Laporan Tahunan Pelaksanaan Paten Mulai Berlaku Wajib di Indonesia - AFFA IPR

Laporan Tahunan Pelaksanaan Paten Mulai Berlaku Wajib di Indonesia

Patent, Intellectual Property

Sesuai dengan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang Paten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Paten setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum, paling lambat setiap tahun sebelum jatuh tempo pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten.   Perlu diperhatikan bahwa kegagalan dalam melaksanakan Paten yang telah terdaftar di Indonesia dapat mengakibatkan Paten tersebut dikenakan Lisensi Wajib dan/atau gugatan Pembatalan Paten, yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.   Berdasarkan praktik di Indonesia, pelaksanaan atau penggunaan Paten dianggap telah dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut: Produk yang dipatenkan telah diproduksi dan/atau proses yang dipatenkan telah digunakan serta dikomersialkan di Indonesia; Produk yang dipatenkan telah diproduksi dan/atau proses yang dipatenkan telah digunakan namun belum dikomersialkan; Produk atau proses yang dipatenkan diimpor ke wilayah Indonesia; atau Produk atau proses yang dipatenkan telah dilisensikan kepada pihak lain.   Meskipun peraturan pelaksana terkait kewajiban pelaporan ini belum diterbitkan, pihak DJKI telah menghimbau kepada seluruh Pemegang Paten agar tetap menyampaikan laporan pelaksanaan Paten setiap tahun, paling lambat pada akhir tahun. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pelaporan tahunan pelaksanaan Paten di Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email [email protected].

Perubahan Landscape Definisi Paten dalam Revisi Undang-Undang Paten Indonesia - AFFA IPR

Perubahan Definisi Paten dalam Revisi Undang-Undang Paten Indonesia

Patent, Intellectual Property

Lanskap Kekayaan Intelektual di Indonesia terus berkembang, mencerminkan sifat dinamis teknologi dan inovasi. Salah satu pembaruan paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang merupakan amandemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terletak pada revisi definisi “Invensi.”   Definisi Lama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan invensi sebagai berikut:   “Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”   Meskipun definisi ini memberikan dasar untuk perlindungan Paten, definisi tersebut dianggap kurang mampu mencakup perkembangan teknologi dan inovasi yang lebih luas di berbagai industri.   Definisi Baru Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, Pasal 1 ayat (2) sekarang mendefinisikan invensi sebagai: “Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.”   Dampak Perubahan Lingkup yang Lebih Luas: Penambahan “sistem, metode, dan penggunaan” secara signifikan memperluas cakupan hal yang dapat dipatenkan. Perubahan ini mengakui pentingnya perlindungan terhadap kemajuan teknologi yang mungkin tidak sesuai dengan kategori sebelumnya, yaitu “produk atau proses.” Kejelasan dan Fleksibilitas: Dengan menambahkan istilah “dan/atau” antara produk, proses, penyempurnaan, dan pengembangan, undang-undang ini memastikan fleksibilitas yang lebih besar dalam interpretasi, menjadikannya lebih inklusif untuk berbagai jenis inovasi. Harmonisasi dengan Standar Global: Definisi baru ini lebih selaras dengan undang-undang Paten internasional, menjadikan Indonesia sebagai yurisdiksi yang lebih menarik bagi para inovator dan pelaku bisnis yang ingin melindungi Kekayaan Intelektual mereka di tingkat global.   Mengapa Perubahan Ini Penting? Amandemen ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan kerangka kerja Kekayaan Intelektualnya dengan perkembangan teknologi yang pesat. Mulai dari sistem berbasis AI hingga metode inovatif di bidang kesehatan, definisi yang diperbarui ini memastikan para inovator di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mengkomersialkan ide-ide mereka.   Revisi ini tidak hanya merespons kemajuan teknologi domestik tetapi juga bertujuan mendorong inovasi dan daya saing di pasar internasional. Dengan memperluas definisi, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk merangkul industri baru dan inovasi masa depan.   Untuk pembahasan lebih lanjut terkait revisi Undang-Undang Paten ini, Anda dapat membacanya di sini: The Ultimate Guide to the Amendment of the Indonesian Patent Law. Untuk mengetahui bagaimana definisi baru ini berdampak pada bisnis atau invensi Anda, langsung hubungi kami melalui email: [email protected]

AFFA IP Education Series on Youtube

Intellectual Property

AFFA Intellectual Property Rights – Indonesia & Timor Leste presents: AFFA IP Eduction: Episode 1 – Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia. Please see our video on the following link on Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=pNjgpfWKYc8 We will be uploading more contents about Intellectual Property in Indonesia. Please subscribe and stay tuned!  #trademarklaw #Merek #Trademark #KekayaanIntelektual #KI #IP