Strategi Mediasi: Langkah Jitu Menyelesaikan Sengketa Kekayaan Intelektual - AFFA IPR

Strategi Mediasi: Langkah Jitu Menyelesaikan Sengketa Kekayaan Intelektual

Indonesia semakin menempatkan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR)—khususnya Mediasi—sebagai strategi utama dalam menyelesaikan sengketa Kekayaan Intelektual (KI). Pendekatan ini mengutamakan proses yang lebih cepat, efisien, dan tidak konfrontatif, sejalan dengan filosofi restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan bisnis serta perlindungan nilai komersial dari suatu Merek atau ciptaan.   Bagaimana kriteria dan prosedurnya? Ini dia rangkuman yang dapat Anda jadikan pertimbangan:   Dukungan Penuh DJKI   Lembaga pemerintah yang memfasilitasi Mediasi sengketa KI di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Direktorat Penegakan Hukum, terdapat Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif yang menjadi unit yang menjalankan proses penyelesaian sengketa non-litigasi ini.   Lebih detail lagi, ada Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Subdirektorat ini yang bertugas menerima dan memproses permohonan Mediasi atau fasilitasi, mengatur jalannya proses Mediasi termasuk penjadwalan dan komunikasi, serta bertindak sebagai mediator netral. Berdasarkan data DJKI, terdapat 7 mediator di Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif serta 29 mediator Bidang KI di 29 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan telah menangani beragam sengketa yang meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri sejak 2021.   Dasar Hukum: Mediasi Wajib vs. Mediasi Opsional   Penyelesaian sengketa KI di Indonesia dapat ditempuh melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Namun beberapa undang-undang KI menentukan apakah Mediasi ini bersifat wajib atau opsional sebelum melanjutkan ke jalur hukum lainnya.   Mediasi yang Bersifat Wajib   Langkah Mediasi jadi bersifat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk Kekayaan Intelektual berikut ini: Hak Cipta Kecuali untuk kasus pembajakan, apabila para pihak diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Indonesia, sengketa wajib ditempuh melalui Mediasi terlebih dahulu sebelum pengajuan tuntutan pidana. Paten dan Paten Sederhana Untuk tuntutan pidana atas pelanggaran Paten atau Paten Sederhana, para pihak harus terlebih dahulu menempuh jalur Mediasi.   Mediasi yang Bersifat Opsional   Untuk jenis KI lainnya, Mediasi dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Merek dan Indikasi Geografis Desain Industri Rahasia Dagang   Proses Mediasi dan Persyaratannya   Proses ini dikelola oleh Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Alternatif, dan dapat dilakukan secara Offline maupun Online. Untuk memulai proses, pemohon Mediasi wajib menyiapkan: Surat permohonan Mediasi Identitas Para Pihak dan/atau kuasanya Alamat Para Pihak Bukti kepemilikan KI (jika pemilik KI) Uraian singkat sengketa KI Dokumen pendukung lainnya   Perlu dicatat jika Pemohon adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran KI, tidak wajib melampirkan bukti kepemilikan KI.   Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi Sengketa KI   Berikut prinsip yang wajib dijunjung dalam Mediasi KI menurut DJKI:   Prinsip Deskripsi Sukarela Para pihak harus bersepakat secara sukarela untuk menempuh Mediasi, tanpa paksaan untuk hadir, bernegosiasi, atau mencapai kesepakatan. Hasil Mediasi harus benar-benar mencerminkan kehendak Para Pihak. Kerahasiaan Seluruh informasi, dokumen, dan pernyataan yang disampaikan selama proses Mediasi bersifat rahasia. Informasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tanpa persetujuan tegas dari Para Pihak, sehingga mendorong dialog yang jujur. Netralitas Mediator Mediator harus menjaga netralitas, tidak memihak, dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil sengketa. Netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak. Kesetaraan Para Pihak Semua pihak memiliki kesetaraan, tanpa memandang siapa yang dianggap lebih kuat. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk didengar, dan Mediator wajib memastikan tidak ada pihak yang tertekan atau didominasi. Keterbukaan dan Itikad Baik Para pihak diharapkan terbuka dalam menyampaikan fakta serta menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi. Itikad baik sangat penting untuk menghasilkan kesepakatan yang tulus dan berkelanjutan. Keadilan dan Manfaat (Win–Win Solution) Kesepakatan yang dicapai harus mencerminkan keadilan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah solusi win–win, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Kemandirian Para Pihak Peran Mediator bersifat murni fasilitatif dan tidak memutus perkara. Keputusan untuk menyepakati, menolak, atau menunda penyelesaian sepenuhnya berada di tangan Para Pihak.   Keunggulan Memilih Mediasi   Mediasi sangat dianjurkan karena memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan litigasi: Penyelesaian lebih cepat dan efisien Hemat biaya Menjaga hubungan baik antar pihak Memberikan ruang solusi yang fleksibel Menjaga reputasi dan citra publik Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum Mengurangi beban aparat penegak hukum dan pengadilan   Tantangan dan Pendekatan Restoratif   Tantangan yang umum terjadi meliputi: Para pihak berada di lokasi yang berjauhan. Kesulitan menemukan waktu yang sama untuk pertemuan. Dalam Mediasi Online, belum adanya sarana teknologi yang memungkinkan penandatanganan dokumen bagi pihak yang berjauhan.   DJKI menegaskan bahwa banyak sengketa KI bukan disebabkan niat jahat, melainkan kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, Mediasi dipandang sebagai jembatan untuk memulihkan, bukan menghukum, serta membangun kembali kepercayaan melalui pendekatan restorative justice.   Jika Anda membutuhkan informasi tambahan mengenai Penyelesaian Sengketa Alternatif untuk sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini untuk mendapatkan konsultasi GRATIS 15 menit:   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889   Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Maladewa Siap Berlakukan Undang-Undang Merek Pertama - AFFA IPR

Maladewa Siap Berlakukan Undang-Undang Merek Pertama: Ada Masa Transisi 12 Bulan yang Perlu Anda Perhatikan!

Pada 11 November 2025, Presiden Maladewa Dr. Mohamed Muizzu telah mengesahkan “Trademark Bill,” yang kemudian diundangkan sebagai Trademark Act (Law No. 19/2025) melalui publikasi di Maldives Government Gazette.   Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 11 November 2026, disertai masa transisi 12 bulan bagi pemilik Merek yang selama ini mengandalkan cautionary notices atau publikasi/pengumuman kehati-hatian. Penerapan peraturan ini menandai lahirnya rezim perlindungan Merek berbasis pendaftaran yang komprehensif untuk pertama kalinya di Maladewa, menggantikan praktik lama yang hanya berbasis pada pengumuman kehati-hatian.   Pokok Perubahan Utama dalam UU Merek Maladewa Sistem First-to-File Hak atas Merek akan ditentukan berdasarkan tanggal pengajuan, dengan pemeriksaan menggunakan dasar penolakan absolut (absolute grounds) maupun dasar penolakan relatif (relative grounds). Undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi Merek Terkenal atau well-known marks. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Masa perlindungan Merek akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang untuk periode-periode berikutnya setiap 10 tahun. Masa Transisi untuk Pemilik Merek yang Menggunakan Cautionary Notices Pemilik Merek yang selama ini hanya mengandalkan cautionary notices wajib mengajukan permohonan pendaftaran resmi, paling lambat 12 bulan sejak 11 November 2026, agar perlindungan tetap berkelanjutan. Mekanisme Penegakan Hukum yang Lebih Kuat Pemilik hak kini dapat memanfaatkan berbagai sarana penegakan hukum, meliputi: Gugatan perdata (termasuk permohonan pelarangan, ganti rugi, dan penghancuran atau penarikan barang ilegal); Sanksi pidana untuk pemalsuan; dan Tindakan kepabeanan untuk mencegah masuknya barang ilegal. Penerbitan Regulasi Turunan Otoritas terkait diwajibkan untuk menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana dan pedoman teknis di Government Gazette dalam waktu enam bulan sejak undang-undang ini mulai berlaku.   Apa yang Harus Anda Lakukan sebagai Pelaku Usaha? Mulai sekarang, pelaku usaha Indonesia yang memiliki atau berencana memasuki pasar Maladewa disarankan untuk: Meninjau Portofolio Merek Identifikasi Merek Anda yang selama ini hanya diproteksi melalui cautionary notices. Mempersiapkan Berkas Pendaftaran Siapkan pengajuan pendaftaran resmi yang harus diajukan dalam pada transisi 11 November 2026 – 11 November 2027 untuk memastikan perlindungannya tidak terputus. Menyesuaikan Strategi Manajemen Merek Perbarui strategi perlindungan, pengelolaan portofolio, dan rencana penegakan sesuai sistem baru di Maladewa.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Merek di Maladewa atau negara lainnya, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS!   📩 E-Mail : [email protected] 📞 Book a Call : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889

Laporan Terbaru WIPO 2025: Indonesia Naik Peringkat! - AFFA IPR

Laporan Terbaru WIPO 2025: Indonesia Naik Peringkat!

Indonesia menunjukkan performa yang signifikan dan pertumbuhan yang substansial di berbagai bidang Kekayaan Intelektual (KI) sepanjang tahun 2024, khususnya pada Paten Sederhana/Utility Models (UM), Desain Industri, dan Merek, sebagaimana disampaikan dalam laporan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia/ World Intellectual Property Indicators 2025, yang menjabarkan performa Indonesia di sepanjang tahun 2024.   Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas, kinerja KI-nya kerap mencerminkan lonjakan permohonan, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam kategori serupa atau dengan negara-negara lain di kawasan sekitarnya.   Performa Paten   Sumber: World Intellectual Property Indicators 2025   Kantor IP Indonesia (DJKI) secara signifikan meningkatkan posisinya di tingkat global dalam Permohonan Paten pada tahun 2024:   Peringkat Kantor: Indonesia naik satu peringkat ke posisi ke-17, masih masuk ke dalam kategori 20 Kantor KI terbesar di dunia.. Volume dan Pertumbuhan Permohonan: DJKI menerima 10.902 permohonan Paten pada tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 3,3% dibandingkan tahun 2023. Pendorong Pertumbuhan: Pertumbuhan keseluruhan terutama didorong oleh Permohonan Non-Residen, yang berkontribusi sebesar 2,9 poin persentase terhadap total pertumbuhan, sementara Permohonan Residen berkontribusi sebesar 0,4 poin persentase. Ketergantungan pada Pemohon dari Luar Negeri: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Non-Residen atau dari luar negeri menyumbang porsi yang sangat besar, yakni 79,0% dari total permohonan yang diterima oleh DJKI. Asal Pemohon Luar Negeri: Pemohon yang berdomisili di Jepang memegang porsi terbesar dari Permohonan dari Luar Negeri di Indonesia, yaitu sebesar 23,6% dari seluruh permohonan tersebut. Pemberian Paten: Pada tahun 2024, Indonesia memberikan 5.812 Paten. Serupa dengan tren permohonan, pemberian paten juga didominasi oleh Non-Residen, yang mencakup 89,3% dari seluruh Paten yang Diberikan.   Performa Paten Sederhana Indonesia menonjol di tingkat global sebagai salah satu penyumbang terbesar permohonan Paten Sederhana: Sumber: World Intellectual Property Indicators 2025   Peringkat Asal Permohonan dan Volume: Pemohon yang berdomisili di Indonesia mengajukan 4.842 permohonan UM pada tahun 2024, menempatkan Indonesia sebagai asal permohonan terbesar ke-4 di dunia! Tingkat Pertumbuhan: Indonesia mencatat tingkat pertumbuhan dua digit sebesar +10,9% untuk permohonan UM berdasarkan asal pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tren: Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam volume permohonan UM selama satu dekade terakhir.   Performa Merek Sumber: World Intellectual Property Indicators 2025   Dalam hal permohonan Merek, Indonesia menunjukkan pertumbuhan domestik yang kuat, namun intensitas permohonan relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduknya: Peringkat Kantor dan Volume: Indonesia menempati peringkat ke-15 di antara 20 kantor teratas untuk jumlah kelas Permohonan Merek pada tahun 2024, dengan total 166.118 kelas yang diajukan. Pendorong Pertumbuhan: DJKI mencatat tingkat pertumbuhan total sebesar 9,0% dalam jumlah kelas permohonan Merek (2023–2024), yang sebagian besar didorong oleh permohonan residen, menyumbang 8,6 poin persentase dari kenaikan tersebut. Pertumbuhan Berdasarkan Asal Permohonan: Sebagai negara asal, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam permohonan Merek sebesar +8,4% pada tahun 2024, yang didorong oleh pertumbuhan permohonan residen dan permohonan yang diajukan ke luar negeri. Intensitas Permohonan (Per Kapita): Indonesia mencatat salah satu rasio terendah untuk jumlah kelas permohonan Merek oleh residen per satu juta penduduk, yaitu berkisar antara 350 hingga 730 kelas per satu juta penduduk pada tahun 2024 (tepatnya 353 per satu juta penduduk). Fokus Industri: Kantor KI Indonesia—bersama dengan Tiongkok, India, dan Vietnam—melaporkan porsi terendah untuk permohonan yang terkait kelas jasa (berkisar antara 28% hingga 32%), yang menunjukkan fokus yang lebih besar pada barang. Secara spesifik, porsi kelas jasa di Indonesia adalah 28,3%. Sumber: World Intellectual Property Indicators 2025   Jumlah Kelas Pendaftaran: DJKI mencatat 154.751 jumlah kelas pendaftaran pada tahun 2024. Merek yang Masih Berlaku: Sebanyak 897.580 pendaftaran merek tercatat masih aktif dan berlaku di Indonesia pada tahun 2024.   Performa Desain Industri   Sumber: World Intellectual Property Indicators 2025   Indonesia menjadi salah satu pemimpin dalam pertumbuhan permohonan Desain Industri pada 2024 Laporan DJKI: DJKI mencatat salah satu tingkat pertumbuhan terbesar di antara 20 kantor IP teratas dunia, dengan peningkatan 25,3% dalam jumlah Permohonan Desain pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pemohon dari dalam negeri, yang berkontribusi sebesar 15,5 poin persentase. Secara keseluruhan, Indonesia berada di peringkat ke-18 dengan total 7.926 permohonan desain. Pertumbuhan Berdasarkan Asal Pemohon: Pemohon yang berdomisili di Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah Desain Industri berdasarkan asal, tumbuh sebesar +18,9% pada tahun 2024. Intensitas Permohonan (Per GDP): Indonesia memiliki rasio yang relatif rendah untuk jumlah desain lokal per USD 100 miliar GDP, yakni 141. Desain yang Masih Berlaku: Rata-rata usia pendaftaran desain yang masih berlaku di Indonesia adalah 4,5 tahun pada tahun 2024—yang merupakan rata-rata terendah di antara kantor-kantor IP lain di dunia. Tingkat Pembangunan: Indonesia masih berada dekat dengan garis tren umum jika dibandingkan dengan jumlah desain yang dihasilkan oleh penduduknya per kapita terhadap GDP per kapita (2020–2024), yang menunjukkan bahwa tingkat aktivitas desain Indonesia sejalan dengan level perkembangan ekonominya.   Indikasi Geografis (IG)   Indonesia melaporkan 182 Indikasi Geografis yang masih berlaku pada tahun 2024. Seluruh GI tersebut dilindungi melalui sistem sui-generis nasional, sehingga 100% dari GI yang berlaku ditetapkan sebagai GI Nasional.   Perbandingan Kinerja Kekayaan Intelektual Indonesia dengan Negara Pembanding (2024) Untuk memahami posisi Indonesia secara lebih jelas, tabel perbandingan berikut menyoroti indikator utama Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berpendapatan menengah ke atas lainnya (Brasil, Turki) serta negara-negara tetangga di kawasan (Thailand, Vietnam, Filipina).   Indikator KI Indonesia Brasil Turki Thailand Vietnam Filipina Kelas Pendapatan Menengah ke Atas Menengah ke Atas Menengah ke Atas Menengah ke Bawah Menengah ke Bawah Menengah ke Atas Permohonan Paten 10.902 (Peringkat 17) 25.597 (Peringkat11) 10.351 (Peringkat  18) 8.727 9.904 4.571 Pertumbuhan Permohonan Paten 3,3% 0,9% 18,4% 1,4% 4,7% –6,5% Permohonan Paten Sederhana 4.842 (Peringkat 4) 3.047 (Peringkat 10)  3.126 (Peringkat 9) 4.227 Peringkat 5 675 Peringkat 19 1.659 Peringkat 13 Pertumbuhan Paten Sederhana 10,9% 27,1% –7,0% 10,2% 12,1% –15,7% Permohonan Merek 166.118 (Rank 15th) 468.667 (Rank 5th) 399.023 (Rank 7th) 73.552 126.733 (Rank 18th) 67.868 Pertumbuhan Merek 9,0% 9,7% 0,1% 12,8% 8,6% 4,1% Permohonan Desain Industri 25,3% 27,3% –16,6% 19,4% 20,2% 40,1% Intensitas permohonan KI relatif terhadap GDP 141 142 1.387 340 N/A N/A   Poin Perbandingan   Paten: Indonesia menunjukkan ketahanan dalam pertumbuhan Permohonan Paten secara keseluruhan (3,3%) dan berhasil mencapai peringkat kantor yang…

Tips Mempercepat Permohonan Paten di Indonesia Melalui Skema Patent Prosecution Highway (PPH) DJKI–JPO

Dalam persaingan inovasi, kecepatan adalah segalanya. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Japan Patent Office (JPO), di antara Kantor Paten ASEAN6 (6 Negara ASEAN dengan peringkat Paten tertinggi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (DJKI) tercatat sebagai kantor dengan total pendency atau lama waktu dari pengajuan hingga pendaftaran yang paling singkat, sekitar 3,4 tahun saja. Sedangkan kantor-kantor Paten lain di ASEAN umumnya masih berada pada kisaran 4,5 s/d 7 tahun. Angka ini setidaknya sejalan dengan upaya percepatan pemeriksaan di Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan skema Patent Prosecution Highway (PPH).   Menariknya lagi, sebagai satu-satunya kantor yang menerapkan PPH dengan seluruh Kantor Paten ASEAN6. JPO dapat berfungsi sebagai “gateway” strategis bagi Pemohon yang menargetkan perlindungan di kawasan ASEAN. JPO mencatat sejumlah statistik berikut ini:  Lama waktu pemberian Paten (grant) di Jepang melalui jalur cepat (fast track) dapat dicapai dalam waktu sekitar 4,9 bulan, dan Grant di kantor-kantor ASEAN melalui skema PPH dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 tahun,  dengan grant rate di atas 90%.   Selain menggambarkan kinerja pemeriksaan, data JPO juga menunjukkan bahwa jalur PPH dengan DJKI sebagai Office of Later Examination (OLE) sudah dimanfaatkan secara nyata oleh Pemohon internasional. Sejak inisiasi program dimulai pada 2013, jumlah permohonan PPH yang menjadikan DJKI sebagai OLE secara konsisten berada pada kisaran ratusan permohonan per tahun, dan mencapai puncaknya di tahun 2019. Kemudian tetap bertahan di angka yang signifikan, menghilan, namun kembali di 2024. Artinya, skema PPH DJKI–JPO bukan sekadar opsi prosedural di atas kertas, tapi sudah menjadi jalur yang betul-betul digunakan pelaku usaha global ketika memasuki pasar Indonesia dan ASEAN.   Dengan latar belakang itu dan fakta bahwa DJKI mencatat total pendency tercepat di antara ASEAN6, Pemohon dapat merancang strategi dua langkah ini: Menjadikan Jepang sebagai pusat pemeriksaan utama, baik sebagai negara first filing maupun sebagai International Searching Authority (ISA/JP) dalam skema Perjanjian Kerja Sama Paten internasional/ Patent Cooperation Treaty (PCT). Memanfaatkan skema PPH untuk akses cepat ke ASEAN, dengan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama karena waktu menuju grant yang relatif paling singkat. Kombinasi ini membentuk narasi yang sangat menarik bagi pelaku usaha dan pemilik teknologi. JPO menyediakan pemeriksaan yang cepat dan berkualitas di “hulu”, sedangkan DJKI menawarkan salah satu jalur menuju grant tercepat di kawasan “hilir”. Bagi perusahaan yang memandang ASEAN sebagai kawasan pertumbuhan, kombinasi ini dapat secara signifikan mengurangi risiko dan mempersingkat waktu dalam proses pengajuan Paten.  Jumlah permohonan PPH dengan DJKI sebagai Office of Later Examination (OLE) per tahun permohonan PPH. Sumber: Japan Patent Office (JPO), “PPH Statistics”.   Bagaimana Sebenarnya Cara Kerja PPH DJKI-JPO?    Sederhananya, PPH adalah skema kerja sama antar Kantor Paten yang memungkinkan satu Kantor Paten memanfaatkan hasil pemeriksaan (search & examination) yang telah dilakukan oleh Kantor Paten lain. Jadi secara garis besar, mekanisme pemeriksaan Paten PPH dapat dipercepat di DJKI dengan cara memanfaatkan hasil pemeriksaan “work products” dari JPO.    Secara kelembagaan, skema PPH antara DJKI dan JPO sendiri tidak muncul begitu saja. Program inisiasi uji coba PPH DJKI–JPO pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 sebagai upaya untuk menguji pemanfaatan hasil pemeriksaan JPO guna mempercepat proses di Indonesia. Seiring meningkatnya penggunaan dan respons positif dari Pemohon, kerjasama ini berkali-kali diperpanjang, dan melalui kesepakatan terbaru, program PPH DJKI–JPO kembali dilanjutkan hingga tahun 2026. Perpanjangan berkala ini menunjukkan bahwa PPH dipandang berhasil oleh kedua kantor. Di satu sisi membantu mengurangi beban pemeriksaan, di sisi lain memberi jalur percepatan yang stabil bagi Pemohon.    Mengacu pada pedoman resmi DJKI, skema PPH DJKI-JPO dibagi menjadi dua:   PPH berbasis National Work Products JPO Di skema ini, permohonan PPH diajukan untuk permohonan Paten yang sudah masuk ke DJKI, dengan mengacu pada permohonan koresponden di JPO. Pada skeama ini terdapat ketentuan utama yang harus dipenuhi dalam pendaftaran PPH diantaranya : Permohonan di DJKI dan permohonan di JPO yang menjadi dasar PPH harus mempunyai tanggal paling awal (earliest date) yang sama dengan priority date atau filing date, baik melalui Paris Route maupun PCT Route. Permohonan paling awal (earliest application) di keluarga Paten tersebut minimal harus diajukan ke DJKI atau JPO sebagai kantor nasional. Minimal ada satu permohonan JPO yang klaimnya telah dinyatakan dapat dipatenkan atau “determined to be patentable/allowable” dalam Decision to Grant, Notification of Reasons for Refusal, Decision of Refusal, atau Appeal Decision. Semua klaim yang diperiksa dalam skema PPH di DJKI harus “sufficiently correspond” dengan klaim yang dinyatakan patentable/allowable di JPO, artinya, lingkup klaimnya sama atau serupa atau lebih sempit dengan ditambahkan fitur pembatas yang didukung spesifikasi.  PPH hanya bisa diminta kalau DJKI belum memulai pemeriksaan substantif atas permohonan tersebut.   PCT-PPH berbasis PCT International Work Products (WO/ISA, WO/IPEA, IPER) Dalam skema ini, selain “national work products,” pedoman juga mengatur PCT-PPH. Di sini, dasar percepatannya bukan lagi office action nasional JPO, tetapi “international work products” dari JPO sebagai :  WO/ISA (Written Opinion of the International Searching Authority) WO/IPEA (Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority) IPER (International Preliminary Examination Report)   Dalam hal ini, dijelaskan beberapa syarat utama antara lain:  International Work Product terbaru harus menyatakan minimal satu klaim sebagai patentable/allowable dari aspek kebaruan (novelty), langkah inventif (inventive step), dan dapat diaplikasikan dalam industri (industrial applicability). Permohonan DJKI dan permohonan internasional PCT yang korespondensinya memiliki earliest date yang sama (baik sebagai national phase, basis priority, atau turunan/divisionalnya). semua klaim di DJKI harus “sufficiently correspond” dengan klaim yang dinyatakan patentable/allowable di International Work Product tersebut.   PPH MOTTAINAI Di luar dua pintu skema utama di atas, JPO juga memperkenalkan konsep PPH MOTTAINAI. Secara sederhana, “mottainai”s dalam bahasa Jepang menggambarkan rasa sayang ketika sesuatu yang berharga menjadi sia-sia.    Dalam konteks PPH, gagasan ini diterjemahkan menjadi prinsip “jangan sampai hasil pemeriksaan yang sudah ada menjadi mubazir.” Jika dalam skema PPH klasik yang bisa menjadi “Office of Earlier Examination” biasanya adalah kantor tempat pengajuan pertama (first filing), maka dalam PPH MOTTAINAI kantor mana pun yang lebih dulu mengeluarkan hasil pemeriksaan positif, dapat dijadikan dasar permohonan PPH di kantor lain.    Dengan cara ini, Pemohon tetap dapat memanfaatkan Work Products yang sudah ada, baik itu National Work Products maupun PCT International Work Products tanpa terpaku pada urutan pengajuan pertama. Meskipun implementasi teknisnya…

Komersialisasi Pahlawan Nasional - Bagaimana Perlindungan KI dan Perizinannya? - AFFA IPR

Komersialisasi Pahlawan Nasional – Bagaimana Perlindungan KI dan Perizinannya?

Setiap tanggal 10 November, di Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada momen ini, banyak pelaku usaha ikut merayakan dengan membuat konten bertema pahlawan — mulai dari poster promosi, merchandise, hingga kampanye pemasaran digital.   Namun, muncul beberapa pertanyaan penting: “Bolehkah wajah atau nama pahlawan nasional dikomersialkan?” “Apakah diperlukan izin tertentu agar tidak melanggar hukum Kekayaan Intelektual (KI)?”   Artikel ini dapat jadi panduan bagi Anda, karena membahas aspek hukum terkait komersialisasi tokoh pahlawan nasional, terutama dari sudut Merek dan Hak Cipta, serta batasan pemanfaatannya untuk tujuan komersial.   Merek: Apakah Nama Pahlawan Nasional dapat Didaftarkan dan Dikomersialkan?   Nama seseorang pada dasarnya dapat dijadikan Merek selama memenuhi persyaratan pendaftaran. Namun, untuk nama pahlawan nasional, penggunaannya memerlukan perhatian khusus karena menyangkut kepentingan publik dan nilai historis bangsa.   Apakah nama pahlawan dilindungi sebagai Merek? Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: Merek yang mengandung nama atau foto seseorang membutuhkan persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Pendaftaran dapat ditolak jika Merek tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas, atau kepentingan masyarakat. Karena pahlawan nasional merupakan tokoh bersejarah yang dihormati, nama mereka berpotensi dikategorikan sebagai kepentingan publik. Akibatnya, pendaftaran Merek atas nama pahlawan dapat ditolak negara jika dinilai tidak pantas atau berpotensi menyesatkan. Singkatnya, nama pahlawan nasional umumnya tidak dapat diprivatisasi sebagai Merek oleh pihak yang tidak berkepentingan.   Bolehkah nama pahlawan digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin? Secara prinsip, tidak dianjurkan. Karena penggunaan nama pahlawan untuk aktivitas pemasaran dapat dipandang sebagai eksploitasi atas identitas simbolik bangsa. Meski pahlawan telah wafat, reputasi dan kehormatan mereka tetap dilindungi demi kepentingan publik.   Jadi, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Boleh: Menyebutkan tokoh dalam konteks sejarah/edukasi. Misal: Artikel sejarah Ki Hajar Dewantara. Kegiatan penghormatan non-komersial. Tidak Boleh: Mendaftarkan nama pahlawan sebagai Merek. Menjadikan nama pahlawan sebagai elemen promosi produk. Misal: “Diskon Bung Hatta” Menyiratkan seolah-olah pahlawan mendukung suatu produk. Penggunaan yang menimbulkan asosiasi komersial berpotensi melanggar ketentuan.   Contoh Kasus: Kampanye “Kartini’s Day” Perayaan Hari Kartini (21 April) menjadi salah satu kampanye paling umum yang melibatkan nama pahlawan nasional. Banyak brand memanfaatkannya untuk promosi penjualan.   Apakah hal ini diperbolehkan? Pada dasarnya, menyebutkan “Hari Kartini” sebagai momen perayaan diperbolehkan, selama tidak mengeksploitasi identitas tokoh RA Kartini untuk tujuan promosi langsung.   Berikut ringkasannya: Aktivitas Status Penjelasan Menyebut “Hari Kartini” dalam perayaan umum. ✅ Aman Konteks informasi/edukasi. Artikel edukatif tentang RA Kartini. ✅ Aman Tujuan non-komersial. Promo bertema “Diskon 21 April – Hari Kartini!” tanpa visual Kartini. ⚠️ Boleh dengan hati-hati Tidak mengasosiasikan tokoh secara langsung. Menggunakan foto RA Kartini pada poster promosi. ❌ Tidak boleh Berisiko melanggar Hak Cipta + etika. Mendaftarkan nama “Kartini” sebagai Merek. ❌ Tidak boleh Berpotensi ditolak & dipandang eksploitasi. Kampanye yang menyiratkan Kartini mendukung produk. ❌ Tidak boleh Menyesatkan + eksploitasi tokoh.   Kesimpulan parsial: Boleh menyebut nama momen peringatan (Hari Kartini). Boleh pakai tema, tapi jangan eksploitasi tokoh. Tidak boleh menggunakan identitas tokoh (nama/foto) sebagai alat promosi langsung.   Contoh aman: “Rayakan Hari Kartini — Nikmati diskon khusus 21 April!” Contoh berisiko: Menampilkan foto RA Kartini pada banner penjualan produk.   Hak Cipta:  Bagaimana Penggunaan Foto atau Ilustrasi Pahlawan? Selain aspek Merek, penggunaan gambar atau foto pahlawan juga harus memperhatikan Hak Cipta.   Apakah foto pahlawan dilindungi Hak Cipta? Ya. Hak Cipta melekat pada karya foto, bukan pada subjek dalam foto. Artinya, meskipun pahlawan telah wafat, fotografer atau pemegang Hak Cipta tetap memiliki Hak Eksklusif atas penggunaan foto tersebut. Karena itu, memanfaatkan foto pahlawan dalam materi komersial—seperti poster promosi, kemasan, atau banner—tanpa izin pemegang hak merupakan pelanggaran. Catatan: Foto yang sudah memasuki Domain Publik dapat digunakan tanpa izin. Namun, hasil digitalisasi arsip berpotensi mendatangkan perlindungan baru sebagai karya turunan, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu.   Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait foto/ilustrasi? Boleh: Menggunakan foto pahlawan yang berada dalam domain publik. Menggunakan foto yang dinyatakan bebas dipakai oleh pemerintah. Membuat ilustrasi sendiri yang tidak menyalin foto spesifik. Tidak boleh tanpa izin: Mengambil foto dari internet lalu dipakai untuk promosi. Misal: Memasang foto Bung Tomo di poster promo. Mengedit/menyesuaikan foto berhak cipta tanpa izin. Menjual merchandise dengan desain foto pahlawan berhak cipta. Di sisi lain, ilustrasi orisinal yang tidak menjiplak foto tertentu relatif lebih aman. Namun, tetap perlu memperhatikan konteks etis pemakaian.   Pada akhirnya, komersialisasi nama dan wajah pahlawan nasional bukan sekadar persoalan kreativitas—ada pertimbangan legal dan etis yang harus dipenuhi. Jika Anda ingin merayakan Hari Pahlawan dalam aktivitas bisnis, pertimbangkan strategi yang lebih aman: Buat ilustrasi bertema patriotisme tanpa menyebutkan nama tokoh spesifik. Sampaikan pesan penghormatan tanpa mengaitkannya langsung dengan produk. Konsultasikan rencana pemakaian ke Konsultan KI untuk menilai aspek hukum terkait.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait komersialisasi Pahlawan Nasional di Indonesia,  Anda dapat menghubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan konsulotasi GRATIS 15 menit:   ? E-Mail : [email protected] ? Book a Call : +62 21 83793812 ? WhatsApp : +62 812 87000 889

Strategi Merek MATCHAMAN: Studi Kasus Pemanfaatan Protokol Madrid untuk Ekspansi dan Perlindungan Merek Global - AFFA IPR

Strategi Merek MATCHAMAN: Studi Kasus Pemanfaatan Protokol Madrid untuk Ekspansi dan Perlindungan Merek Global

Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perlindungan Merek bukan lagi sekadar opsi tambahan—melainkan pondasi utama bagi pertumbuhan usaha, terutama bagi brand yang memiliki ambisi menembus pasar internasional. Salah satu contoh nyata adalah MATCHAMAN, brand minuman berbasis matcha milik PT. Puyo Grup Indonesia, yang dikenal luas sebagai pelopor silky pudding di Indonesia.   Walaupun masih dibilang cukup baru, MATCHAMAN telah menemukan momentun dan mendapatkan tempat di hati kalangan pencinta matcha premium, melalui dua outlet unggulannya di Melawai Blok M dan Pacific Place SCBD, Jakarta Selatan.   Menghadirkan Pengalaman Matcha Modern   Matcha mungkin bukan hal baru di Jakarta. Namun, kehadiran MATCHAMAN memberikan perspektif segar bagi para penikmatnya. Terinspirasi dari kedai matcha modern di Bangkok, MATCHAMAN menawarkan pengalaman minum yang santai dan on-the-go, didukung interior modern bernuansa abu metalik, hijau emerald, serta sentuhan kayu khas Jepang.   Di balik desainnya yang menawan, terdapat open bar berlangit tinggi dengan pencahayaan unik—kuning di siang hari dan hijau saat malam tiba—tempat para matcharista menunjukkan keahlian mereka. Seluruh minuman disiapkan dengan metode tradisional: air panas bersuhu tepat 80°C, diaduk dengan bamboo whisk dalam mangkuk keramik hingga menghasilkan busa halus yang sempurna.   Langkah Awal: Perlindungan Merek di Indonesia sebagai Pondasi   Sebagai langkah strategis, MATCHAMAN terlebih dahulu mengamankan hak atas Merek di Indonesia. Pada Desember 2024, MATCHAMAN mengajukan pendaftaran Merek untuk kelas: Kelas 30: minuman berbasis matcha, matcha latte, green tea, teh bubuk, dll. Kelas 43: layanan penyediaan minuman, kedai minuman panas dan dingin, layanan boba, dll.   Pendaftaran ini berhasil terdaftar pada Juni 2025, dengan perlindungan hingga Desember 2034.   Dengan perlindungan ini, MATCHAMAN memperoleh Hak Eksklusif atas identitas brand di Indonesia, hingga dapat terhindar dari peniruan, pembajakan, maupun persaingan tidak sehat.   Mengapa Daftar di Indonesia Dulu?   Sebelum melangkah ke pasar mancanegara, pendaftaran di negara asal adalah prioritas. Ini menjadi bukti kepemilikan awal, mengamankan brand sejak dini, sekaligus memperkuat posisi untuk pendaftaran internasional.   MATCHAMAN melakukan hal tersebut dengan baik—menjadikan pendaftaran domestik sebagai pijakan sebelum memperluas perlindungan ke negara tujuan ekspansi.   Mengamankan Pasar Global dengan Protokol Madrid   Setelah mendapatkan sertifikat di Indonesia, MATCHAMAN bergerak cepat. Pada September 2025, MATCHAMAN mengajukan pendaftaran internasional melalui Protokol Madrid di World Intellectual Property Organization (WIPO), dengan penunjukan ke empat negara: Australia Jepang Malaysia Singapura Puyo Grup Indonesia mempercayakan proses pendaftaran melalui WIPO ini kepada kami, AFFA Intellectual Property Rights, untuk memastikan setiap tahapan berjalan cepat dan efisien.   Manfaat Protokol Madrid   Protokol Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik Merek yang ingin memperluas perlindungan ke banyak negara. Beberapa keuntungan utamanya: Satu permohonan → beberapa negara tujuan. Perpanjangan & pengelolaan terpusat. Lebih hemat biaya & waktu. Mempercepat ekspansi dengan perlindungan hukum yang jelas.   Strategi terbaik yang ditunjukkan MATCHAMAN: Daftarkan Merek di negara asal. Ajukan pendaftaran internasional lewat Protokol Madrid untuk mempercepat akses ke banyak negara secara efisien.   Dengan cara ini, MATCHAMAN memastikan brand-nya tetap eksklusif dan terlindungi dalam setiap rencana ekspansi.   Eksekusi Cepat: Debut MATCHAMAN di Jepang   Tak lama setelah mengajukan pendaftaran internasional, MATCHAMAN langsung mengarahkan ekspansinya ke negara asal matcha: Jepang!   MATCHAMAN memulai debutnya melalui kolaborasi dengan pelaku F&B lokal di kawasan Tokyo. Respons publik sangat antusias, menegaskan bahwa MATCHAMAN memiliki potensi besar sebagai brand matcha modern yang relevan di pasar global.   Keberhasilan awal ini hanya mungkin terjadi karena MATCHAMAN sudah terlebih dahulu mengamankan perlindungan hukum atas Merknya—memberikan rasa aman saat menjelajahi pasar baru.   Pelajaran Penting dari Studi Kasus MATCHAMAN   Strategi MATCHAMAN memberikan gambaran jelas bagi brand Indonesia yang ingin go global dapat melakukan 4 tahap berikut ini:   Daftar di dalam negeri terlebih dahulu. Gunakan Protokol Madrid untuk memperluas perlindungan. Dapatkan perlindungan hukum sebelum memasuki pasar baru. Bergerak cepat setelah perlindungan diperoleh   MATCHAMAN membuktikan bahwa mengamankan identitas hukum terlebih dahulu memberikan ketenangan, keleluasaan, dan daya saing dalam ekspansi.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Merek di Indonesia dan manca negara melalui Protokol Madrid, Anda dapat menghubungi kami melalui kanal berikut ini dan dapatkan konsulotasi GRATIS 15 menit:   ? E-Mail : [email protected] ? Book a Call : +62 21 83793812 ? WhatsApp : +62 812 87000 889

Dapatkah “Hashtag” Didaftarkan Sebagai Merek? - AFFA IPR

Dapatkah “Hashtag” Didaftarkan Sebagai Merek?

Di era digital, penggunaan hashtag (#) atau tagar (tanda pagar) yang mengawali slogan atau kalimat tertetu, telah berkembang menjadi alat penting dalam strategi pemasaran. Ia memudahkan publik menemukan kampanye tertentu di media sosial, memperkuat identitas promosi, hingga membangun komunitas pengguna.   Beberapa contoh hashtag yang sering kita temui antara lain: #FYP #photooftheday #KeepCookingMama #BesokSenin #MerekIndonesiaBisa   Namun, ketika sebuah hashtag semakin populer dan melekat dengan identitas suatu produk atau layanan, atau bahkan ada keinginan untuk menguasainya, pertanyaan pun muncul: “Apakah hashtag dapat didaftarkan sebagai Merek?”   Secara Prinsip Bisa – Tapi Tidak Otomatis Diterima   Dalam pemeriksaan Merek, simbol hashtag (#) tidak dianggap sebagai unsur pembeda. Artinya, saat mengajukan #MerekIndonesiaBisa, pemeriksa tidak menilai “#”-nya, melainkan menilai elemen kata “Merek Indonesia Bisa.”   Dengan demikian, hashtag dapat didaftarkan sebagai Merek jika frasa di dalamnya memenuhi syarat perlindungan, yaitu: Memiliki daya pembeda Tidak bersifat deskriptif Tidak hanya berupa ajakan promosi Tidak menyesatkan Tidak bertentangan dengan peraturan & moralitas   Jika frasa tersebut terlalu umum, maka pendaftarannya berisiko ditolak.   Hashtag + Menyatukan Kata Tidak Otomatis Menjadikannya Kata Baru yang Unik   Ada anggapan bahwa slogan akan lebih mudah didaftarkan bila ditulis tanpa spasi dan diberi simbol hashtag, misalnya: “Bangga Buatan RI” → #BanggaBuatanRI “Suka Kopi Lokal” → #SukaKopiLokal   Namun, ini tidak otomatis membuatnya menjadi kata baru yang unik. Karena Pemeriksa tetap menilai apakah frasa tersebut memiliki daya pembeda. Bila makna asli masih mudah dipahami—misalnya sebagai ungkapan promosi—maka statusnya tetap dianggap lemah sebagai Merek.   Singkatnya, menambahkan “#” dan menghilangkan spasi tidak otomatis meningkatkan peluang pendaftaran!   Perbandingan Peluang Pendaftaran   Bentuk Contoh Peluang Didaftarkan Alasan Slogan Deskriptif BANGGA BUATAN RI Rendah Frasa umum/ Promosi. Tanpa Spasi BANGGABUATANRI Rendah-Sedang Makna tetap jelas. Dengan Hashtag #BANGGABUATANRI Rendah-Sedang “#” tidak menambah daya pembeda. Kata Arbitrer XYRANGER Tinggi Tidak deskriptif & unik. Hashtag + Arbitrer #XYRANGER Tinggi Kekuatan pada inti kata.   Inti penilaiannya tetap sama, yakni bukan format penulisannya, tetapi seberapa khas frasa tersebut.   Bagaimana Agar Hashtag Memiliki Peluang yang Lebih Besar untuk Didaftarkan?   Jika Anda ingin melindungi hashtag sebagai Merek, pertimbangkan untuk: Menggunakan kata yang arbitrer atau unik Menghindari frasa yang hanya bersifat promosi Menambahkan unsur brand yang khas   Misalnya: #KROriginal #24JamByWarungMadura #XyRangerEveryday   Dengan inti kata yang digunakan memang memiliki daya pembeda yang kuat, maka keberhasilan pendaftarannya akan lebih besar—bahkan tanpa hashtag.   Maka dari itu, jika Anda menggunakan hashtag dalam kampanye pemasaran dan ingin melindunginya sebagai Merek, pastikan unsur kata yang digunakan cukup khas untuk membedakan produk atau layanan Anda dari pihak lain.   Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran hashtag atau tagar sebagai Merek, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini, dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS!   ? E-Mail : [email protected] ? Book a Call : +62 21 83793812 ? WhatsApp : +62 812 87000 889

Timor Leste Resmi Menjadi Anggota ASEAN - Apa Artinya Bagi Perlindungan Merek di Sana? - AFFA IPR

Timor Leste Resmi Menjadi Anggota ASEAN – Apa Artinya Bagi Perlindungan Merek di Sana?

Pada KTT ASEAN ke-47 yang berlangsung pada 26-28 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia, Timor-Leste telah disahkan menjadi negara anggota ASEAN ke-11. Dengan kebijakan “Trade in Goods,” Anda dapat mempertimbangkan Timor Leste sebagai negara tujuan ekspor selanjutnya, karena dengan tergabung ke dalam ASEAN, kebijakannya adalah tarif yang kompetitif, efisien, dan kemudahan distribusi di dalam kawasan.    Tapi bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan perlindungan Merek di Timor Leste? Karena perlu diingat, distribusi dan perdagangan tanpa perlindungan Merek adalah tindakan yang penuh risiko.   Regulasi Merek di Timor Leste Saat ini, belum ada badan pemerintah khusus yang menangani pendaftaran Merek di Timor Leste. Oleh karena itu, perlindungan Merek dilakukan melalui publikasi Cautionary Notices di surat kabar lokal untuk menginformasikan klaim kepemilikan Merek tersebut. Publikasi ini harus memuat pernyataan kepemilikan Merek dan peringatan kepada pihak lain untuk tidak menggunakannya tanpa izin.   Merek yang Dapat Dicatatkan Karena belum ada sistem pendaftaran Merek resmi, tidak ada kriteria spesifik mengenai Merek yang dapat atau tidak dapat didaftarkan. Namun, Merek yang dipublikasikan melalui pencatatan di Cautionary Notices sebaiknya: Unik dan tidak meniru Merek terkenal lainnya. Tidak melanggar norma sosial atau budaya setempat. Sebaliknya, Merek yang kami tidak sarankan untuk dicatatkan adalah sebagai berikut: Bersifat deskriptif atau generik tanpa elemen pembeda. Menyinggung simbol nasional atau internasional tanpa izin. Memiliki persamaan dengan Merek terkenal di luar negeri.   Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan Untuk mempublikasikan Cautionary Notices di Timor Leste, dokumen yang diperlukan adalah: Teks Cautionary Notice: Pernyataan resmi yang mencakup nama dan alamat pemilik Merek serta deskripsi detail tentang Merek tersebut. Spesimen Merek: Representasi jelas dari Merek yang akan dipublikasikan.   Prosedur/Tahapan Pencatatan Merek via Cautionary Notices Prosedur publikasi Cautionary Notices meliputi: Persiapan Dokumen: Menyusun teks Cautionary Notice dan spesimen Merek. Penerjemahan: Menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa resmi jika diperlukan. Publikasi: Mengirimkan Cautionary Notice ke surat kabar lokal untuk dipublikasikan. Durasi setiap tahap dapat bervariasi tergantung pada efisiensi proses dan jadwal publikasi surat kabar, bisa beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selain itu, karena tidak ada sistem pendaftaran resmi, tidak ada sertifikat resmi yang diterbitkan.    Yang Harus Dilakukan Setelah Merek Terpublikasi Setelah publikasi Cautionary Notices, tentunya Anda sebagai pemilik Merek disarankan untuk menggunakan Merek secara aktif dalam kegiatan bisnis untuk menghindari resiko klaim oleh pihak lain. Selain itu, Anda melalui Konsultan Merek yang memiliki perwakilan di Timor Leste juga harus aktif menjaga dan mengawasi penggunaannya. Jika ada pihak yang menggunakan Merek tanpa izin, Anda dapat mengajukan tindakan hukum berdasarkan pemberitahuan yang telah dipublikasikan.   Masa Berlaku Merek di Timor Leste Tidak ada batas waktu perlindungan yang spesifik di Timor Leste karena belum adanya sistem resmi di sana. Namun, Anda dianjurkan untuk memperbarui Cautionary Notices setiap 2 tahun untuk memperkuat perlindungan. Karena sistem ini tidak berbasis registrasi resmi, tidak ada grace period atau masa tenggat yang jelas jika karena satu dan lain hal Anda terlambat melakukan perpanjangan. Namun, semakin lama Merek tidak diumumkan ulang, semakin besar resikonya digunakan oleh pihak lain.   Sudah siap untuk mencatatkan Merek di Timor Leste? Untuk informasi lebih lanjut, langsung hubungi kami melalui kanal berikut ini, dan dapatkan 15 menit konsultasi GRATIS!   ? E-Mail : [email protected] ? Book a Call : +62 21 83793812 ? WhatsApp : +62 812 87000 889

Cantik yang Dipatenkan - Taktik Industri Kosmetik Mengunci Kepemilikan Kekayaan Intelektual - AFFA IPR

Cantik yang Dipatenkan – Taktik Industri Kosmetik Mengunci Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Di era ketika definisi “cantik” tak lagi sekadar soal selera, melainkan hasil riset ilmiah dan strategi bisnis, Paten bekerja seperti pagar tak kasatmata yang melindungi kebun teknologi di balik setiap produk kosmetik.   Selama masa perlindungan, pemilik invensi menikmati monopoli waktu terbatas, sementara publik tetap memperoleh pengetahuan teknologinya melalui kewajiban pengungkapan (disclosure). Pertukaran ini — antara Hak Eksklusif dan transparansi ilmu — menjadikan Paten ibarat mata uang berharga, yang bisa dilisensikan, dinegosiasikan, bahkan dijadikan alat tawar dalam pendanaan.   Kini, kompetisi di industri kosmetik tak hanya terjadi di rak etalase, tapi juga di baris klaim spesifikasi Paten.   Estetika yang Dibangun oleh Sains Berbicara tentang kosmetik berarti membahas estetika yang dibangun oleh sains. Pasarnya tumbuh, formulanya berevolusi. Dulu, inovasi berhenti di krim, gel, atau lotion. Kini, lanskapnya meluas: nanoemulsi yang jernih, multi-lamellar emulsion yang meniru lapisan kulit (stratum corneum), hingga sediaan padat anhidrat untuk area super-kering.   Tren “skincare dari dalam” bahkan mempersempit jarak antara kosmetik dan farmasi melalui konsumsi oral. Batas kategori pun semakin kabur. Namun, dari setiap evolusi itu, Paten hadir sebagai pengunci nilai — mencakup bahan, pembawa (carrier), sistem desain, hingga parameter proses yang membuat produk menjadi “cosmetically elegant” tanpa kehilangan khasiatnya.   Nilai Baru dari Bahan Lama Nama-nama seperti hyaluronic acid, niacinamide, dan ceramide bisa jadi sudah akrab di telinga konsumen. Sebagai Patent Originator, masa perlindungan molekul-molekul ini memang telah berakhir. Tapi di tangan Formulator, perannya justru terus hidup melalui inovasi formulasi.   Gelombang baru Paten kini bukan lagi soal “apa bahan aktifnya,” melainkan “bagaimana bahan itu bekerja.” Mulai dari sistem penghantaran yang meningkatkan penetrasi dan kenyamanan, bentuk kristalin yang memperbaiki stabilitas, hingga formulasi yang menjaga kejernihan dan rasa ringan. Nilai komersial bergeser — dan yang “bagaimana” itulah yang kini dipagari klaim.   Empat Jalur Klaim Paten di Dunia Kosmetik Bagi tim formulasi, ada empat jalur klaim paling bernilai: Komposisi: Seperti rasio ceramide:cholesterol:free-fatty-acid dan sistem Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB). Proses: Seperti shear profile, jumlah pass dalam high-pressure homogenization, atau kurva pendinginan. Penggunaan: Contohnya pengurangan Transepidermal Water Loss (TEWL), yaitu jumlah air yang menguap secara alami dari kulit. Arsitektur Kristalin: Yang mencegah endapan dan menjaga sensory elegance, yakni kenyamanan dan keindahan yang dirasakan melalui pancaindra.   Selama variabel-variabel itu terukur dan dapat diulang, mereka dapat menjadi klaim baru yang sah.   Dari Laboratorium ke Rak Etalase Di balik klaim seperti foundation “oksidasi rendah,” pelembap “tidak lengket,” atau serum “mengunci kelembapan 12+ jam,” ada ilmuwan yang tekun mencari rentang komposisi dan proses yang tepat.   Terlalu sedikit — tidak efektif. Terlalu banyak — menimbulkan iritasi. Salah pH — merusak stabilitas. Salah urutan pencampuran — memicu presipitasi. Menemukan titik optimal itulah esensi invensi. Jika memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan industri, maka lahirlah invensi yang layak dipatenkan. Sering kali, yang dipatenkan bukan zatnya, melainkan orkestrasi presisi: rasio, ukuran droplet, suhu, tekanan homogenisasi, hingga kinetika kristalisasi.   Eksipien: Pemeran Pendukung yang Menentukan Dalam kosmetik modern, eksipien — bahan tambahan nonaktif yang menjaga stabilitas dan efektivitas, berperan sangat penting. Karena dosis bahan aktif dibatasi regulasi, formulator bertumpu pada arsitektur eksipien: Humektan untuk menarik air; Emolien untuk kelembutan kulit; Surfaktan untuk stabilitas; Polimer untuk reologi.   Teknik seperti homogenisasi tekanan tinggi, ultrasonikasi, dan kontrol pendinginan kini menjadi variabel ilmiah, bukan sekadar “cara membuat.” Ketika protokol ini menghasilkan manfaat terukur — hidrasi meningkat, TEWL menurun, skin barrier membaik — maka seluruh proses itu berubah menjadi aset Kekayaan Intelektual.   Kasus Ceramide: Antara Stabilitas dan Sensasi Ambil contoh ceramide atau lipid pengunci air pada stratum corneum, meraciknya agar stabil, nyaman, dan efektif bukan hal sederhana. Paten WO2023076537 milik L’Oréal berhasil menaikkan kadar ceramide tanpa rasa berat. Paten WO2024215106 mengunci bentuk kristalin untuk mencegah presipitasi. Paten WO2024167206 menghadirkan nanoemulsi transparan dengan sensori ringan. Paten WO2023048329 menciptakan sediaan padat untuk area kulit sangat kering.   Perbedaannya bukan pada apa yang digunakan, tapi bagaimana bahan itu dibawa dan dirangkai.   Menariknya, strategi tiap negara pun berbeda: Tiongkok cepat dan beragam, fokus pada kombinasi dan aplikasi luas. Jepang presisi pada bentuk kristalin dan kemurnian bahan. Korea unggul pada sensori dan lamellar architecture yang lembut di kulit sensitif. Tiga pendekatan, tapi tujuannya tetap sama. Yakni kestabilan yang efektif, memberikan kenyamanan pengguna, dan yang terpenting: dapat diklaim!   Peluang Indonesia: Paten Sederhana untuk Inovasi Kosmetika Dalam sistem hukum Indonesia, Paten Sederhana (Utility Model) hanya mensyaratkan kebaruan dan peningkatan fungsi, tanpa langkah inventif yang kompleks. Ini membuka peluang besar bagi inovasi kosmetik inkremental — seperti penyesuaian rasio komponen, bentuk kristalin, atau desain carrier/dispersi.   Dengan biaya yang lebih rendah, prosesnya lebih cepat, dan hasilnya bisa menjadi perlindungan efektif untuk formulasi lokal.   Namun, ini juga pedang bermata dua. Perusahaan yang cermat bisa membangun “patent thicket”, yakni kumpulan Paten untuk mengunci kombinasi unggul. Sebaliknya, yang abai bisa kehilangan hak, meski produknya serupa. Karena itu, strategi Kekayaan Intelektual sangat penting — menimbang kapan mendaftar, kapan melakukan defensive publication, dan bagaimana menjaga ruang inovasi tetap terbuka.   Dari Laboratorium ke Legal: Mengunci Keunggulan Dalam praktiknya, Paten Sederhana dapat memperluas perlindungan dengan data ilmiah yang kuat — seperti bukti penurunan TEWL, peningkatan hidrasi, atau stabilitas kimia. Data inilah yang mempersempit ruang kompetitor sekaligus memperkuat posisi Merek. Selain itu, mekanisme ini mendorong hilirisasi lokal: hasil R&D dalam negeri bisa cepat dilindungi dan dikomersialisasi.   Sinergi Regulasi dan Kekayaan Intelektual Perlu diingat, izin edar BPOM dan sertifikasi CPKB menjamin produk aman dan bermutu, tidak memberi Anda Hak Eksklusif. Karena lolos BPOM bukan berarti bebas sengketa. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah mematuhi regulasi sambil memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektualnya.   Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga memiliki keunggulan yang dapat dikunci dan dipertahankan.   Pada akhirnya, Paten adalah alat bisnis, bukan sekadar sertifikat. Ia memberi waktu bagi inovator untuk memulihkan investasi, memperkuat Merek, dan berbagi pengetahuan melalui publikasi ilmiah. Persaingan pun beralih dari “siapa yang pertama memakai bahan populer” menjadi “siapa yang paling cerdas merancang sistem yang membuat bahan itu bekerja.”   Dalam dunia dimana “cantik” bisa diukur, direplikasi, dan diklaim, inovasi bukan lagi rahasia — tapi strategi.   Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut pendaftaran dan perlindungan Paten di Indonesia,…

Saat Teknologi Privat Menjadi Standar Publik: Bab Pembuka Litigasi SEP di Indonesia - AFFA IPR

Saat Teknologi Privat Menjadi Standar Publik: Bab Pembuka Litigasi SEP di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, percakapan global mengenai Paten telah bergeser dari sekadar membahas siapa yang menemukan lebih dulu menjadi siapa yang menciptakan standar. Di balik hadirnya 5G di ponsel kita, Wi-Fi di setiap sudut ruang publik, hingga USB-C yang kini menjadi port universal, terdapat satu istilah yang semakin mendominasi ruang diskusi Kekayaan Intelektual: Standard Essential Patents (SEP). Isu ini tidak lagi sekadar berbicara tentang hak eksklusif, tetapi juga tentang akses terhadap teknologi dan tata kelola industri digital global. Indonesia memang belum menjadi medan utama bagi sengketa SEP. Namun, beberapa perkara — seperti perselisihan terkait Paten Nokia di Pengadilan Niaga — mulai menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi hanya milik Eropa atau Amerika Serikat. Ketika suatu Paten telah diadopsi sebagai bagian dari standar teknis global, pertanyaannya tidak lagi sesederhana “siapa pemiliknya?”, melainkan “bagaimana lisensinya harus dibuka?” dan “apakah harus ada pembatasan berdasarkan kepentingan umum seperti dalam prinsip FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)?” Berbeda dari sengketa Paten di sektor farmasi atau life-sciences yang berfokus pada kebaruan atau domain publik, isu SEP membawa dimensi baru: standarisasi, akses, dan interoperabilitas. Sebuah Paten tidak hanya melindungi invensi, tetapi juga dapat menentukan siapa yang boleh masuk ke pasar — dan dengan syarat apa.   Kasus Terkait SEP Pertama di Indonesia Kasus SEP pertama di Indonesia terjadi pada tahun 2015, melibatkan PT Polarchem, PT Garuda Tasco International, PT Star Metal Ware Industry, dan PT Golden Agin terhadap pemegang Paten IDS0001281. Paten IDS0001281 merupakan Paten Sederhana (utility model) yang mengatur spesifikasi teknis alat sprayer, diajukan pada 31 Mei 2012. Paten ini memiliki kemiripan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu SNI 8485:2018 mengenai alat penyemprot elektrik gendong beserta standar mutu dan metode pengujiannya. Pemegang Paten keberatan atas pemberlakuan SNI tersebut dan tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan standar itu dalam produksi, serta tidak menyediakan lisensi. Sikap ini jelas bertentangan dengan konsep FRAND pada invensi yang telah dijadikan standar nasional. Pemegang Paten sempat memenangkan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No. 75/Pdt.Sus-Paten/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Juni 2016). Namun, dalam tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung (Putusan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) menyatakan bahwa Paten IDS0001281 tidak memiliki kebaruan secara teknis, sehingga pendaftarannya dapat dibatalkan.   Kasus SEP Nokia Kasus lain yang lebih kompleks adalah empat perkara antara Nokia Technologies Oy melawan beberapa pelaku industri perakitan dan penjualan ponsel di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan pola argumentasi SEP yang konsisten. Nokia memetakan dua kelompok klaim Paten telekomunikasi ke dalam 3GPP Technical Specifications yang diadopsi dalam sistem standar Indonesia. Kelompok pertama membahas Paten 3G/UMTS terkait HSDPA 64QAM, yaitu teknologi yang mempercepat transfer data melalui teknik pengemasan yang lebih efisien. Nokia merujuk pada 3GPP TS 25.212, yang menjelaskan spesifikasi multiplexing dan channel coding dalam UMTS. Nokia berargumen bahwa ponsel yang patuh terhadap standar 3G ini secara otomatis menjalankan fitur-fitur yang telah dilindungi oleh klaim Paten mereka.  Kelompok kedua berhubungan dengan Paten 4G, khususnya fitur yang diatur dalam 3GPP TS 36.212 (v8.8.0) mengenai multiplexing, channel coding, dan pemetaan ke saluran fisik pada E-UTRA (LTE). Paten ini mencakup metode penyampaian informasi konfigurasi antena berbasis bit mask, yang memungkinkan sinkronisasi antara perangkat pengguna (UE) dan base station untuk mempercepat transmisi data.  Nokia menjelaskan bahwa TS 36.212 v8.8.0 telah menjadi bagian dari standar global, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, setiap ponsel yang beroperasi sesuai standar LTE kemungkinan besar menerapkan langkah-langkah teknis yang telah dipatenkan — dan karenanya memerlukan lisensi FRAND yang sah. Keempat perkara tersebut mengacu pada definisi “Essential” menurut ETSI, yang menyatakan bahwa suatu Hak Kekayaan Intelektual dianggap esensial apabila, secara teknis, tidak mungkin membuat, menjual, atau mengoperasikan produk yang patuh terhadap standar tanpa melanggar hak tersebut. Oleh karena itu, pemegang Paten wajib menyerahkan Pernyataan Informasi HKI dan Deklarasi Lisensi yang tidak dapat dibatalkan, serta bersedia melisensikan invensinya dengan syarat FRAND. Dengan mekanisme ini, hak eksklusif Paten tetap diakui, namun pelaksanaannya “dilunakkan” agar standar dapat diadopsi secara luas.   Dimensi Kontraktual dan Kelembagaan Dimensi kontraktual internasional muncul melalui riwayat lisensi global dan lokal Nokia, yang digunakan untuk menunjukkan itikad baik FRAND dan praktik pasar yang non-diskriminatif. Sengketa biasanya muncul ketika lisensi berakhir dan negosiasi perpanjangan tidak mencapai kesepakatan, sehingga produk yang masih beredar menjadi “di luar lisensi”. Pada titik ini, pertanyaan klasik SEP pun muncul: Apakah penawaran FRAND yang diajukan masih fair dan reasonable secara ekonomi? Apakah ada diskriminasi? Siapa pihak yang beritikad baik (willing/unwilling licensee)? Dan remedi apa yang proporsional — kompensasi finansial atau injunction? Saksi ahli mengenai keharusan implementasi TS 36.212 bagi perangkat LTE memperkuat teori “pelanggaran melalui implementasi standar”, yang menjadi ciri khas sengketa SEP lintas negara. Secara kelembagaan, 3GPP adalah proyek kolaborasi antara berbagai lembaga standardisasi dunia — ETSI di Eropa hanyalah salah satu mitra, bersama ATIS (AS), ARIB/TTC (Jepang), TTA (Korea), dan CCSA (Tiongkok). Karena itu, teknologi 3G/4G/5G merupakan hasil kontribusi banyak pihak, bukan milik tunggal satu pengembang. ETSI menyediakan kebijakan HKI dan prosedur deklarasi, bukan sistem license pooling. Model lisensi yang lazim digunakan adalah lisensi bilateral berbasis FRAND, meskipun di beberapa sektor tersedia opsi lisensi melalui pool.   Bab Baru Diskursus SEP di Indonesia Keempat perkara Nokia tersebut dapat dianggap sebagai bab pembuka litigasi SEP di Indonesia yang terdokumentasi secara publik. Penggugat menautkan klaim Paten ke nomor spesifik TS 3GPP, menegaskan deklarasi ETSI dan komitmen FRAND, lalu menghubungkannya dengan sertifikasi perangkat di pasar domestik sebagai dasar inferensi implementasi klaim. Bagi pelaku industri, pelajarannya jelas: ketika teknologi privat “naik kelas” menjadi standar publik, hak Paten tetap ada — namun disertai kewajiban membuka akses melalui FRAND. Sebaliknya, pihak implementer memperoleh hak untuk mengakses standar, tetapi berkewajiban bernegosiasi dengan itikad baik untuk memperoleh lisensi yang layak. Dalam era 5G dan Internet of Things (IoT), sengketa serupa sangat mungkin beririsan dengan hukum persaingan usaha dan koordinasi lintas yurisdiksi (termasuk isu anti-suit injunction). Karena itu, penting bagi pelaku industri untuk menyiapkan sejak awal pemetaan standar terhadap klaim, dokumentasi negosiasi, dan analisis kewajaran ekonomi sebagai bagian dari kepatuhan.   Menguji Esensialitas dan Kronologi Dalam menilai perkara semacam ini, penting untuk tidak terjebak pada asumsi “otomatis esensial.” Seperti dicatat oleh Yi Yu et al. (2024), langkah awal pembelaan yang efektif adalah menguji apakah…