{"id":5872,"date":"2025-10-21T05:08:14","date_gmt":"2025-10-21T05:08:14","guid":{"rendered":"https:\/\/affa.co.id\/?p=5872"},"modified":"2025-10-21T05:08:14","modified_gmt":"2025-10-21T05:08:14","slug":"saat-teknologi-privat-menjadi-standar-publik-bab-pembuka-litigasi-sep-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/affa.co.id\/bhs\/2025\/10\/21\/saat-teknologi-privat-menjadi-standar-publik-bab-pembuka-litigasi-sep-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Saat Teknologi Privat Menjadi Standar Publik: Bab Pembuka Litigasi SEP di Indonesia"},"content":{"rendered":"

Dalam beberapa tahun terakhir, percakapan global mengenai Paten telah bergeser dari sekadar membahas siapa yang menemukan lebih dulu menjadi siapa yang menciptakan standar. Di balik hadirnya 5G di ponsel kita, Wi-Fi di setiap sudut ruang publik, hingga USB-C yang kini menjadi port universal, terdapat satu istilah yang semakin mendominasi ruang diskusi Kekayaan Intelektual: <\/span>Standard Essential Patents (SEP)<\/b><\/em>.<\/span><\/p>\n

Isu ini tidak lagi sekadar berbicara tentang hak eksklusif, tetapi juga tentang akses terhadap teknologi dan tata kelola industri digital global.<\/span><\/p>\n

Indonesia memang belum menjadi medan utama bagi sengketa SEP. Namun, beberapa perkara \u2014 seperti perselisihan terkait Paten Nokia di Pengadilan Niaga \u2014 mulai menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi hanya milik Eropa atau Amerika Serikat.<\/span><\/p>\n

Ketika suatu Paten telah diadopsi sebagai bagian dari standar teknis global, pertanyaannya tidak lagi sesederhana \u201csiapa pemiliknya?\u201d, melainkan \u201cbagaimana lisensinya harus dibuka?\u201d dan \u201capakah harus ada pembatasan berdasarkan kepentingan umum seperti dalam prinsip <\/span>FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)<\/b><\/em>?\u201d<\/span><\/p>\n

Berbeda dari sengketa Paten di sektor farmasi atau <\/span>life-sciences<\/span><\/i> yang berfokus pada kebaruan atau domain publik, isu SEP membawa dimensi baru: standarisasi, akses, dan interoperabilitas. Sebuah Paten tidak hanya melindungi invensi, tetapi juga dapat menentukan siapa yang boleh masuk ke pasar \u2014 dan dengan syarat apa.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Kasus Terkait SEP Pertama di Indonesia<\/b><\/p>\n

Kasus SEP pertama di Indonesia terjadi pada tahun 2015, melibatkan<\/span> PT Polarchem, PT Garuda Tasco International, PT Star Metal Ware Industry, dan PT Golden Agin <\/b>terhadap pemegang <\/span>Paten IDS0001281<\/b>.<\/span><\/p>\n

Paten IDS0001281 merupakan <\/span>Paten Sederhana<\/b> (utility model)<\/span><\/i> yang mengatur spesifikasi teknis alat <\/span>sprayer<\/span><\/i>, diajukan pada 31 Mei 2012. Paten ini memiliki kemiripan dengan <\/span>Standar Nasional Indonesia (SNI) <\/b>yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu SNI 8485:2018 mengenai alat penyemprot elektrik gendong beserta standar mutu dan metode pengujiannya.<\/span><\/p>\n

Pemegang Paten keberatan atas pemberlakuan SNI tersebut dan tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan standar itu dalam produksi, serta tidak menyediakan lisensi. Sikap ini jelas bertentangan dengan konsep FRAND pada invensi yang telah dijadikan standar nasional.<\/span><\/p>\n

Pemegang Paten sempat memenangkan perkara di <\/span>Pengadilan Niaga Jakarta Pusat <\/b>(Putusan No. 75\/Pdt.Sus-Paten\/2015\/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Juni 2016). Namun, dalam tahap peninjauan kembali, <\/span>Mahkamah Agung (Putusan No. 147 PK\/Pdt.Sus-HKI\/2018)<\/b> menyatakan bahwa Paten IDS0001281 tidak memiliki kebaruan secara teknis, sehingga pendaftarannya dapat dibatalkan.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Kasus SEP Nokia<\/b><\/p>\n

Kasus lain yang lebih kompleks adalah empat perkara antara <\/span>Nokia Technologies Oy<\/b> melawan beberapa pelaku industri perakitan dan penjualan ponsel di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan pola argumentasi SEP yang konsisten.<\/span><\/p>\n

Nokia memetakan dua kelompok klaim Paten telekomunikasi ke dalam <\/span>3GPP Technical Specifications<\/b> yang diadopsi dalam sistem standar Indonesia.<\/span><\/p>\n