaruhi oleh lingkungan politik, peraturan dan bisnis. Selain itu kemudahan berbisnis/business sophistication (110/132) juga memiliki peluang untuk diperbaiki mengingat hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penyerapan ilmu/teknologi, serta kesinambungan inovasi yang kerap dihasilkan dari hasil penelitian oleh institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, kami sangat yakin bahwa Indonesia akan menempati ranking yang jauh lebih baik di tahun-tahun berikutnya, mengingat perbaikan yang kerap dilakukan selama ini. Apabila Anda membutuhkan jasa perlindungan HKI di Indonesia dan mancanegara, silakan hubungi kami di [email protected].

Sekilas Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia

Intellectual Property

Undang-undang sebelum UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya mengatur tentang perlindungan Merek saja, namun juga hak atas Indikasi Geografis di Indonesia. UU ini tentunya cukup berbeda dari UU sebelumnya (UU No. 15 Tahun 2001) yang tidak mengatur tindak pidana mengenai Hak Indikasi Geografis. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2016 mengatur lengkap tentang hak Indikasi Geografis. Perlindungan tentang Merek diatur dalam Pasal 2 s/d 52, sementara Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 53 s/d Pasal 98. Adapun Pasal 99 s/d Pasal 109 mengatur sekaligus tentang hak Merek dan hak Indikasi Geografis. Perihal tindak pidana hak Merek dan hak Indikasi Geografis diatur bersamaan dalam Pasal 100 s/d Pasal 103. Tidak terdapat keterangan tentang alasan digabungkannya pengaturan tentang hak Merek dan hak Indikasi Geografis dalam satu undang-undang. Namun tentang digantinya UU tentang Merek lama dengan yang baru ini, yakni UU Hak Merek dan Indikasi geografis (disingkat UU MIG) dijelaskan dalam hal menimbang UU tersebut adalah sebagai berikut: a. Bahwa di dalam era pedagangan global. Sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Georafis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, kecil dan menengah dan Industri dalam negeri; b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang kuat dan memadai; c. Bahwa dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek terdahulu) masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perekembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geeografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka adanya keperluan yang cukup mendesak untuk membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana Merek dan Indikasi Geografis sejatinya dirancang untuk melindungi kepentingan dan kepastian hukum bagi pemegang Merek dan Indikasi Geografis yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan secara materi maupun non-materi terhadap Merek dan Indikasi Geografis. Perlu diingat bahwa pelanggaran terhadap hak tersebut sangat berdampak dan kerap mepengaruhi kepentingan usaha pemegang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Dilihat dari definisinya, Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau bdan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas Merek didefinisikan adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sementara itu, indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk fakor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sedangakn hak atas Indikasi Geografis adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yan terdaftar, selama reputasi kualitas, dan kerakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Dari pengertian mengenai Merek tersebut di atas, terdapat unsur-unsur Merek sebagaimana berikut ini: • Suatu tanda, yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut; • Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa, dan; • Tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan objeknya, Merek dibedakan menjadi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Hak Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah sutau hak yang hanya diberikan pada Pemegang suatu hak in casu Merek dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersil atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada pihak lainnya. Pada prakteknya, izin lisensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi Merek memiliki dua pilihan sifat, yaitu perjanjian lisensi Merek eksklusif dan perjanjian Merek non-eksklusif. Dilihat dari fungsi ekonominya, Merek digunakan untuk membedekan barang atau jasa satu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Oleh sebab itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Suatu Merek dan Indikasi Geografis mendapat perlindungan hukum, apabila Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah didaftar oleh Mentri Hukum & Hak Asasi Manusia (terdaftar di Dirjen KI). Apabila Merek dan Indikasi Geografis telah mendapatkan nomor pendaftaran dan sertifikat, maka Merek dan Indikasi geografis tersebut mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya adalah suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan Merek dan Indikasi Geografis oleh pemiliknya atau pemegang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Apakah yang dimaksud dengan Kelas Barang dan Jasa dalam Merek?

Intellectual Property

Dalam pengajuan suatu Merek para pemohon kerap dipusingkan dengan klasifikasi atau jenis kelas yang sesuai dengan barang atau jasa yang ingin dilindungi dalam suatu permohonan Merek. Pertanyaan yang palings ering muncul adalah:   “Yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa apa, ya?”   Singkat cerita, ketika pemohon mengajukansuatu  permohonan Merek, pemohon juga harus mencantumkan jenis barang dan/atau jasa yang ingin dilindungi. Kelas-kelas ini diatur dalam The NICE Classification  atau kerap disebut sebagai NICE Class. Nah, di dalam NICE Class ini ada 45 kelas barang dan jasa yang berbeda-beda. Pengelompokannya adalah sebagai berikut:   Kelas 1-34: Barang Kelas 35-45: Jasa   Klasifikasi ini sudah diikuti oleh hampir semua negara di dunia yang memiliki sistem hukum Merek. Untuk mengetahui suatu barang dan/atau jasa masuk dalam kelas tertentu, silakan cek http://skm.dgip.go.id/. Tautan tersebut memiliki informasi detil perihal jenis barang dan jasa di dalam setiap kelasnya yang dapat diajukan dalam suatu permohonan Merek di Indonesia.   Untuk informasi dan bantuan perihal permohonan pendaftaran Merek di Indonesia dan mancanegara, silakan hubungi [email protected].