Tutup Lebih dari 1.000 Situs Penyedia Bajakan: Indonesia Perkuat Penindakan Pelanggaran Hak Cipta - AFFA IPR

Tutup Lebih dari 1.000 Situs Penyedia Bajakan: Indonesia Perkuat Penindakan Pelanggaran Hak Cipta

Intellectual Property, CopyrightLeave a comment

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), melalui Direktorat Penegakan Hukum, terus memperkuat perlindungan Hak Cipta di ruang digital dengan secara aktif melakukan penindakan terhadap situs yang memuat konten pelanggaran Hak Cipta. Sejak 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026, aparat penegak hukum di Indonesia berhasil menutup sebanyak 1.004 situs yang terlibat di dalamnya.   Sepanjang tahun 2025, kategori penindakan terbesar melibatkan situs streaming film dan serial televisi ilegal, dengan total 401 situs yang berhasil diblokir atau ditutup.   Selain itu, DJKI juga melakukan penindakan terhadap: 258 situs yang mendistribusikan buku digital bajakan, webtoon, dan komik digital; 198 situs yang melanggar Hak siar; serta 28 situs lainnya yang memuat berbagai bentuk konten pelanggaran Hak Cipta.   Upaya penegakan hukum tersebut berlanjut pada tahun 2026. Hingga 11 Mei 2026, DJKI telah menutup tambahan 119 situs pelanggaran Hak Cipta, yang terdiri dari: 61 situs streaming film dan televisi bajakan; 24 situs buku digital bajakan, webtoon, dan komik digital; serta 34 situs lainnya yang mengandung konten pelanggaran Hak Cipta.   Indonesia Perkuat Penegakan Hak Cipta Digital   Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa perlindungan Hak Cipta di ruang digital telah menjadi perhatian serius pemerintah mengingat besarnya dampak pembajakan terhadap ekonomi kreatif nasional.   Menurutnya, penutupan situs pembajakan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan menghormati karya kreatif serta hak Kekayaan Intelektual.   Ia juga menyampaikan bahwa pembajakan digital tidak hanya merugikan para kreator dan pemegang Hak Cipta, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang industri kreatif Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan langkah penegakan hukum digital untuk memastikan karya kreatif memperoleh perlindungan hukum yang memadai.   Proses Penegakan dan Dasar Hukum   Direktur Penegakan Hukum, Arie Ardian Rishadi, menjelaskan bahwa laporan pelanggaran Hak Cipta diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui: penerimaan laporan; proses verifikasi; rekomendasi pemblokiran situs; dan tindakan pemutusan akses.   Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan Hak Cipta berjalan secara efektif sekaligus menjaga ekosistem ekonomi kreatif digital Indonesia dari dampak negatif pembajakan daring.   Adapun upaya penegakan tersebut dilaksanakan berdasarkan: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015; serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik.   Partisipasi Publik Sangat Diperlukan   DJKI juga mengajak para pemegang Hak Cipta, pelaku usaha, dan masyarakat untuk turut aktif dalam memerangi pembajakan digital dengan melaporkan situs yang memuat konten pelanggaran melalui portal pengaduan resmi DJKI.   Seiring terus berkembangnya pembajakan digital pada platform streaming, penerbitan digital, dan distribusi konten daring, penegakan Hak Cipta yang proaktif menjadi semakin penting bagi pelaku usaha di sektor kreatif dan digital.   Sebagai Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual di Indonesia, AFFA membantu pelaku usaha, kreator, dan pemilik konten dalam melindungi serta menegakkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, termasuk perlindungan Hak Cipta, strategi penegakan hukum, dan langkah anti-pembajakan di lingkungan digital.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perlindungan Hak Cipta di Indonesia atau manca negara, langsung hubungi kami melalui kanal berikut dan dapatkan 15 menit konsultasi gratis:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.   Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id. Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

30 Tahun Pokemon: Belajar dari Karakter Berbasis Kekayaan Intelektual Termahal di Dunia - AFFA IPR

30 Tahun Pokemon: Belajar dari Karakter Berbasis Kekayaan Intelektual Termahal di Dunia

Intellectual PropertyLeave a comment

Di tengah maraknya tren bisnis kreatif, masih banyak pelaku usaha dan kreator di Indonesia yang memandang Kekayaan Intelektual (KI) sekadar sebagai formalitas hukum. Padahal, jika dikelola dengan tepat, KI justru dapat menjadi mesin ekonomi bernilai miliaran dolar.   Salah satu contoh paling nyata adalah Pokémon, karakter berbasis KI (atau IP) yang bukan hanya sukses, tetapi dinobatkan sebagai “The Most Valueable IP Character” di dunia. Kesuksesannya bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang terstruktur, visi jangka panjang, dan pengelolaan KI yang sangat disiplin.   Dari Hobi Sederhana Jadi Ide Revolusioner   Pokémon diciptakan oleh Satoshi Tajiri, seorang pria Jepang yang memiliki hobi unik, yakni mengoleksi serangga sejak kecil. Dari hobi tersebut, muncul ide sederhana namun jenius: “Bagaimana jika anak-anak bisa menangkap dan mengoleksi makhluk hidup—tetapi dalam bentuk digital?”   Tapi dari ide sampai ke realisasi tidaklah mudah, bahkan perjalanannya cukup panjang.  Di tahun 1983, saat usianya masih 17 tahun, Satoshi sudah menerbitkan majalah game-nya sendiri, Game Freak, yang menjadi majalah game pertama di Jepang. Dari sana ia bertemu dengan ilustrator Ken Sugimori. Satoshi sendiri kemudian dikenal sebagai wartawan game terkenal yang sukses membangun relasi dengan para pengembang game, termasuk Nintendo dan Namco. Di akhir 80-an, mereka mulai mencoba membuat game-nya sendiri.   Bersama ilustrator Ken Sugimori, Tajiri mengembangkan konsep awal game yang diberi nama “Capsule Monsters”, yang kemudian berevolusi menjadi “Pocket Monsters” dengan koleksi 151 spesies monster. Permainan ini kemudian diproduksi bersama Creatures (yang membuat karakternya dalam bentuk 3D) dan Nintendo (produsen game), yang akhirnya rilis di konsol Game Boy milik Nintendo sejak 27 Februari 1996.   Jadi, sejak awal Pokémon memang dibangun dengan pondasi bisnis yang scalable, tidak sekedar membuat karakter fiksi yang lucu. Konsep itu adalah: Koleksi (collecting); Interaksi (trading); dan Kompetisi (battling).   Dari Game Unik ke Fenomena Global   1996 – Pokémon Red & Green Ini adalah judul resmi dari game Pokémon pertama yang dirilis di konsol Game Boy. Konsol handheld pertama yang bisa terkoneksi kabel ini benar-benar cocok dengan konsep koleksi, interaksi, dan kompetisi yang diusung Pokémon.  Tapi sejak dirilis di bulan Februari, respon publik masih “dingin”, sampai akhirnya majalah anak CoroCoro di bulan April mengadakan undian, dimana pemenangnya akan mendapatkan monster eksklusif, karakter yang belum pernah ada sebelumnya.  Di masa itu, setidaknya 1 dari 4 anak Jepang membaca CoroCoro, dan promosi ini sukses mendatangkan 1 juta pembeli, yang terus bertambah hingga akhir tahun.  Di tahun yang sama, Pokémon juga sudah dirilis dalam bentuk Trading Card Game (TCG), mengadopsi konsep “Magic: The Gathering” yang sudah rilis di tahun 1993 di Amerika, namun dengan konsep yang lebih sederhana.  1997 – Ekspansi ke Anime Dalam memproduksi game, terkadang inovasi-inovasi untuk pengembangannya tidak bisa berlangsung dengan cepat. Maka dari itu, memanfaatkan booming animasi yang berbasis permainan seperti “Let’s & Go!” yang merupakan serial animasi dari mainan Tamiya Mini 4WD, Pokémon pun mengikuti jalur yang sama dengan memproduksi serial animasi pertamanya.Karakter ikonik seperti Pikachu pun mulai terkenal. Uniknya, pemilik Pikacu adalah seorang anak berusia 10 tahun yang bernama Satoshi, nama yang sama dengan kreator Pokémon.   1998 – Ekspansi ke Amerika Tidak semua karakter berbasis Kekayaan Intelektual asal dari Jepang sukses menembus pasar global apalagi Amerika Serikat. Harus ada dukungan penuh dari perusahaan lokal untuk mau “bakar uang” membuat adaptasi versi lokalnya agar secara materi, termasuk kedekatan sosial dan budaya jadi relevan dan disukai oleh target marketnya. Beruntung, di masa itu sudah ada Power Rangers yang juga merupakan adaptasi dari serial super hero Jepang, yang telah menjadi fenomena global, jadi jalan bagi Pokémon tidak terlalu sulit.Namun untuk versi globalnya ini tetap dilakukan banyak perubahan total. Dengan biaya lebih dari 50 juta USD dari Nintendo Amerika, mereka melakukan sejumlah perubahan berikut ini:Penggunaan branding “Pokémon” (dengan aksen é), setelah sebelumnya di Jepang hanya ditulis dengan huruf katakan biasa “ポケモン“.Mengganti nama karakter Satoshi menjadi Ash.Mengadaptasi slogan “ポケモンゲットだぜー！” (Get the Pokémon!) menjadi “Gotta catch ’em all!” Di akhir tahun 1998 animasi Pokémon sukses tayang di 112 stasiun TV, diikuti dengan distribusi global dari game dan TCG-nya. 1999 – Demam Pokémania Tidak hanya jadi program anak yang paling banyak ditonton, penjualan kartu Pokémon sukses meningkatkan sales Nintendo hinga 250% di akhir tahun 1999. 4Kids TV, stasiun penayang Pokémon juga mencatat peningkatan revenue hingga 30x lipat!  Dari sanalah mulai muncul ketertarikan dari perusahaan-perusahaan lain untuk membeli lisensi Pokémon. Sejak saat itu merchandise Pokémon berkembang sangat pesat, mulai dari mainan, pakaian, film, hingga berbagai macam roduk lisensi lainnya. 2000 – Mendirikan The Pokémon Company Dengan semakin banyaknya pihak yang ingin membeli lisensi Pokémon, para perusahaan pendiri, kemudian bersepakat untuk mendirikan satu entitas baru, sebagai bentuk manajemen satu pintu, yang disebut dengan The Pokémon Company. Perusahaan inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk manajemen Merek, produksi, penerbitan, pemasaran, dan lisensi dari franchise Pokémon, yang mencakup video game, permainan kartu koleksi, serial televisi anime, film, manga, produk hiburan rumahan, merchandise, serta berbagai usaha lainnya.  2019 – Kalahkan Mickey dan Star Wars jadi IP Nomor Satu Setelah 20 tahun konsisten membangun pondasi dari 3 pilar: game – animasi – merchandise (kartu, mainan, dan pakaian termasuk di dalamnya), Pokémon akhirnya berhasil menggeser dominasi Mickey Mouse & Friends sebagai karakter berbasis Kekayaan Intelektual dengan valuasi tertinggi di dunia. Valuasinya saat itu sudah tembus USD 90 miliar.Sejak saat itu Pokémon sukses membukukan belasan miliar per tahun, dan posisinya benar-benar tidak tergoyahkan hingga kini, dengan valuasi USD 150 miliar. Mickey Mouse & Friends sendiri valuasinya masih ada di kisaran USD 90 miliar, dan diikuti dengan Star Wars di kisaran USD 75 miliar.   Tidak Mengandalkan Momen Viral   Selama 30 tahun perjalanannya, Pokémon membuktikan bahwa kesuksesan sebuah karakter berbasis Kekayaan Intelektual tidak dibangun dari sekadar momentum viral sesaat, melainkan dari strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Berbeda dengan banyak franchise besar seperti Marvel Cinematic Universe (MCU) atau Star Wars yang sangat bertumpu pada performa film, Pokémon justru berkembang melalui ekosistem lintas media yang terintegrasi, mulai dari video game, kartu koleksi, hingga merchandise dan lisensi global.    Pada akhirnya Pokémon tidak hanya menjadi franchise dengan valuasi terbesar secara historis, tetapi juga tetap menunjukkan pertumbuhan aktif, bukan sekadar “Legacy IP” yang hidup dari nostalgia. Kekuatan utamanya terletak…

Saat Perusahaan Bangkrut, Apakah Patennya Otomatis Jadi Milik Publik? - AFFA IPR

Saat Perusahaan Bangkrut, Apakah Patennya Otomatis Jadi Milik Publik?

Patent, Intellectual PropertyLeave a comment

Belum lama ini muncul sebuah kasus menarik yang kembali mengingatkan kita pada satu hal penting, “Paten tetap bernilai, bahkan ketika perusahaan pemiliknya sudah tidak lagi berjaya, atau bahkan bangkrut!”   Kasus ini melibatkan portofolio Paten milik BlackBerry yang kini digunakan untuk menggugat produsen printer global seperti Brother Industries. Gugatan tersebut diajukan oleh Malikie Innovations dan Key Patent Innovations, yang saat ini menguasai paten-paten tersebut setelah dibeli dari BlackBerry pada tahun 2023.   Pertanyaannya, bagaimana mungkin Paten dari perusahaan yang sudah “jatuh” justru menjadi senjata hukum baru? Atau lebih penting lagi, “Apakah Paten otomatis menjadi milik publik ketika perusahaan bangkrut?”   Kasus BlackBerry: Dari Smartphone ke Printer   Dalam gugatan yang diajukan di Amerika Serikat, Malikie Innovations menuduh Brother melanggar empat Paten yang masih terlindungi sebagai berikut: US10779156B2 – terkait sistem komunikasi dan pemrosesan data modern; US8688152B2 – terkait arsitektur komunikasi nirkabel; US8671208B2 – terkait transmisi data dan jaringan; dan US8175625B2 – terkait pengolahan dan pertukaran data antar perangkat.   Menariknya, teknologi ini awalnya dikembangkan untuk smartphone BlackBerry, bukan printer.   Namun, dalam praktik hukum Paten, yang dilindungi bukan produk akhirnya, melainkan teknologi yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, teknologi yang dulu digunakan di ponsel kini bisa menjadi dasar gugatan terhadap industri yang sama sekali berbeda.   Beberapa laporan internasional (misalnya dari IAM Media dan Bloomberg Law) menyebut bahwa: BlackBerry menjual sebagian besar portofolio patennya ke Key Patent Innovations. Entitas seperti Malikie kemudian memonetisasi Paten tersebut melalui lisensi. Gugatan terhadap Brother juga membuka potensi efek domino ke perusahaan printer lain seperti HP, Canon, dan Epson yang juga menggunakan teknologi komunikasi nirkabel, metode encoding data, serta penggunaan antarmuka layar sentuh sejenis. Ini adalah contoh nyata bagaimana aset IP tetap hidup, bahkan ketika bisnis utamanya sudah tidak relevan lagi.   Apakah Paten Otomatis Jadi Milik Publik Saat Perusahaan Bangkrut?   Jawabannya singkatnya: Tidak. Karena dalam sistem hukum, termasuk di Indonesia, Paten dianggap sebagai aset (property). Artinya, Paten diperlakukan seperti tanah, bangunan, mesin, atau aset bisnis lainnya.   Menurut Undang-Undang Paten Indonesia, Paten itu mengandung 3 prinsip penting:   Paten adalah Hak Eksklusif Paten memberikan hak kepada pemegangnya untuk: Menggunakan sendiri invensi; Memberikan lisensi; dan Melarang pihak lain menggunakan tanpa izin.Hak ini tidak hilang hanya karena perusahaan bangkrut. Paten Bisa Dialihkan Pasal 74 UU Paten mengatur bahwa hak atas Paten dapat dialihkan melalui: Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian (jual beli); atau Sebab lain yang sah menurut hukum.Dalam konteks kebangkrutan, paten biasanya akan, dijual oleh kurator, dialihkan kepada kreditur, atau dibeli oleh pihak ketiga. Persis seperti yang terjadi pada BlackBerry. Paten Baru Jadi Public Domain Jika Masa Berlaku Habis Paten hanya menjadi milik publik jika: Masa perlindungan berakhir (20 tahun untuk paten biasa) Tidak diperpanjang atau tidak membaya biaya tahunan.Maka dari itu, pemiliknya bangkrut tidak otomatis menjadikannya domain publik.   Nilai Paten Tidak Bergantung pada Perusahaan   Kasus ini mengajarkan satu hal yang sering diabaikan, bahwa Paten adalah aset yang berdiri sendiri, terpisah dari keberhasilan atau kegagalan bisnis.   BlackBerry mungkin kehilangan dominasi di pasar smartphone, tetapi: Teknologinya tetap relevan. Hak hukumnya tetap berlaku. Nilai ekonominya tetap tinggi.   Bahkan, dalam banyak kasus global: Paten menjadi aset terakhir yang masih bernilai saat perusahaan kolaps. Investor justru berburu perusahaan dengan portofolio Paten kuat. Litigation dan licensing menjadi sumber pendapatan baru.   Apakah Ini Saatnya Investasi pada Perusahaan dengan Paten Berkualitas?   Pertanyaan ini semakin relevan dalam ekosistem global saat ini: Perusahaan teknologi dinilai bukan hanya dari produk, tapi juga portfolio Kekayaan Intelektual, dimana Paten merupakan salah satunya. Startup dengan Paten kuat lebih menarik bagi investor. Akuisisi seringkali terjadi bukan karena bisnisnya, tapi karena Paten yang dimilikinya.   Risiko bagi Industri: Efek Domino   Jika gugatan terhadap Brother berhasil, dampaknya akan terasa juga pada perangkat yang menggunakan Paten serupa: Produsen lain seperti HP, Canon, Epson bisa ikut terkena dampak. Biaya lisensi meningkat. Desain produk harus diubah Bahkan penjualan bisa dihentikan melalui injunction.   Ini menunjukkan bahwa sejumlah portofolio Paten bisa mempengaruhi seluruh industri.   Pada akhirnya, bangkrutnya sebuah perusahaan tidak menghapus nilai Paten yang dimilikinya. Sebaliknya Paten tetap menjadi aset hukum yang kuat, bisa dialihkan, dijual, atau dilisensikan. Bahkan bisa menjadi sumber sengketa bernilai tinggi di masa depan.   Untuk informasi lebih lanjut terkait perlindungan Paten di dalam dan luar negeri, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Teman Expat ke Restoran Menemukan Banyak Pelanggaran Hak Cipta? - AFFA IPR

“Teman Expat ke Restoran Menemukan Banyak Pelanggaran Hak Cipta?“ Bisa Iya, Bisa Tidak, Apa Alasannya?

Intellectual Property, CopyrightLeave a comment

Beberapa hari ini ramai di media sosial sebuah postingan unik yang mungkin sederhana, tapi ternyata cukup viral dan membuat netizen ramai-ramai menceritakan tempat makan yang mereka kunjungi, yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta.   Di satu sisi, postingan yang menjadi template dan digunakan di mana-mana ini membuktikan kalau sudah banyak masyarakat peduli dengan Kekayaan Intelektual, tapi yang mungkin publik tidak tahu adalah, tidak semua yang diebutkan itu merupakan pelanggaran Hak Cipta.   “temen expat gw ke #### dia cuman bergumam, banyak sekali pelanggaran hak cipta disini. makan. pulang.   dah gt aja”   Tidak Semua Penggunaan Nama/Logo/Karakter Populer = Pelanggaran Hak Cipta   Banyak yang langsung beranggapan bahwa penggunaan karakter populer, nama brand, atau logo terkenal di restoran otomatis merupakan pelanggaran Hak Cipta.   Padahal secara hukum, ini tidak selalu tepat. Karena Hak Cipta hanya melindung karya ciptaan (misalnya gambar, ilustrasi, musik, film, desain grafis), sedangkan yang ramai dibahas di media sosial, seperti nama brand, logo, dan identitas usaha, lebih tepat masuk ke ranah Merek, bukan Hak Cipta.   Artinya, sejak awal saja, kategorinya bisa sudah berbeda.   Kalaupun Hak Cipta, Belum Tentu Melanggar   Misalnya memang ada penggunaan karya ciptaan (seperti gambar karakter di dinding restoran), tetap tidak otomatis berarti pelanggaran.   Ada beberapa aspek hukum yang harus dianalisis terlebih dahulu, di antaranya:   Fair Use (Penggunaan Wajar) Penggunaan karya dalam kondisi tertentu dapat dianggap wajar, misalnya: Untuk edukasi; Kritik; Parodi; atau Penggunaan terbatas yang tidak merugikan pemilik hak.Jika memenuhi prinsip ini, penggunaan tersebut tidak dianggap pelanggaran. Namun perlu diingat, pencipta tetap bisa mengajukan keberatan jika kegiatannya dianggap merugikan. Public Domain Jika suatu karya masa perlindungannya sudah habis atau memang sudah menjadi milik publik, maka karya tersebut bebas digunakan oleh siapa saja tanpa izin. Misalnya ilustrasi awal Winnie The Pooh (1926) dan Mickey Mouse (1928), literatur Shakespeare atau beberapa lukisan yang pelukisnya sudah wafat lebih dari 70 tahun yang lalu.Dalam kondisi ini, penggunaan juga tidak melanggar Hak Cipta. Perjanjian Lisensi Tidak semua penggunaan dilakukan secara ilegal. Bisa saja restoran tersebut: sudah memiliki izin resmi;sudah membayar lisensi; atau bekerja sama dengan pemilik hak.Dalam kasus seperti ini, penggunaan tersebut sah secara hukum.   Jangan Terlalu Cepat Menilai   Fenomena viral ini memang menarik, tetapi juga menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang Hak Cipta dan Merek (juga Paten) masih sering tercampur. Karena tidak semua yang “terlihat salah” benar-benar melanggar hukum.   Analisis pelanggaran Kekayaan Intelektual tidak bisa hanya berdasarkan “kelihatannya mirip” atau “pakai karakter terkenal”.   Tetapi harus melihat: jenis haknya (Hak Cipta atau Merek) konteks penggunaan; dan/atau izin yang dimiliki   Namun, Jika Memang Ada Pelanggaran…   Jika ternyata karya Anda digunakan tanpa izin atau nama/logo bisnis Anda dipakai pihak lain, maka itu bisa menjadi pelanggaran yang serius dan berpotensi merugikan Anda secara komersial. Dalam kondisi tersebut, penting untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat!    Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk menganalisa kasus, mengidentifikasi pelanggaran, hingga melakukan penegakan hak Anda secara hukum, seperti mengirimkan surat somasi.   Untuk informasi lebih lanjut terkait pelanggaran Hak Cipta dan Merek, atau Kekayaan Intelektual lainnya, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

1 Kendaran dengan 2 Merek Berbeda: Kekayaan Intelektual Apa yang Mungkin Dilanggar? - AFFA IPR

1 Kendaran dengan 2 Merek Berbeda: Kekayaan Intelektual Apa yang Mungkin Dilanggar?

Intellectual Property, Industrial DesignLeave a comment

Kita mungkin sudah cukup familiar dengan istilah ODM (Original Design Manufacturer), sebuah skema produksi di mana satu pabrikan memproduksi barang yang sama secara desain, tetapi dipasarkan dengan Merek yang berbeda oleh berbagai perusahaan. Fenomena ini lazim ditemukan pada produk elektronik seperti charger, earphone, hingga smartphone.   Namun, bagaimana jika praktik serupa terjadi pada produk yang jauh lebih kompleks seperti kendaraan bermotor?   Apakah mungkin satu motor atau mobil yang secara fisik identik beredar di pasar dengan dua merek yang berbeda? Jawabannya “bisa,” tetapi tidak selalu legal.   Desain Industri: Perlindungan terhadap Tampilan Estetika Produk   Dalam konteks kendaraan, aspek yang paling krusial bukan hanya fungsi, tetapi juga tampilan visual yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual Desain Industri. Desain industri melindungi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk.   Artinya, jika terdapat dua kendaraan dengan desain identik tetapi menggunakan Merek berbeda, maka konflik hukumnya akan sangat kuat mengarah pada pelanggaran Desain Industri.   Desain Industri Melindungi Hingga Komponen Terkecil   Dalam hukum Desain Industri, kendaraan dikategorikan sebagai “complex product,” dimana setiap komponen yang terlihat, seperti bumper, lampu, atau velg, dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai desain yang berdiri sendiri.   Oleh karena itu, pelanggaran terhadap satu kendaraan tidak selalu bersifat tunggal, tetapi dapat melibatkan beberapa pelanggaran desain sekaligus. Implikasinya signifikan, yakni jika suatu pihak memproduksi kendaraan yang secara keseluruhan “mirip”, dan ternyata:   bumper-nya melanggar Desain Industri terdaftar A velg-nya melanggar Desain Industri terdaftar B lampunya melanggar Desain Industri terdaftar C   Maka potensi pelanggaran yang terjadi bukan satu, tetapi banyak pelanggaran!   Kenapa Praktik Ini Bisa Terjadi?   Ada beberapa kemungkinan yang perlu dianalisis secara objektif:   Kerja Sama Resmi (Legal Co-Branding / Rebadging) Dalam industri otomotif, praktik seperti ini dikenal sebagai rebadging atau OEM partnership. Contohnya satu pabrikan memproduksi kendaraan, sedangkan perusahaan lain menjualnya dengan merek berbeda, berdasarkan perjanjian lisensi atau distribusi resmi. Dalam skenario ini tidak ada pelanggaran, karena Hak Desain Industri digunakan secara sah melalui perjanjian.  Produksi Tanpa Izin (Unauthorized Copying) Ini adalah skenario yang paling berisiko. Karena desain kendaraan ditiru tanpa izin, dan/atau dipasarkan dengan Merek lain, tanpa ada hubungan hukum dengan pemilik desain asli. Dalam kondisi ini, potensi pelanggaran meliputi Desain Industri dan Merek (jika ada unsur peniruan identitas/dijual dengan nama yang mirip).  Area Abu-Abu: Eks-ODM atau Kebocoran Dalam Alur Produksi Dalam beberapa kasus, produsen yang sebelumnya bekerja sama (ODM/OEM): Memiliki akses ke desain; Kemudian memproduksi ulang dengan Merek lain tanpa persetujuan lanjutan.  Sialnya, praktik ini sering terjadi dalam skema manufaktur global dan menjadi sumber sengketa yang kompleks.   Bagaimana Sikap Kita sebagai Pembeli?   Bagi konsumen, fenomena ini tidak selalu mudah dikenali. Namun ada beberapa prinsip kehati-hatian:   Waspadai Harga yang Terlalu Jauh Berbeda Jika ada dua kendaraan identik secara visual, tetapi jauh lebih murah, atau bahkan jauh lebih mahal, patut dipertanyakan legalitasnya.  Periksa Distribusi Resmi Apakah produk tersebut dijual melalui dealer resmi dan memiliki jaringan purna jual yang jelas? Karena jika sudah ada kerja sama resmi, penerima lisensi atau distributor pasti secara terbuka mencantumkan informasi tersebut melalui website atau media sosialnya.  Risiko Bukan Hanya Hukum, Tapi Juga Kualitas Produk yang melanggar IP sering kali tidak melalui quality control yang baik dan tidak memiliki jaminan keamanan.  1 Kendaraan 2 Brand Bukan Masalah Merek, Tapi Ekosistem IP yang Kompleks   Fenomena ini ternyata bukan sekadar isu branding. Tapi dibaliknya terdapat potensi pelanggaran serius terhadap Desain Industri, Merek, hingga transparansi publik.   Bagi pelaku usaha, ini menjadi pengingat penting bahwa melindungi Kekayaan Intelektual bukan hanya soal registrasi, tetapi juga soal kontrol terhadap rantai produksi dan distribusi, yang dikunci melalui perjanjian lisensi.    Sedangkan bagi konsumen, memilih produk yang legal bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal keamanan, kualitas, dan keberlanjutan industri.   Jika Anda adalah pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk berbasis manufaktur global, memastikan perlindungan Desain Industri dan Merek sejak awal adalah langkah krusial.   Untuk informasi lebih lanjut terkait perlindungan Desain Industri, Merek, juga Perjanjian Lisensi di dalam dan luar negeri, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Mengenal Ragam Kekayaan Intelektual dalam Industri Game - AFFA IPR

Mengenal Ragam Kekayaan Intelektual dalam Industri Game

Intellectual PropertyLeave a comment

Industri game saat ini bukan lagi sekadar hiburan, melainkan salah satu sektor ekonomi digital terbesar di dunia. Secara global, industri game diproyeksikan menghasilkan sekitar USD 188,8 miliar pada tahun 2025, dengan miliaran pemain di seluruh dunia. Bahkan, sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga mendekati USD 300 miliar dalam 2-3 tahun ke depan. Di Indonesia, potensinya tidak kalah besar. Nilai pasar game diperkirakan mencapai sekitar USD 4,28 miliar (± Rp 65 triliun) pada tahun 2025, dengan lebih dari 150 juta pemain aktif. Indonesia bahkan menjadi pasar game terbesar di Asia Tenggara, didorong oleh dominasi mobile gaming. Namun yang menarik bukan hanya angkanya, melainkan dari mana uang itu berasal.   Dari Mana Perputaran Uang Industri Game? Perputaran ekonomi dalam industri game berasal dari berbagai sumber monetisasi, antara lain:   In-App Purchase (IAP) Pembelian dalam game seperti skin, item, karakter, atau battle pass menjadi sumber utama pendapatan. Di Indonesia saja, IAP menyumbang ratusan juta dolar setiap tahun. Penjualan Game (Premium) Game berbayar, baik digital maupun fisik, masih menjadi model bisnis utama untuk PC dan konsol. Iklan (Advertising) Game gratis (free-to-play) sering memonetisasi melalui iklan, yang menyumbang bagian signifikan dari revenue industri. Subscription & Platform Ecosystem Model seperti Xbox Game Pass atau PlayStation Plus menciptakan recurring revenue yang stabil. Esports & Streaming Turnamen, sponsorship, dan platform streaming juga menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri. Merchandise & Licensing Karakter game berkembang menjadi brand yang menghasilkan pendapatan dari produk turunan (mainan, film, apparel, dll).   Kekayaan Intelektual dalam Industri Game Namun sebelum sebuah game bisa eksis, perlindungan Kekayaan Intelektualnya tidak bisa dilewatkan. Karena dibalik kompleksitas industri ini, terdapat berbagai bentuk Kekayaan Intelektual (KI) yang saling terintegrasi:   Merek (Trademark) Melindungi nama game (misalnya: Mobile Legends, Genshin Impact), logo, hingga nama-nama karakter yang terdapat di dalamnya. Pendaftaran Merek ini berfungsi sebagai pelindung identitas bisnis dan alat pemasaran utama. Hak Cipta (Copyright) Melindungi source code, artwork, karakterisasi, animasi, musik dan efek suara, hingga dialog dan alur ceritanya. Dengan demikian, bisa dibilang hampir seluruh elemen kreatif dalam game berada di bawah perlindungan Hak Cipta. Paten (Patent) Digunakan untuk melindungi mekanisme gameplay inovatif, serta sistem teknis seperti skema matchmaking, AI behavior, hingga physics engine tertentu yang inovatif. Mematenkan mekanisme gameplay untuk mencegah kompetitor meniru sudah menjadi praktik yang lazim, selain untuk mendapatkan pemasukan tambahan dari melisensikan paten tersebut ke developer game lain. Rahasia Dagang (Trade Secret) Melindungi algoritma internal (misalnya drop rate, balancing system), data pemain dan analytics, hingga strategi monetisasi. Lisensi (Licensing) Yang terakhir Ini adalah jantung monetisasi KI dalam industri game. Karena belakangan memang jauh lebih banyak developer game yang sukses karena mengambil kerjasama dengan brand yang sudah terkenal.Contohnya adalah game yang menggunakan karakter film (Marvel, anime, tokusatsu, dll.) atau kolaborasi brand (skin kolaborasi dengan brand fashion otomotif, dan olahraga). Kolaborasi ini mengandung implikasi hukum. Tanpa perjanjian lisensi yang tepat, penggunaan KI pihak lain dapat menimbulkan sengketa serius.   Lalu Kenapa Banyak Game Menggunakan Region Lock? Fenomena “region lock” dalam game bukan sekadar keputusan teknis, melainkan berkaitan erat dengan strategi bisnis dan hukum Kekayaan Intelektual, karena 4 faktor berikut ini:   Perbedaan Lisensi Hak distribusi suatu game bisa berbeda di tiap negara. Misalnya publisher A hanya memegang lisensi di Asia, sedangkan di Eropa dipegang pihak lain. Jika terjadi pelanggaran, para pemegang lisensi ini akan dirugikan. Kepatuhan Regulasi Setiap negara memiliki aturan berbeda terkait konten (kekerasan, perjudian, dll.),  keamanan data pribadi, hingga sistem pembayaran. Maka dari itu satu produk game tidak bisa rilis begitu saja tanpa mempertimbangkan regulasi di negara tujuannya. Strategi Harga Region lock memungkinkan perusahaan menerapkan harga berbeda sesuai daya beli masing-masing negara. Negara yang memiliki market player besar, bisa jadi diberikan harga yang lebih terjangkau, atau tidak, tergantung strategi pemasaran, termasuk bonus-bonus promosi yang berbeda sesuai kebutuhan.   Selain itu, game tertentu hanya bisa dimainkan dengan koneksi internet dan platform tertentu, yang bisa jadi tidak tersedia di semua negara. Yang jika dipaksakan untuk dimainkan, justru akan membuat game tersebut tidak berjalan sempurna, dan memberikan kesan buruk terhadap game tersebut. Makanya region lock atau pembatasan distribusi menjadi sesuatu yang normal dalam industri game.   Jika bisnis Anda terkait dengan industri ini dan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perlindungan dan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya di Indonesia atau negara-negara lainnya, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Vietnam Resmi Berlakukan Revisi UU Kekayaan Intelektual per 1 April 2026: Apa Dampaknya bagi Pebisnis Indonesia? - AFFA IPR

Vietnam Resmi Berlakukan Revisi UU Kekayaan Intelektual per 1 April 2026: Apa Dampaknya bagi Pebisnis Indonesia?

Intellectual PropertyLeave a comment

Vietnam resmi memberlakukan revisi Undang-Undang Kekayaan Intelektual (KI) terbaru pada 1 April 2026. Perubahan ini membawa sejumlah implikasi penting, baik dari sisi proses pendaftaran maupun penegakan hukum.   Berikut poin-poin utama yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha Indonesia:   Proses Administratif Lebih Sederhana  Permohonan yang telah memenuhi persyaratan formal kini langsung dipublikasikan, tanpa perlu menunggu keputusan penerimaan formalitas terpisah.Dampak: Proses menjadi lebih cepat dan efisien.  Percepatan Waktu Pemeriksaan  Beberapa tahapan mengalami pemangkasan waktu, antara lain: Pemeriksaan substantif Masa oposisi Publikasi pendaftaran yang telah disetujui  Dampak: Perlindungan KI dapat diperoleh lebih cepat. Perlindungan untuk Desain Non-Fisik  Vietnam kini mengakui desain non-fisik sebagai objek yang dapat dilindungi.Ini membuka peluang bagi: Desain digital UI/UX Bentuk visual berbasis teknologi  Penambahan Alasan Penolakan / Pembatalan  Permohonan dapat dinyatakan tidak sah apabila Pencipta atau Inventor tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai pihak yang berhak. Artinya, aspek kepemilikan dan penciptaan menjadi semakin krusial. Grace Period untuk Kebaruan Desain Lebih Luas  Pengungkapan desain dalam waktu 6 bulan sebelum pengajuan tidak akan merusak unsur kebaruan, selama dilakukan oleh pemohon yang sah atau pihak yang memperoleh informasi dari pemohon. Sebelumnya, ketentuan ini sangat terbatas hanya pada pameran atau publikasi ilmiah tertentu. Prinsip First-to-File Diperkuat  Desain industri dan Merek kini juga dapat dibatalkan jika terdaftar tidak sesuai dengan prinsip first-to-file. Sebelumnya, ketentuan ini hanya berlaku untuk Paten.  Jalur Pemeriksaan Cepat Mulai Diberlakukan  Untuk kasus tertentu, tersedia jalur pemeriksaan cepa untuk Merek dan Paten, dengan waktu pemeriksaan ± 3 bulan sejak permintaan diajukan. Opsi ini cocok untuk bisnis dengan kebutuhan perlindungan mendesak. Peningkatan Ganti Rugi Pelanggaran IP  Pengadilan kini dapat memberikan kompensasi lebih tinggi untuk: Kerugian materiil Hingga VND 1 miliar (sebelumnya VND 500 juta), dengan penentuan berdasarkan tingkat kerugian aktual. Kerugian immateriil (spiritual damages) Hingga 100 kali gaji dasar nasional, dimana sebelumnya hanya berkisar VND 5–50 juta.   Bagi pebisnis Indonesia yang menargetkan pasar Vietnam, ini adalah momentum penting untuk segera mengamankan aset Kekayaan Intelektual seperti Merek dan Desain Industri, serta memastikan strategi perlindungannya sudah sesuai dengan regulasi terbaru   Jika Anda Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perlindungan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Vietnam atau negara-negara lainnya, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Mengenal 5 Kekayaan Intelektual dari Satu Pompa SPBU - AFFA IPR

Mengenal 5 Kekayaan Intelektual dari Satu Pompa SPBU

Intellectual PropertyLeave a comment

Benda yang satu ini bisa jadi sering Anda temui. Tapi tahukah Anda dari sebuah mesin pompa bensin terdapat lebih dari satu Kekayaan Intelektual. Anda bisa menyebutkan apa saja Kekayaan Intelektual yang terkandung di dalamnya?   Merek  Logo perusahaan yang tertera pada pompa, warna khas, hingga nama varian bahan bakar, misalnya “ZZZ” untuk jenis oktan tertentu, merupakan Merek terdaftar yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda di pasar.Merek ini juga berfungsi sebagai penanda kualitas. Merek tertentu memiliki image tertentu, dan pelanggan setia tetap akan datang membelinya walaupun terjadi fluktuasi harga. Desain Industri  Bentuk fisik pompa, tampilan panel, hingga estetika nozzle dan casing termasuk dalam Desain Industri.Perlindungan ini penting karena desain yang ergonomis dan menarik dapat meningkatkan pengalaman pengguna, sekaligus menjadi ciri khas produk. Paten  Teknologi dibalik pompa, seperti sistem pengukuran volume bahan bakar yang akurat, mekanisme penguncian nozzle untuk mencegah bensin luber, hingga sistem keamanan tekanan, mengandung inovasi yang dapat dilindungi sebagai Paten apabila memenuhi unsur kebaruan dan inventif.Dengan Paten yang terdaftar, inovasi ini dapat dilisensikan dan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Rahasia Dagang  Bagian ini sering tidak terlihat, tetapi justru sangat krusial. Yang termasuk Rahasia Dagang bisa berupa standar operasional untuk efisiensi distribusi bahan bakar antar pompa atau metode pemeliharaan mesin agar lebih awet dan presisi.Uniknya, Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan, tetapi dilindungi selama informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik, dengan mencantumkan siapa saja yang dapat mengaksesnya, agar mudah terdeteksi jika terjadi kebocoran. Perjanjian Lisensi & Waralaba  Banyak SPBU menggunakan Merek dari perusahaan besar, baik nasional maupun internasional. Penggunaan tersebut dilakukan melalui Perjanjian Lisensi dan Waralaba. Lisensi: Yang dimaksud dengan Perjanjian Lisensi adalah Pemberi Lisensi memberikan hak kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan Kekayaan Intelektualnya (misalnya Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta) dengan imbalan sejumlah biaya dan untuk masa waktu tertentu. Penerima Lisensi kemudian bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memasarkan bisnisnya SENDIRI dengan menggunakan Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.  Waralaba: Pemilik Waralaba (franchisor) memberikan hak kepada Penerima Waralaba (franchisee) untuk menggunakan Merek dan/atau Kekayaan Intelektual lainnya dalam bentuk model bisnis, dengan imbalan sejumlah biaya. Penerima Waralaba kemudian bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis SESUAI STANDAR Pemilik Waralaba.  Dalam praktiknya, SPBU asing memberikan lisensinya pada perusahaan lokal, untuk kemudian diwaralabakan. Artinya, satu pompa SPBU tidak hanya sekadar mesin, tetapi bagian dari ekosistem bisnis yang dilindungi secara kontraktual.   Semakin kita mempelajari Kekayaan Intelektual, semakin luas cara pandang kita dalam menilai suatu benda. Karena dari sebuah benda yang terlihat sepele, ternyata ada banyak kandungan Kekayaan Intelektual yang berisi potensi bisnis dan keunikan serta inovasi yang tidak kalah penting dalam peradaban manusia.   Jika Anda Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perlindungan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia atau manca negara, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

Gastronomi Indonesia: Potensi Indikasi Geografis Selanjutnya - Apakah Daerah Anda Memilikinya? - AFFA IPR

Gastronomi Indonesia: Potensi Indikasi Geografis Selanjutnya – Apakah Daerah Anda Memilikinya?

Intellectual Property, Indikasi GeografisLeave a comment

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang luar biasa. Sebut saja Sate Padang, Keripik Balado, Bandeng Asap Sidoarjo, Kopi Arabika Toraja, dan Kayu Manis Kerinci. Namun, di balik kelezatan rasa tersebut, terdapat potensi strategis dalam bentuk Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (GI) yang sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal.   Padahal, di tengah persaingan global, perlindungan berbasis asal-usul produk justru menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing. Jangan-jangan daerah Anda sudah memilikinya, namun belum didaftarkan atau dikelola dengan baik?   Mengapa Indikasi Geografis Penting untuk Produk Kuliner?   Indikasi Geografis bukan sekadar label asal daerah. Ia adalah alat perlindungan hukum sekaligus strategi bisnis.   Berikut ini manfaat utamanya:   Perlindungan dan Jaminan Keaslian Produk yang terdaftar sebagai IG memiliki jaminan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah tertentu dan memiliki karakteristik khas yang tidak bisa ditiru. Hal Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan nama produk oleh pihak lain.  Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk dengan IG cenderung memiliki harga lebih tinggi, dipercaya konsumen, dan memiliki daya tarik ekspor. Contohnya, kopi Arabika Indonesia banyak diminati pasar global karena reputasinya.  Memperkuat Identitas Daerah Dengan Indikasi Geografis, produk tidak lagi sekadar komoditas, tetapi menjadi: simbol budaya kebanggaan daerah identitas kolektif masyarakat Mendukung Pariwisata dan Branding Destinasi Indikasi Geografis dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dalam konteks gastronomi, produk dengan Indikasi Geografis: memperkaya cerita destinasi; meningkatkan pengalaman wisatawan; hingga menciptakan loyalitas jangka panjang.   Lebih lanjut, produk IG dapat menjadi fondasi dalam pengembangan wisata gastronomi berbasis lokalitas.   Gastronomi: Dari Kuliner ke Aset Strategis   Gastronomi adalah konsep yang tidak hanya mencakup aktivitas makan, tetapi juga keseluruhan pengalaman yang berkaitan dengan makanan, mulai dari proses produksi, nilai budaya, hingga cerita dan tradisi yang melekat pada suatu hidangan.   Tren global menunjukkan bahwa gastronomi kini telah berkembang menjadi pengalaman budaya yang menyeluruh, bukan sekadar konsumsi makanan.   Dalam konteks pariwisata, wisata gastronomi mencakup: proses produksi makanan; cerita sejarah di baliknya; interaksi dengan komunitas lokal; hingga pengalaman emosional wisatawan   Konsep ini menegaskan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, budaya, dan identitas.   Potensi Besar Gastronomi Indonesia   Indonesia memiliki kekuatan unik mulai dari keanekaragaman budaya, kekayaan bahan baku, hingga tradisi kuliner yang kuat. Bahkan, secara global, nilai pasar wisata gastronomi terus meningkat dan menjadi salah satu sektor pariwisata dengan pertumbuhan tercepat .   Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan dari sisi perlindungan Kekayaan Intelektual. Saat ini, mayoritas Indikasi Geografis di Indonesia masih didominasi oleh kopi, rempah, dan hasil pertanian.    Sementara itu, produk kuliner siap konsumsi seperti rendang, pempek, aneka sate daerah, hingga gudeg yang sangat populer itu masih banyak yang belum didaftarkan sebagai IG.   Padahal, produk-produk ini memiliki reputasi luas, sejarah panjang yang menarik untuk diceritakan, dan sangat erat dengan daerah asalnya.   Mengapa Gastronomi Sangat Relevan dengan Indikasi Geografis?   Produk gastronomi pada dasarnya memenuhi unsur utama IG, yaitu: Memiliki ciri khas rasa. Memiliki reputasi historis. Terkait dengan kondisi geografis dan budaya lokal.   Artinya, banyak produk kuliner Indonesia sebenarnya sudah layak menjadi Indikasi Geografis.   Studi Kasus: Jawa Barat sebagai Model   Wilayah Bandung, Garut, dan Tasikmalaya menunjukkan bagaimana gastronomi dapat dikembangkan secara sistematis. Karena wilayah ini memiliki 193 pelaku usaha gastronomi. Contohnya adalah dodol Garut, sambal Cibiuk, dan nasi tutug oncom.   Semua menu tadi memiliki keunggulan berbasis kearifan lokal, memiliki identitas kuat, dan memiliki keterkaitan geografis yang jelas, yang tentunya merupakan kandidat ideal untuk Indikasi Geografis.   Checklist: Apakah Produk Anda Berpotensi Menjadi Indikasi Geografis?   Jika Anda masih ragu mendaftarkan kuliner atau produk unik di daerah Anda sebagai Indikasi Geografis, Anda dapat menggunakan indikator berikut: Apakah produk memiliki rasa khas yang unik? Apakah ada sejarah atau cerita di baliknya? Apakah bahan baku berasal dari wilayah tertentu? Apakah metode produksi khas/tradisional? Apakah reputasinya sudah dikenal?   Jika sebagian besar jawabannya “ya”, maka selamat, produk tersebut berpotensi menjadi Indikasi Geografis.   Karena sebenarnya Indonesia tidak kekurangan produk unggulan. Yang sering terlewat adalah perlindungan dan strategi Kekayaan Intelektualnya. Karena dengan Indikasi Geografis, produk kuliner dapat naik kelas menjadi aset bernilai tinggi, meningkatkan daya saing global, hingga memperkuat identitas daerah.  Dari sana, perekonomian lokal akan meningkat, identitas produk akan semakin kuat, dan akan membuka peluang pemanfaatan IG dalam pariwisata.   Baca juga: Panduan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia   Jika Anda Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait Indikasi Geografis, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis.   AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals.   Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.

4 Langkah Mencegah Desain Industri Anda Tidak Ditiru atau Disalahgunakan - AFFA IPR

4 Langkah Mencegah Desain Industri Anda Tidak Ditiru atau Disalahgunakan

Intellectual Property, Industrial DesignLeave a comment

Dalam praktik bisnis, desain produk sering kali menjadi nilai pembeda utama di pasar. Namun, tanpa perlindungan yang tepat, desain tersebut sangat rentan untuk ditiru, bahkan diklaim oleh pihak lain. Untuk itu, diperlukan strategi preventif dan represif yang tepat agar desain produk Anda tetap terlindungi secara hukum.   Menjaga kerahasiaan dengan menyimpan bukti hasil kreasi gambar Desain Industri dan tidak mempublikasikan atau memasarkannya sebelum didaftarkan.  Karena novelty atau unsur kebaruan itu yang jadi faktor utama. Lebih detail tentang kebaruan dalam Desain Industri bisa dibaca di artikel sebelumnya: 4 Syarat Penting Menilai Kebaruan dalam Pendaftaran Desain Industri di Indonesia Segera ajukan permohonan pendaftaran Desain Industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).  Setelah desain siap, langkah berikutnya adalah segera lakukan pengajuan permohonan langsung ke DJKI atau melalui Konsultan KI yang dapat diandalkan.  Mengapa ini penting? Karena perlindungan Desain Industri bersifat first-to-file. Tanpa pendaftaran, tidak ada Hak Eksklusif yang dapat dilindungi secara hukum. Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, dialah yang diakui sebagai pemilik sah secara hukum, bukan siapa yang pertama menciptakan. Ajukan keberatan (oposisi) jika ada pendaftaran Desain Industri yang sama oleh pihak lain.Dalam proses pendaftaran, terdapat masa pengumuman yang memungkinkan pihak lain untuk mengajukan keberatan. Maka dari itu, jika Anda menemukan desain yang identik, memiliki kemiripan signifikan, atau pendaftaran oleh pihak lain yang berpotensi melanggar hak Anda, Anda dapat mengajukan oposisi sebagai bentuk perlindungan hukum. Langkah ini penting untuk mencegah pihak lain memperoleh hak atas desain yang sebenarnya bukan miliknya. Buat perjanjian hukum dengan menggunakan kontrak saat bekerja sama dengan pihak lain.Jika bekerja sama dengan vendor, desainer, pabrik, atau mitra bisnis, Anda wajib menggunakan perjanjian tertulis (kontrak) yang mengatur: Kepemilikan desain. Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement). Hak penggunaan dan distribusi.  Tanpa perjanjian yang jelas, potensi sengketa di kemudian hari akan sangat besar, termasuk risiko pengambilalihan hak oleh pihak lain.   Jika desain Anda sudah terlanjur ditiru atau disalahgunakan, Anda tetap memiliki opsi untuk menegakkan hak secara hukum tanpa harus langsung ke pengadilan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan: Kumpulkan Bukti Pelanggaran  Identifikasi dan dokumentasikan: Produk yang melanggar. Bukti penjualan atau distribusi. Platform atau pihak yang terlibat.  Bukti ini akan menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Pastikan Kepemilikan Sertifikat Hak Desain Industri  Sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum.Tanpa sertifikat: Posisi hukum Anda menjadi lemah; serta Sulit untuk menuntut atau melakukan penegakan hak.  Lakukan Somasi (Teguran Hukum)  Somasi dapat dilakukan secara tertulis (formal) maupun secara lisan sebagai langkah awal. Dengan tujuannya memberikan peringatan kepada pelanggar, serta membuka peluang penyelesaian tanpa konflik yang lebih besar. Gunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jika somasi tidak membuahkan hasil, Anda dapat menempuh jalur mediasi, negosiasi, arbitrase. Keunggulan jalur ini adalah prosesnya yang lebih cepat, biaya lebih efisien, dan tidak terbuka untuk publik seperti pada pengadilan.   Pada akhirnya perlindungan Desain Industri tidak hanya bergantung pada pendaftaran, tetapi juga pada strategi yang tepat sejak awal hingga penegakan hukum.   Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait pendaftaran dan perlindungan Desain Industri di Indonesia, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Tentang AFFA: Didirikan pada tahun 1999, AFFA Intellectual Property Rights adalah firma hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang berbasis di Indonesia, dengan fokus pada layanan spesifik terkait KI, yang memberikan pendampingan komprehensif kepada Merek dan inovator internasional. AFFA menyediakan layanan terpadu mulai dari pengajuan dan pendaftaran KI, penyusunan dan pencatatan perjanjian lisensi, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga komersialisasi KI, dalam lanskap Kekayaan Intelektual Indonesia yang dinamis. AFFA telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan konsistensi layanannya, antara lain melalui penghargaan “Best Boutique Law Firm in Indonesia” dan “IP Enforcement Firm” dalam Indonesia Law Firm Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Asia Business Law Journal, serta tercatat sebagai “Recommended Firm 2024 — Indonesia” dalam publikasi WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals. Informasi lebih lanjut mengenai AFFA dapat diakses melalui: www.affa.co.id.